Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang sedang dibahas di DPR RI menuai banyak kontroversi, terutama dalam konteks perkembangan pesat industri media digital. RUU ini dirancang untuk mengatur penyiaran, namun beberapa aspeknya memunculkan kekhawatiran dari pelaku industri dan masyarakat. RUU Penyiaran memiliki potensi untuk membawa dampak positif dan negatif bagi industri media digital. Penting untuk melakukan kajian mendalam dan diskusi multipihak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa RUU Penyiaran selaras dengan perkembangan zaman, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan industri media digital yang sehat dan dinamis di Indonesia. Masa depan industri media digital di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana RUU Penyiaran disusun dan diimplementasikan. Diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam merumuskan regulasi yang tepat agar industri media digital dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat dan pelaku industri media digital perlu terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU Penyiaran dan menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI agar RUU Penyiaran yang disahkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Kontroversi Utama
Beberapa poin krusial dalam RUU Penyiaran yang menjadi sorotan utama adalah:
Ketidakjelasan Definisi Penyiaran: RUU Penyiaran tidak secara tegas membedakan antara media penyiaran tradisional seperti televisi dan radio dengan platform digital seperti YouTube dan Netflix. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kebingungan dalam penerapan regulasi dan berpotensi menjerat platform digital yang selama ini tidak dikategorikan sebagai media penyiaran. RUU Penyiaran tidak secara jelas mendefinisikan jenis konten yang termasuk dalam kategori "penyiaran". Hal ini dikhawatirkan akan membuka celah interpretasi yang luas dan berpotensi membatasi ruang ekspresi dan kreativitas di media digital. Ketentuan dalam RUU Penyiaran terkait dengan konten digital dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi ganda bagi pelaku usaha di media digital.
Ketentuan Licensi yang Rumit: Ketentuan lisensi yang rumit dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) menjadi salah satu poin krusial yang menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, terutama pelaku industri media digital. Ketentuan ini dikhawatirkan akan memberatkan pelaku usaha kecil dan independen, RUU Penyiaran mensyaratkan lisensi bagi semua platform penyiaran, termasuk platform digital. Persyaratan lisensi yang tercantum dalam RUU Penyiaran dinilai rumit dan berbiaya tinggi. Proses permohonan lisensi membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak tahapan yang kompleks. Hal ini dapat menghambat pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. RUU Penyiaran menetapkan persyaratan modal yang tinggi untuk mendapatkan lisensi, terutama bagi platform digital berskala kecil. Hal ini dapat menyulitkan pelaku usaha kecil dan independen untuk mendapatkan lisensi dan bersaing di pasar. RUU Penyiaran mewajibkan platform digital untuk menayangkan konten lokal dengan proporsi tertentu. Hal ini dikhawatirkan dapat membatasi keragaman konten dan pilihan bagi konsumen, serta meningkatkan biaya produksi konten. RUU Penyiaran menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran ketentuan lisensi, termasuk denda dan pencabutan izin. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka.
Potensi Pembatasan Kebebasan Berekspresi Salah satu kekhawatiran utama terkait Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) adalah potensi pembatasan kebebasan berekspresi, terutama bagi konten-konten di platform digital. Beberapa pasal dalam RUU Penyiaran dikhawatirkan dapat menjerat kreator konten dan platform digital dengan regulasi yang kaku dan ambigu.
Beberapa pasal dalam RUU Penyiaran yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, antara lain:
Pasal 34 F ayat (2) huruf E: Pasal ini melarang penyiaran yang "tidak sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, dan adat istiadat masyarakat". Frasa yang tidak jelas dan terbuka terhadap interpretasi ini dikhawatirkan dapat digunakan untuk membungkam kritik dan konten yang dianggap tidak sesuai dengan norma dominan.
Pasal 50 B ayat (2) huruf C: Pasal ini melarang penyiaran yang "berisi muatan yang menghina atau merendahkan martabat manusia". Frasa "menghina" dan "merendahkan martabat" yang tidak didefinisikan secara jelas dapat disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan satire.
Pasal 50 B ayat (2) huruf K: Pasal ini melarang penyiaran yang "berisi muatan yang mengandung fitnah". Frasa "fitnah" yang tidak didefinisikan secara jelas dapat disalahgunakan untuk membungkam jurnalisme investigasi dan pelaporan kritis.Â
RUU Penyiaran perlu dikaji ulang secara seksama agar tidak membatasi kebebasan berekspresi, terutama bagi konten-konten di platform digital. Dengan memperjelas frasa ambigu, membuat pengecualian untuk konten kreatif, dan melibatkan multipihak dalam proses pembahasan, RUU Penyiaran dapat menjadi regulasi yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kebebasan berekspresi di era digital.
