Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023

   Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari  sumber pendapatan daerah diantaranya itu ada pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas dinas dan penerimaan lainnya. Yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, seperti kota padang panjang.

   Data pendapatan dan belanja pemerintah kota padang panjang, provinsi sumatra barat tahun 2022- 2023 berikut ini:

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2022-2023, Vol. 25, No. 2, Tahun 2023

   Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat anggaran pendapatan daerah kota padang panjang tahun 2023  berjumlah Rp. 544.463.225 s dan pendapatan asli daerah kota padang panjang 2023 berjumlah sebesar Rp. 96.992.582 dimana  pendapatan daerah ini digunakan untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih baik kepada masyarakat selain itu untuk perbaikan dari fasilitas umum.

Berikut ini rincian/items dari pendapatan daerah:    Pajak daerah anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp.10.066.500, Retribusi daerah anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp.5.865.200, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah uang dipisahan anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp.6.356.882 dan lain lain PAD yang sah anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp. 74.704.000. Pendapatan daerah berjumlah sebesar Rp. 444.460.643 dan lain lain pendapatan daerah yang sah berjumlah sebesar Rp. 3.010. 000.Berdasarkan dari data tersebut ternyata komponen lain lain PAD yang sah memberikan kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan asli daerah 2023, realisasi pendpayan tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan tahun 2023.

  Dari perolehan pendapatan daerah kota padang panjang  yang menjadi pendapatan paling banyaknya yaitu pendapatan transfer yang menunjukan jumlah sebesar Rp. 444.460.643, hal ini menunjukan bahwa kota padang panjang bergantung kepada pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah antar daerah lainnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perlu upaya pemerintah kota dalam peningkatan pendapatan asli daerah agar kota padang panjang lebih mandiri dalam meningkatkna pelayanan publik, ekonomi dan lain lain. 

Pengeluaran daerah tahun 2023 kota padang panjang berikut rinciaannya: belanja operasi berjumlah sebssar Rp. 534.005.021, belanja modal berjumlah sebesar Rp. 64.958.204, belanja tidak terduga berjumlah sebesar Rp. 64.958.204, belanja tidak terduga berjumlah sebesar Rp. 2000.000, dan belanjan transfer berjumlah sebesar Rp.0. Realisaai pengeluaran 2022 tidak jauh berbeda dengan relisasi 2023 Dari data ini bisa dilihat bahwa pengeluaran paling banyak terdapat di rincian  belanja operasi dengan kontribusi terbesar pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Hal ini mencerminkan Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya
rendah. 

Dari data pendapatan dan pengeluaran kota padang panjang dapat disimpulkan bahwa kota padang panjang bergantung kepada pendapatan transfer dan pengeluaran terbesar pada belanja operasi. Hal ini akan mengakibatkan keterlamabatan atau keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan daerah sendiri  serta mencerminkan Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. 

Maka kritik saran yang diberikan untuk pengembangan pendapatan daerah kota padang panjang adalah 

1. Meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan produktivitas kreatifitas dalam sektor pertanian, perkebunan dengan penggunaan teknologi yang canggih serta Peningkatan dan pengmbangan umkm dengan pemberiaan modal terhadap UMKM

2. Meningkatkan infrastruktur digital serta kecakapan dan kemampuan SDM dalam penguaaaan informasi teknologi.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dalam peningkatan pendapatan daerah sehingga fasilitas umum terperbaiki

4. Melakukan kerja sama dengan berkolaborasi dengan pemerintahan pusat dan stake holder 

5. Meningkatkan dividen dari BUMD, Melakikan pengembangan ekonomi kreatif dengan melibatkan industri yang menghasilkan nilai tambah