Iuran Tapera: Beban atau Keuntungan? Simak Pro dan Kontranya

Memiliki rumah sendiri adalah impian banyak orang. Namun, perjuangan untuk mencapai impian tersebut tidaklah mudah. Selain harga-harga properti yang kian meningkat, biaya-biaya terkait kepemilikan rumah pun terkadang menjadi halangan. Salah satunya adalah Iuran Tapera yang kehadirannya memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Apa Itu Iuran Tapera?

Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Iuran Tapera merupakan program pemerintah yang mewajibkan pekerja formal untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk persiapan kepemilikan rumah. Program ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lalu, bagaimana mekanisme iuran tapera

Iuran Tapera dipotong langsung dari gaji karyawan sebesar 0,5% dibayarkan oleh pekerja dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan). Total potongan ini sebesar 1% dari gaji pokok setiap bulannya. Setoran tersebut kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta untuk berbagai keperluan terkait kepemilikan rumah.

Pro: Keuntungan Iuran Tapera

Program Iuran Tapera memiliki beberapa keuntungan yang tidak bisa diabaikan, diantaranya membangun disiplin menabung.

Iuran Tapera mendorong kebiasaan menabung jangka panjang untuk persiapan kepemilikan rumah. Bagi sebagian orang, menabung secara mandiri mungkin sulit dilakukan karena tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Dengan pemotongan otomatis melalui gaji, peserta Tapera jadi memiliki tabungan yang konsisten.

Selain itu anggotanya bisa meningkatkan akses pembiayaan rumah. Dana yang terkumpul dari Iuran Tapera akan digunakan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang lebih mudah dan terjangkau bagi peserta. Dengan adanya dana ini, diharapkan lembaga keuangan akan lebih terdorong untuk mengeluarkan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga yang lebih kompetitif.

Potongan langsung dari gaji memastikan bahwa dana yang terkumpul memang benar-benar digunakan untuk keperluan kepemilikan rumah. Hal ini meminimalisir risiko terpakainya dana tersebut untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kepemilikan rumah.

Keikutsertaan dalam program Tapera dapat menjadi salah satu syarat untuk mengajukan KPR. Dengan demikian, kepesertaan Tapera dapat mempermudah proses pengajuan kepemilikan rumah.

Dana yang terkumpul dari Iuran Tapera akan diinvestasikan pada sektor properti. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri properti nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Kontra: Beban Tambahan bagi Peserta

Meskipun memiliki banyak keuntungan, program Iuran Tapera ini juga menuai beberapa kontra, terutama dari sisi peserta.

Contohnya beban keuangan tambahan. Bagi sebagian orang, potongan gaji sebesar 1% bisa menjadi beban keuangan tambahan. Terlebih lagi jika penghasilan yang diterima pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Selain itu juga kurangnya sosialisasi. Sosialisasi mengenai program Tapera masih dianggap kurang masif. Banyak peserta yang belum memahami secara detail manfaat dan tujuan dari Iuran Tapera. Akibatnya, muncul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap program ini.

Skeptis terhadap Pengelolaan Dana. Beberapa pihak masih mempertanyakan transparansi dan kredibilitas pengelolaan dana Tapera. Kekhawatiran akan terjadinya penyelewengan dana menjadi salah satu alasan sebagian orang menolak program ini.

Belum lagi soal tidak jelasnya manfaat bagi peserta yang sudah punya rumah. Bagi peserta yang sudah memiliki rumah sendiri, manfaat dari Iuran Tapera menjadi kurang jelas. Mereka mempertanyakan apakah iuran tersebut dapat diambil kembali atau digunakan untuk keperluan lain selain kepemilikan rumah.

Meskipun Iuran Tapera diharapkan dapat mempermudah akses KPR, kenyataannya proses pengajuan kredit ini masih memiliki persyaratan yang ketat. Belum tentu semua peserta bisa dengan mudah lolos proses seleksi pengajuan KPR.

Program Iuran Tapera memiliki tujuan yang baik untuk mempermudah masyarakat Indonesia memiliki rumah sendiri.  Namun,  adanya pro dan kontra  perlu menjadi perhatian pemerintah. Peningkatan sosialisasi, transparansi pengelolaan dana, serta kemudahan akses KPR bagi peserta menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Selain itu, perlu dipikirkan skema program yang lebih fleksibel.  Misalnya, dengan memberikan opsi kepada peserta untuk memilih besaran iuran atau memberikan  kemudahan