PNS di Kota Sorong Catat Ini: Ancaman Tidak Ikut e-PUPNS Sangat Berat

[caption caption="Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari (kiri) didampingi Kepala Badan Kepegawaian Kota Sorong, Hj. Gamar Malabar saat sosialisasi e-PUPNS di aula Bappeda Kota Sorong"][/caption]

 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik. Itulah kira-kira kepanjangan dari e-PUPNS tahun 2015 ini. Sebelumnya hanya dikenal PUPNS secara manual. Diharapkan, dengan sistem baru pendataan ulang ini, database seluruh PNS di Indonesia dapat terintegrasi, akurat, dan terpercaya.

Salah satu tujuan penting lainnya dari e-PUPNS adalah sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.  

Pelaksanaan e-PUPNS tahun 2015 ini berlandaskan pada sejumlah aturan, yakni: Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 secara Elektronik, dan Surat Edaran Kepala BKN No. K.26-30/V77-4/99 Tgl. 27 Juli 2015 tentang Implemetasi e-PUPNS 2015.

Di antara ketiga landasan hukum itu, Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2015 yang paling jelas dan tegas mengatur tentang pelaksanaan e-PUPNS. Salah satu yang paling tegas adalah tentang SANKSI (point D, No. IV).

Disebutkan: 1). Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.

2). Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Sanksi no. 1 menekankan pada batas waktu pelaksanaan e-PUPNS serta ancaman data PNS dikeluarkan dari database kepegawaian nasional. Masih dalam no. IV Perka BKN itu, jadwal pelaksanaan e-PUPNS tahun 2015 telah diatur secara terencana. Yakni, 1). Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilakukan oleh user admin system paling lambat akhir bulan Agustus 2015. 2). Pengisian formulir e-PUPNS dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2015. Dan, 3). Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015.

Sedangkan sanksi no. 2 menekankan secara tegas jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada PNS yang tidak memutahirkan data-data PNS-nya secara online. Sanksinya adalah: pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Sepintas, jenis sanksi (dan merupakan satu-satunya sanksi yang tertulis secara jelas) ini terkesan ringan. Tetapi yang sudah menjadi PNS dan punya jabatan struktural (eselon IV b ke atas) akan menyadari bahwa sanksi ini sama saja dengan mematikan masa depan seorang PNS.

Apa itu mutasi kepegawaian? Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain (bdk. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil).

Jenis-jenis mutasi yang diatur dalam perundang-undangan adalah: Mutasi Cuti Luar Tanggungan Negara, Mutasi CPNS, Mutasi Diklat, Mutasi Hukuman, Mutasi Jabatan, Mutasi Keluarga, Mutasi Karpeg, Mutasi Pendidikan, Mutasi Penghargaan, Mutasi Pindah Wilayah Kerja, Mutasi Pemberhentian, Mutasi Pindah Instansi, Mutasi Peninjauan Masa Kerja, Mutasi Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS, Mutasi Kenaikan Pangkat, Mutasi Pensiun, dan Mutasi Pegawai Baru.

Kesimpulannya: Mutasi adalah kata kunci dari seluruh pergerakan karir seorang PNS. Nah, kalau Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak melayani lagi mutasi ini, maka seorang PNS berada di luar sistem. Itu berarti, PNS yang bersangkutan tidak punya hak untuk mengajukan proses apapun yang menyangkut kepegawaiannya. Dan, itu sama saja dengan PNS aspal (asli tapi palsu).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, hingga hari ini masih terus mengejar target yang dipatok dari BKN, yakni verifikasi hingga akhir Desember 2015.

Menurut saya, pelaksanaan e-PUPNS tahun ini patut diapresiasi. Terlepas dari berbagai kekurangannya, program ini akan menjawab karut-marut data PNS yang selama ini tidak akurat.

Lebih dari itu, pelayanan kepegawaian diharapkan lebih cepat dengan sistem data elektronik ini. Bisa dibayangkan, jumlah PNS di Indonesia yang sudah mencapai angkat 5 juta orang akan sangat sulit dilayani secara administrasi bila tidak ada database yang memberi akses cepat.

Saya menyarankan kepada rekan-rekan PNS se-Kota Sorong, janganlah melihat sanksi sebagai sebuah kemendesakan, tetapi masa depan yang harus dijadikan faktor kemendesakan. Dengan demikian, data apapun yang diminta dari BKD haruslah dikumpulkan demi masa depan PNS dan keluarganya.

 

Evert Nusatjasi (PNS pada Pemkot Sorong)