Indonesia secara garis besar memiliki prinsip “bebas aktif” sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 3 menjelaskan bahwa secara rinci Indonesia bukanlah negara yang berafiliasi netral akan tetapi Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terhadap masalah global yang melibatkan kontribusi aktif dalam menyelesaikan konflik. Dalam kebijakan ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh yang besar dalam menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian. Mengingat dalam sejarah Indonesia telah berkontribusi terhadap banyak sekali resolusi konflik. Seperti konflik Kongo melalui kontingen Garuda dan Konflik Yugoslavia melalui bantuan kemanusiaan. Tak hanya kasus konflik internasional akan tetapi Indonesia juga berpartisipasi dalam konflik regional di Asia Tenggara yaitu salah satunya adalah peran Indonesia sebagai Peacemaker dalam konflik Mindanao di Filipina.
Konflik yang terjadi di daerah Mindanao, selatan Filipina ini terjadi pada tanggal 23 Mei 2017, di mana seribu teroris yang terinspirasi ISIS dengan cepat menguasai Kota Marawi di Mindanao, kepulauan paling selatan di Filipina. Serangan teroris tersebut terjadi sebagai tanggapan atas upaya penangkapan Isnilon Hapilon, yaitu pemimpin kelompok teroris Islam yang bernama Abu Sayyaf oleh Armed Forces of the Philippines (AFP), di mana kelompok teroris ini terbentuk di antara masyarakat Moro. Konflik kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2018 di Mindanao, Filipina dengan pertempuran antara pasukan pemerintah dan teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Marawi.
Dalam kasus ini Indonesia memiliki posisi sebagai Peacemaker atau sebagai mediator pada kelompok yang berkonflik. Dan bersikap sepenuhnya netral tanpa memihak ke mana pun karena terdapatnya prinsip non-intervensi ASEAN, yang merupakan kebijakan di mana negara-negara anggota ASEAN tidak boleh terlibat langsung atau campur tangan langsung pada konflik internal yang terjadi di salah satu negara anggota ASEAN, tentu saja hal ini dipatuhi oleh Indonesia.
Dalam negara Filipina, masyarakat Moro merupakan minoritas Muslim dengan 13 kelompok etnolinguistik. Kelompok utama adalah suku Tausug, kemudian terdapat suku Maguindanao, dan Maranao, yang sebagian besar tinggal di Pulau Mindanao di bagian selatan Filipina. Dari 80 juta penduduk Filipina, etnis Moro memiliki persentase 10-14% dari semua suku yang hadir. Etnis Moro juga merupakan 20 persen dari penduduk yang menempati wilayah Mindanao. Mindanao adalah salah satu pulau terbesar di negara ini.
Namun ironisnya, wilayah yang kaya sumber daya serta mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan ini, merupakan rumah bagi penduduk asli Moro dan Lumad yang dinilai sebagai etnis termiskin dan penuh dengan pendiri kelompok separatis terbanyak di Filipina. Jika ditelusuri melalui sejarah Mindanao tidak terlepas dari sejarah negara Filipina di mana awal mula terbentuknya etnis Moro di Mindanao berasal dari penjajahan Spanyol di Filipina.
Spanyol mengembangkan strategi untuk mempertahankan kendali atas wilayah Filipina melalui dua motif kolonial yaitu yang pertama adalah penyebaran ekonomi, kemudian yang kedua yaitu agama. Dalam hal ini, Spanyol menggunakan strategi yang disebut dengan strategi "adu domba"-nya. Maksudnya di sini adalah Spanyol mencoba mengadu domba Katolik Filipina melawan Muslim. Hal ini menyebabkan konflik antara komunitas Kristen dan Muslim yang disebut "Perang Moro".
Walaupun konflik ini sudah mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan memakan korban sebanyak 150.000 masyarakat Filipina yang mencakup polisi, aparat pemerintah, warga sipil, dan pemberontak, namun meski begitu konflik yang terjadi di antara kelompok Moro masih sering terjadi hingga Agustus tahun 2022, di mana sempat terjadi bentrokan antara aparat pemerintah dengan kelompok bersenjata Moro, hal tersebut terjadi dikarenakan kelompok Moro tersebut diusir dari tempat tinggalnya di kota Cotabato, Filipina. Konflik ini sempat menjadi perhatian negara-negara di ASEAN salah satunya adalah Indonesia.
Indonesia memiliki keterlibatan dalam kasus ini, di mana terdapatnya urgensi yang menjadi perhatian dikarenakan permasalahan Mindanao ini memiliki potensi untuk dapat bereskalasi menjadi suatu ancaman regional di Asia Tenggara jika tidak ditangani. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik Moro-Muslim di Filipina. Indonesia muncul sebagai mediator yang diakui oleh pemerintah Filipina karena kondisi sosial budaya dan politiknya yang serupa. Dengan adanya hal ini membuat pemerintah Filipina berharap agar Indonesia bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Mindanao, Filipina.
Jika ditelusuri melalui sejarah Indonesia, konflik Mindanao bukanlah konflik yang asing bagi Indonesia dikarenakan sebelumnya, Presiden Soekarno sudah pernah menjalin hubungan dengan Filipina dan merupakan presiden pertama yang memulai hubungan diplomasi tersebut, walaupun pada saat itu Filipina masih berada di bawah Amerika Serikat. Soekarno pernah mengadakan pertemuan dengan Corazon Aquino, Presiden Filipina pada saat itu, untuk membahas berbagai isu termasuk komunisme, isu Moro, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut. Tetapi pada saat itu Indonesia belum terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Moro ini.
Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia cenderung memiliki posisi yang memihak kepada kelompok Moro. Soeharto sempat mengajukan empat saran untuk mengatasi masalah Moro, antara lain jaminan bagi komunitas Muslim di Filipina selatan untuk menjalankan agamanya dan mengembangkan budayanya tanpa batasan yang melanggar hak asasi manusia, penghormatan terhadap tradisi dan budaya Islam di seluruh Filipina, kembalinya tanah leluhur bagi masyarakat Moro, dan partisipasi komunitas Muslim dalam pembangunan nasional di Filipina.
Hal ini terjadi dengan alasan karena Presiden Soeharto mau mengambil dukungan dari masyarakat muslim di Indonesia pada saat itu. Tetapi hal tersebut berubah setelah terjadinya reformasi dan pergantian pemimpin di Indonesia. Sejauh ini dapat dipahami yaitu pada saat pemerintahan Soekarno, terlebih pada saat pemerintahan Soeharto.
Selama masa reformasi, Indonesia sangat berfokus dalam pembangunan domestik sehingga masalah konflik Mindanao tidak dilihat secara detail sama sekali oleh kementerian luar negeri Indonesia. Yang membuat Indonesia kurang terlibat pada isu-isu kemanusiaan secara global. Namun, hal tersebut berubah pada saat Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada saat pemerintahan Joko Widodo di tahun 2019, Indonesia sempat terlibat langsung dengan kelompok Moro di mana terjadi penculikan 3 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf, yang terdiri dari kelompok Moro tepatnya di wilayah Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Dalam hal itu Jokowi bertindak untuk meminta bantuan kepada pemerintah otoritas negara Filipina untuk dapat membantu 3 WNI ini teridentifikasi upaya pembebasan-nya. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia "Mengenai hal itu, jadi kemarin saya berkesempatan pada saat KTT Asean-RoK, saya bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan kemudian Presiden Jokowi melakukan pembicaraan dengan presiden Filipina Duterte," ucap Retno Marsudi pada Rabu (27/11/2019).
Dari statement yang telah disampaikan oleh Retno Marsudi membuktikan bahwa sudah terdapat upaya yang dilakukan Indonesia salah satunya adalah melalui forum KTT ASEAN-Republic of Korea (RoK), dan melalui dialog langsung yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kasus ini berakhir dengan pembebasan sandera 3 WNI oleh pasukan pemerintahan Filipina di sebuah desa di pulau Kalupag, Selatan Filipina. Karena hal itu hubungan kerja sama Indonesia dan Filipina menjadi semakin erat, dan Indonesia menjadi semakin aktif dalam upaya Peacemaking antara Filipina dan kelompok Moro agar dapat terciptanya perdamaian antara kedua pihak yang berkonflik. Dalam upaya Peacemaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diuraikan sebagai berikut;
Pada tahun 2020 Presiden Jokowi mengajak Filipina untuk membuka investasi pembangunan infrastruktur, dengan tujuan untuk memajukan wilayah Mindanao (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).
Pada tahun 2022 Presiden Jokowi mengajak Presiden terbaru Filipina yaitu, Presiden Marcos Junior untuk membangun lapangan terbang di Kota Davao, Mindanao (Kementerian Luar Negeri, 2022).
Kemudian pada tahun 2023, terdapat Duta Besar negara Indonesia untuk Filipina, Agus Widjojo. Yang menghadiri HUT ke-64 Lanao del Sur pada tahun 2023, di mana, ia menyampaikan pidato yang menyoroti persamaan budaya dan gaya hidup antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Maranao, sebutan masyarakat provinsi Lanao del Sur. Tema Perayaan HUT ke-64 Lanao del Sur adalah "Merangkul Komunitas yang Lebih Kuat Bersama" dengan menyeimbangkan ketahanan dan persatuan seluruh warga Lanao del Sur. Perayaan ini menandai momen bersejarah bagi mempererat hubungan Indonesia dan Filipina agar dapat terus terjalin dengan baik (KBRI Manila, 2023).
Dari ketiga kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dapat disimpulkan bahwa Indonesia turut serta secara aktif dalam penyelesaian konflik di tingkat regional. Melalui upaya-upaya Peacemaking dalam konflik di Mindanao dari mulai pengembangan budaya hingga pembangunan infrastruktur, Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk terlibat secara proaktif. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan pendekatan bebas-aktif. Artinya, bahwa dalam kebijakan luar negeri, diplomasi memiliki keleluasaan untuk memutuskan sikap terhadap isu-isu global yang memerlukan kontribusi aktif dalam penyelesaian berbagai konflik. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia ikut serta dan aktif membantu negara-negara mitra terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena Indonesia memiliki kebijakan bebas aktif dengan tujuan utama yaitu menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi ketidakstabilan di dalam konflik regional.
Referensi
Detik News. (2019, November 27). Jokowi Minta Duterte Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf -- DW -- 27.11.2019. DW. https://www.dw.com/id/jokowi-minta-bantuan-duterte-bebaskan-3-wni-yang-disandera-abu-sayyaf/a-51431266
Kementrian Luar Negeri RI. (2020). Presiden Jokowi Perkuat sinergi dan kerja Sama Bri Untuk Pembangunan infrastruktur. Kemlli.go.id/portal/id. https://kemlu.go.id/portal/id/list/berita/82/presiden-jokowi-perkuat-sinergi-dan-kerja-sama-bri-untuk-pembangunan-infrastruktur?shem=sswnst
Maitem, J. (2023, September 11). Governor claims Sulu has eliminated Abu Sayyaf Group but observers urge caution. Benar News. https://www.benarnews.org/english/news/philippine/the-philippines-sulu-islamic-state-09112023153334.html
Setuningsih, N. (2023, June 16). Jokowi Ajak filipina buka Jalur Penerbangan Manado-Davao. Kompas. https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/05/17161631/jokowi-ajak-filipina-buka-jalur-penerbangan-manado-davao?shem=sswnst
Unson, J. (2022, August 11). Villagers displaced as Moro groups clash in North Cotabato. Philippine Star. https://www.philstar.com/nation/2022/08/11/2201946/villagers-displaced-moro-groups-clash-north-cotabato
