Pada tanggal 23 Agustus 2013, Panitia Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Formal menetapkan PT.Waskita Karya sebagai PEMENANG dalam Pengadaan Pembangunan Rusunawa Wilayah II (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta) TA 2013. Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 02/Pj.Kontruksi/BAHP/ VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
Dalam proses penetapan pemenang tersebut, Panitia Pengadaan diduga telah melakukan kecurangan dan persekongkolan dengan Penyedia Jasa. Hal ini dapat dilihat dalam Dokumen Pengadaan Nomor 02/PAN/KPRS/RUSUN 13-21/VII2013 Tanggal 22 Juli 2013. Dokumen Pengadaan tersebut menetapakan persyaratan, bahwa peserta lelang memenuhi persyaratan kualifikasi jika memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total HPS.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf i Perpres No.70 Tahun 2012, bahwa khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa harus memiliki dukungan keuangan dari bank. Menurut ketentuan Bab II.B.1.g.3).M) Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012, bahwa besarnya surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket. Dengan demikian, surat keterangan dukungan keuangan bank paling kurang dari 50% dari nilai total HPS sebagaimana yang ada dalam Dokumen Pengadaan Nomor 02/PAN/KPRS/RUSUN 13-21/VII2013 Tanggal 22 Juli 2013 BERTENTANGAN dengan Perpres No.70 Tahun 2012 dan Perka LKPP No.14 Tahun 2012.
Selain penyimpangan tersebut di atas, Panitia Pengadaan juga memberikan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang bertujuan membatasi membatasi peserta lelang. Dokumen Pengadaan memberikan persyaratan bahwa peserta lelang memenuhi memenuhi persyaratan kualifikasi jika mempunyai kantor cabang yang beroperasi di tingkat propinsi/ regional wilayah pembangunan.Dengan adanya persyaratan ini, peserta lelang yang tidak mempunyai kantor cabang yang beroperasi di tingkat propinsi/regional wilayah pembangunan rusunawa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi. Bahkan, peserta lelang yang lokasi perusahaannya berada di wilayah lokasi pembangunan rusunawa tidak dapat menjadi peserta lelang karena tidak mempunyai kantor cabang di wilayah lain. Sementara itu, dalam Pasal 19 Ayat (1) Perpres No.70 Tahun 2012 tidak mempersyaratkan peserta lelang memiliki kantor cabang yang beroperasi ditingkat propinsi/regional. Dengan demikian, persyaratan “mempunyai kantor cabang ditingkat regional/provinsi wilayah pembangunan” merupakan upaya dari PPK dalam membatasi peserta lelang. Karena tidak semua Penyedia Barang/Jasa mempunyai cabang-cabang perusahaan di regional/provinsi wilayah pembangunan. Dan PPK telah menambah persyaratan kualifikasi tersebut bertujuan diskriminatif atau membatasi peserta lelang. Dampaknya,peserta lelang Pengadaan Pembangunan Rusunawa Wilayah II (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta) TA 2013 hanya dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor cabang/regional seperti PT.Wijaya Karya, PT.Waskita Karya, dan PT.Hutama Karya:
HPS: Rp. 87.906.000.000,00
NO.
NAMA PENYEDIA BARANG/JASA
HARGA PENAWARAN (Rp.)
% DARI HPS
01
PT.METRO KREASI INDOTEKNIK
73.401.510.000,00
83,50%
02
PT.NUGRAHA ADI TARUNA
78.870.132.000,00
89,72%
03
PT.LARIS TRIO BERSAUDARA
79.994.460.000,00
91,00%
04
PT.JAVA PERKASA
81.390.150.000,00
92,58%
05
PT.LIAN SURYA
82.000.000.000,00
93,28%
06
PT.DAKA MEGAPERKASA
83.000.000.000,00
94,41%
07
PT.ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA
84.342.169.000,00
95,94%
08
PT.WASKITA KARYA (Persero) Tbk
86.500.000.000,00
98,40%
09
PT.WIJAYA KARYA (PERSERO),Tbk.
93.076.000.000,00
105,88%
10
PT.HUTAMA KARYA (PERSERO)
96.887.167.000,00
110,21%
Berdasarkan tabel tersebut di atas, Penyedia Barang/Jasa mulai dari nomor 01 sampai dengan 07 tetap memasukan Dokumen Penawaran walaupun mereka sudah mengetahui bahwa perusahaan mereka tidak mempunyai kantor cabang/regional dan sudah dapat dipastikan sebagai peserta lelang yang tidak memenuhi kualifikasi. Jadi, walaupun 7 (tujuh) perusahaan tersebut lulus administrasi dan teknis, tapi mereka dipastikan tidak lulus dalam kualifikasi.
Dan setelah Pengumuman Pemenang, ketujuh perusahaan itu pun tidak melakukan sanggahan terhadap Panitia Pengadaan karena adanya penambahan persyaratan kualifikasi yang bersifat diskriminatif atau membatasi peserta lelang tersebut. Padahal sesuai dengan kapasitasnya, ketujuh perusahaan tersebut mampu melakukan sanggahan. Dan ketujuh penyedia barang/jasa tersebut dengan SENGAJA tidak melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sehingga SEAKAN-AKAN mereka digugurkan bukan karena tidak mempunyai kantor cabang yang beroperasi di tingkat propinsi/regional wilayah pembangunan rusunawa melainkan karena tidak lulus evaluai administrasi dan teknis. Sementara itu, PT.WIJAYA KARYA dan PT.HUTAMA KARYA yang mempunyai kantor cabang yang beroperasi di tingkat propinsi/regional wilayah pembangunan rusunawa dengan sengaja memasukan harga penawaran di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Padahal kedua perusahaan ini mengetahui, bahwa dengan penawaran di atas HPS maka otomatis langsung digugurkan dan akan memberikan kemenangan kepada peserta lelang lainnya.
Dengan demikian, telah terjadi persekongkolan di antara peserta lelang dengan cara melakukan persaingan semu di antara peserta lelang.
Dalam Dokumen Pengadaan Nomor 02/PAN/KPRS/RUSUN 13-21/VII2013 Tanggal 22 Juli 2013, bahwa pembangunan rusunawa tersebar di beberapa lokasi atau daerah di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Namun proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk masing-masing lokasi pekerjaan di satukan dalam satu paket pengadaan. Menurut Pasal 24 Ayat (3) Perpres No.70 Tahun 2012, bahwa Pengguna Anggaran (PA) dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.
Dengan demikian, Pengguna Anggaran telah melanggar ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Perpres No.70 Tahun 2012 karena menyatukan pekerjaan pembangunan rusunawa yang lokasinya tersebar di Jawa Barat,Banten, Jawa Tengahdalam satu paket pengadaan. Dampak dari adanya penyatuan tersebut, Penyedia barang/jasa untuk kualifikasi menengah tidak dapat menjadi peserta lelang. Pembatasan-pembatasan peserta lelang dengan cara menimbulkan persyaratan surat keterangan dukungan keuangan bank paling kurang 50% dari HPS, perusahaan harus mempunyai kantor cabang/regional, dan menyatukan beberapa pekerjaan menjadi satu paket pengadaan merupakan bentuk persekongkolan vertikal dan horisontal antara Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan dan Peserta Lelang. Semua yang terlibat di dalamnya telah melakukan tindakan yang melanggar pakta integritas.
Permasalahan ini sudah dilaporkan ke Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) namun tidak ada tindakan apapun dari LKPP terhadap Penyedia Jasa.