Keterbukaan Informasi Publik Mempengaruhi Penyelesaian Kasus-Ksus Besar Seperti Kasus Harun Masiku

Sebelum bahas lebih jauh, Artikel ini ditulis sebagai point of view juga sebagai rasa penasaran untuk ditelusuri lebih lanjut, atas sebuah video pendek di TikTok dimana seorang mahasiswa asal Universitas Media Nusantara Citra menanyakan kepada Roky Gerung bahwa "Sejauh mana keterbukaan informasi public mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus harun masiku'? Sumber utamanya dari iNews

Perlu kita ketahui bersama bahwa keterbukaan informasi publik memainkan peran krusial dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus Harun Masiku. Dengan akses informasi yang transparan, masyarakat dapat mengawasi proses hukum, memastikan akuntabilitas, dan mencegah praktik korupsi.

Kasus Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDIP, telah menarik perhatian publik sejak tahun 2020. Ia diduga terlibat dalam praktik suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, guna memperlancar jalannya menjadi anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2020, Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam status buronan.

Baca juga: Mengambil Pembelajaran dari Kasus Jack The Ripper: Menyelami Misteri Kriminal

Poster pencarian harun (Kompas.com/IRFAN KAMIL)

Selama proses pencarian Harun, keterbukaan informasi menjadi elemen penting. Publik terus menuntut transparansi dari aparat penegak hukum terkait perkembangan kasus ini. Namun, minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Dalam upaya pencarian Harun, keterbukaan informasi menjadi elemen penting. Masyarakat terus mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dalam mengungkap perkembangan kasus ini. Namun, kurangnya informasi yang diberikan kepada publik justru memicu berbagai spekulasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Harry Ara Hutabarat, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pernah menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik oleh semua pihak dalam bangsa ini dapat menghambat budaya korupsi. Ia menegaskan bahwa langkah pencegahan melalui transparansi lebih efektif daripada sekadar tindakan penindakan.

Dari penyampaian Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diatas, dapat kita lihat bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan keterbukaan informasi terhadap berbagai kasus-kasus besar yang terjadi di negara dan berusaha memperhambat lewat keterbukaan informasi.

Meskipun begitu, sebagai masyarakat dan atau kalangan publik, kita sangat mengharapkan sangat mengharapkan lebih dari pemerintah untuk lebih efektif dalam keterbukaan informasi terhadap kasus-kasus besar serupa bukan hanya lewat ucapan namun lewat tindakan.

Dalam konteks kasus Harun Masiku, kurangnya keterbukaan informasi menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum. Padahal, dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif, sehingga mendorong percepatan penyelesaian kasus.

Selain itu, transparansi informasi berperan sebagai sarana kontrol sosial. Dengan memperoleh informasi yang akurat dan terkini, masyarakat dapat mendeteksi kemungkinan penyimpangan serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.

Namun, tantangan dalam keterbukaan informasi sepertinya masih terlihat misalnya resistensi dari pihak-pihak yang enggan membagikan informasi dengan alasan keamanan atau kerahasiaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang tegas guna memastikan prinsip transparansi dapat diterapkan secara optimal.

Secara keseluruhan, transparansi dalam informasi publik berperan penting dalam penyelesaian kasus-kasus besar. Dengan keterbukaan, penegakan hukum menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi masyarakat semakin aktif, serta praktik korupsi dapat ditekan