Penambahan Jumlah Kementerian, Solusi atau Masalah?

Perdebatan penambahan jumlah kementerian menjadi 40 jabatan muncul setelah pasangan Prabowo-Gibra memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Gerindra, partai utama pengusung pasangan kedua tersebut. Topik ini pun menimbulkan reaksi berbeda dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang tidak.

Penambahan kementerian merupakan isu kontroversial di mata publik. Beberapa partai politik melihat penambahan ini sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, sementara yang lain khawatir dengan potensi masalah. 

Lalu apakah ini akan menjadi sebuah solusi atau sebaliknya menjadi masalah?

Baca juga: Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa: Perspektif, Tantangan dan Solusi

Prabowo-Gibran (sumber : cnnindonesia)

Sebetulnya artikel ini akan menguak beberapa solusi serta masalah ketika wacana penambahan jumlah kementerian itu terjadi.

Solusi :

1. Spesialisasi yang Lebih Baik

Dengan menambah kementerian baru yang fokus pada bidang tertentu, pemerintah dapat meningkatkan spesialisasi dalam menangani isu-isu tertentu.

Misalnya dengan adanya kementerian khusus pendidikan tinggi, pemerintah bisa lebih fokus menangani permasalahan terkait peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sehingga menjadi salah satu solusi penambahan kursi kementrian

2. Mengakomodasi Perkembangan Kebutuhan Masyarakat

Seiring berjalannya waktu, dengan munculnya teknologi baru dan perubahan sosial, kebutuhan masyarakat pun ikut berubah.