Untuk pertama kalinya, Pemerintah kota Ambon mengadakan pelatihan fasilitator anak yang melibatkan perwakilan dewasa muda dari berbagai desa dan kelurahan yang berada di lingkup pemerintahan kota Ambon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni lalu.Â
Pelatihan Fasilitator Anak ini adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat kota Ambon agar mampu menyelesaikan persoalan anak yang ada di masyarakat  secara mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) atas usul pengajuan dari perwakilan aktifis dan fasilitator Anak Propinsi Maluku, yakni Diana Lating yang juga proaktif dalam proses pembentukan Forum Anak Kota Ambon. Menurut Diana, usulan ini diajukan di akhir tahun 2018 untuk diagendakan di tahun 2019.
Selama 2 hari para peserta mendapatkan materi penguatan seputar HAM, KHA, Wawasan Kebangsaan, Perkembangan Anak, Komunikasi dan Pengenalan Forum Anak, serta Dinamika Kelompok dimana mereka berembuk menyusun program tindak lanjut yang akan diusulkan di kelurahan masing-masing.
Para fasilitator anak ini akan menjadi jembatan penghubung forum anak tingkat desa dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam menciptakan iklim lingkungan terbaik untuk anak. Selain itu, dengan adanya kegiatan Pelatihan Fasilitator ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembentukan desa/kelurahan layak anak.
---
Kota Ambon memang telah mendeklarasikan Ambon menuju Kota Layak Anak (KLA) sejak November 2018 lalu, dan menargetkan akan mencapai target tersebut di tahun 2020 mendatang. Menurut ibu Rina Rulien Purmiasa, kepala dinas DP3AMD Kota Ambon, ini bukanlah upaya yang main-main, Â deklarasi menuju kota layak anak merupakan titik bangkit bagi semua stakeholder untuk berkontribusi dan giat berpacu untuk pemenuhan hak anak.
Di tahun 2019 ini, Ambon menargetkan skor penilaian KLA dari pusat setidaknya bisa mencapai 500 poin. Dan hal itu telah tercapai saat penilaian KLA dan verifikasi lapangan yang juga berbarengan dengan waktu pelaksanaan pelatihan fasilitator kemarin.Â
Menurutnya setelah semua stakeholder bertemu dan meneliti per klaster permasalahan anak, hampir semua UPD yang berada dalam gugus tugas telah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator pemenuhan hak anak, namun kegiatan-kegiatan itu disebutnya "lepas-pisah" atau seperti puzzle yang belum selaras satu sama lain. Karenanya di tahun ini beliau dan jajarannya berusaha mengumpulkan semua puzzle yang berserakan tersebut atau semua hal yang dilakukan setiap UPD itu untuk ditempatkan kepada klaster dan indikator yang relevan.Â
"Dari situlah akhirnya kota Ambon mencapai skor indikator 523 poin. Tentunya ini juga merupakan peran dari berbagai pihak baik LSM maupun juga keterlibatan anak-anak di forum anak kota Ambon. Peran dari stakeholder di dunia usaha maupun media dirasa masih sangat sedikit, karenanya dua hal tersebut juga akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menuju penilaian di tahun 2020."Ungkapnya
Penilaian verifikasi Kota Layak Anak dilakukan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat. Dan salah satu indikatornya adalah adanya forum anak di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kota Ambon sendiri sejak tahun 2018 sudah punya komitmen membentuk forum anak tingkat kecamatan, namun menurut Ibu Rina, komitmen pembentukan tersebut memang masih di atas kertas dan belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah tingkat kecamatan. Karenanya ketika usulan untuk melakukan pelatihan fasilitator anak sebagai program DP3AMD diajukan, usulan tersebut pun menjadi prioritas untuk direalisasikan.
