Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melemparkan wacana pembiayaan parpol sebesar Rp. 1 triliun untuk tiap partai melalui APBN. Dengan alasan mencegah korupsi, meningkatkan transparansi dan demokrasi. Dengan demikian, parpol dapat optimal dan konsisten melaksanakan tugas jabatannya, serta tidak sibuk mencari dana sumbangan untuk membiayai perekrutan pemimpin nasional atau kaderisasi.
Wacana Mendagri ini merupakan wacana karet. Artinya, angka Rp. 1 triliun ini bisa melar bisa mengkeret. Jumlah partai politik nasional di Indonesia saat pemilu 2014 ada 12 partai. Ada partai besar, ada partai kecil. Jika partai kecil dapat Rp. 1 triliun, maka partai besar akan minta Rp. 20 triliun.
Wacana ini juga berpotensi menimbulkan partai-partai baru. Katakanlah Partai Tiga Tujuh Delapan, akan minta Rp.1 triliun juga untuk pengembangan partainya.
Alasan mencegah korupsi merupakan alasan absurd. Karena begal akan minta motor agar tidak jadi begal lagi.
Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa partai-partai memerlukan biaya kaderisasi, pelatihan dan sebagainya. Apakah sudah tepat jika pemerintah harus turun tangan membiayai kaderisasi partai dari APBN?
Dana partai. Saya tidak (belum) dapat menemukan laporan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan partai. Namun, menarik, bahwa saya menemukan bahwa meningkatkan iklim demokrasi di Indonesia ini – seperti yang diharapkan Mendagri – selama ini malah dibiayai oleh APBN Amerika Serikat.
Berikut ini screen capture laporannya:
.
Laporan Pengeluaran untuk Demokrasi dan Pemerintahan Indonesia tahun 2011 dari USAID.
.
Laporan Pengeluaran untuk Demokrasi dan Pemerintahan Indonesia tahun 2011 dari USAID.
