Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Hukum Internasional: Tantangan dan Prospek

Penulis : Ester Herlina Rupilu

Reviewer : Fadlan Muzakki, S.I.P., M.Phil. LL.M.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia. Hak-hak ini melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia mencakup kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. HAM diakui sebagai norma dasar dalam hukum internasional untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu. Pentingnya hak asasi manusia terletak pada upaya menjaga keseimbangan dan perlindungan hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan mempromosikan keadilan sosial. Penerapan HAM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah komitmen global untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki hak yang sama dan dihormati tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Perlindungan hak asasi manusia menjadi esensial karena hal itu mendasari martabat setiap individu. Melindungi hak-hak ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok tertentu, memastikan keadilan sosial, dan menciptakan dasar untuk masyarakat yang adil dan beradab. Tanpa perlindungan hak asasi manusia, risiko terjadinya pelanggaran, diskriminasi, dan ketidakadilan meningkat, mengancam kesejahteraan dan perdamaian. Upaya global untuk melindungi hak asasi manusia mencerminkan nilai-nilai universal yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan keadilan.

Dengan melindungi hak asasi manusia, kita juga menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berkembang secara optimal. Hak-hak dasar seperti hak pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat membantu menciptakan masyarakat yang terdidik, sehat, dan aktif secara partisipatif dalam pembangunan sosial. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, yang merupakan pondasi sistem pemerintahan yang adil dan akuntabel. Dengan demikian, menjaga hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Seperti contoh, Pembunuhan Jamal Khashoggi. Pada Oktober 2018, jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, dibunuh di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Pembunuhan ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Komunitas internasional merespons dengan keras terhadap pembunuhan ini. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia mengecam Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers. Tuntutan untuk penyelidikan independen dan pertanggungjawaban terhadap pelaku kriminal dibuat secara luas. Sanksi ekonomi dan diplomatik dijatuhkan oleh beberapa negara sebagai bentuk tekanan untuk menegakkan norma-norma hak asasi manusia. 

Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan jurnalis dan kebebasan berekspresi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Selain itu, Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi memiliki kaitan yang erat dengan hukum internasional karena melibatkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara luas oleh komunitas internasional. Beberapa aspek kaitannya dengan hukum internasional melibatkan yang pertama Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional. Pembunuhan Khashoggi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dari penyiksaan. Norma-norma ini diakui dalam dokumen-dokumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

 Yang kedua, Kasus ini mencerminkan pertanyaan seputar ekstradisi dan kekebalan diplomatik karena pembunuhan tersebut terjadi di dalam konsulat. Prinsip-prinsip ini diatur oleh hukum internasional untuk mencegah pelarian pelaku ke tempat yang memberikan kekebalan atau di luar yurisdiksi yang bersangkutan. Selain itu, Respons internasional terhadap kasus ini melibatkan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi dari beberapa negara. Hal ini mencerminkan upaya internasional untuk menegakkan norma-norma hak asasi manusia dan memastikan pertanggungjawaban terhadap pelanggarannya. Pentingnya kasus ini dalam konteks hukum internasional menunjukkan bagaimana komunitas internasional berusaha memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dibiarkan tanpa akibat dan bahwa norma-norma hak asasi manusia dihormati secara universal. 

Tantangan

Tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional melibatkan sejumlah isu kompleks yang berkaitan dengan implementasi, penegakan, dan pemantauan standar hak asasi manusia di tingkat global. Beberapa tantangan utama yaitu, Konsep kedaulatan negara dapat menjadi hambatan dalam menegakkan standar hak asasi manusia secara konsisten. Beberapa negara mungkin menolak campur tangan eksternal dalam urusan internal mereka, bahkan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. 

Selain itu, Adanya ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara dapat mempengaruhi cara implementasi hak asasi manusia. Negara-negara yang lebih kuat cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam organisasi internasional dan mungkin tidak dihadapkan pada sanksi serius meskipun melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Hukum internasional tidak selalu memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Kurangnya kepatuhan oleh negara-negara terhadap putusan lembaga internasional dapat merongrong upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. 

Selanjutnya, terdapat perdebatan tentang relativisme budaya, di mana nilai-nilai budaya dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi hak asasi manusia. Ini dapat menciptakan ketidaksepakatan dalam menentukan standar universal yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Selain itu, adanya ketidakpastian hukum dalam mengenai definisi hak asasi manusia tertentu dan batasan kekuasaan lembaga-lembaga internasional dapat menghambat penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. 

Beberapa lembaga internasional memiliki keterbatasan dalam menegakkan putusan atau sanksi terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia, sehingga mendorong impunitas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama internasional yang kuat, peningkatan mekanisme penegakan hukum, dan upaya untuk membangun kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia. Organisasi seperti PBB dan lembaga-lembaga regional berusaha untuk mengatasi isu-isu ini melalui dialog, diplomasi, dan peningkatan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Prospek 

Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional melibatkan serangkaian instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia. Instrumen utama dalam hal ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Selain itu, Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum. 

Selain itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya juga diakui, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Konvensi Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional (ICESCR) adalah instrumen hukum utama yang menggariskan hak-hak ini. Pentingnya pengawasan dan implementasi efektif dari norma-norma hak asasi manusia terletak pada peran berbagai lembaga internasional, seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. 

Pengadilan Internasional juga dapat menjadi forum untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, seperti International Court of Justice (ICJ) atau International Criminal Court (ICC) yang menangani kejahatan internasional termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mapan, tantangan utama adalah implementasi yang konsisten dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia di tingkat nasional. Keterlibatan aktor non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil dan badan-badan hak asasi manusia, juga penting dalam memastikan pemantauan dan respons yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia