Dinamika Suksesi Nasional

Menyaksikan dan mendengarkan secara langsung respon masyarakat yang antusias dalam menyikapi situasi nasional saat ini serasa ada suasana optimis yang "membanggakan" namun juga sedikit "mengkhawatirkan".
Bagaimana tidak?!

Hampir disetiap tempat yang kebetulan ada kumpulan warga sedang "nongkrong" semuanya "terciduk" pasti sedang antusias membicarakan politik. Mulai dari teori politik "ayam sayur" sampai teori politik "millennial", semuanya dibahas habis sampai tuntas. 

Mulai dari "kulit" nya bahkan hingga ke "akar-akar" nya. Tidak perduli ide asal muasal teori dan argumen-nya nya bagaimana cara mengambil kesimpulannya namun "hebatnya" semuanya yang mendengar seakan "terhipnotis" larut sampai termangut-mangut seolah-olah paham, mungkin begitu lebih baik, daripada di vonis "kuper" oleh sesama-nya. 

Jangan sampai nanti ia ditinggalkan oleh kelompok-nya bila dianggap apatis / tidak mendukung bila tidak kelihatan bahasa tubuhnya, seperti yang "termangut-mangut" tadi.
Benarkah demikian ?

Hanya sekedar ikut-ikutan saja ?, Seolah-olah paham kondisi politik sat ini atau memang perbedaan dalam cara pandangnya saja ?. Jangan sampai masyarakat yang "awam politik" dibiarkan di "politisir" dan terperosok sehingga menyesal kemudian, misalnya terhadap bahaya laten PKI maupun ekstrim radikalisme lainnya yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi bangsa.

Semuanya harus diantisipasi !.

Lalu bagaimana caranya ?. Siapa saat ini yang (masih) mau "bersusah-payah" melakukannya ?.

Minimal yang bisa kita lakukan adalah dengan men "dewasa" kan masyarakat-nya secara politik, membagi informasi yang diperlukan tentang proses demokrasi / suksesi itu sendiri dan memberikan pemahaman tentang NKRI secara utuh, serta menjelaskan urgensi menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan kelompok/golongan. 

Tentu dengan bahasa "gampang" yang mudah dimengerti sehingga bisa "nempel" membekas dalam benak pikiran masyarakat secara spontan alami. Pada akhirnya mampu menyadarkan masyarakat terhadap realitas ke-Indonesia-an yang (memang) sudah final. Tidak ada "negosiasi" apapun lagi !.

Memang tidak mudah untuk membagikan semua informasi yang diperlukan apalagi "mengajarkan" politik secara cepat kepada semua masyarakat dari semua latar budaya, agama, sosial bahkan level pendidikan yang beragam. Semua butuh "pendekatan" nya tersendiri. Lalu siapa yang "harus" melakukannya? Kalau bukan kita, siapa lagi bung?

Perkembangan sosial politik bangsa bergerak sangat dinamis. Sebagai contoh bahwa ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945. Indonesia baru terdiri dari 8 Provinsi dan dua Daerah Istimewa yakni: Sumatera, Kalimantan (Borneo), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Kepulauan Nusa Tenggara), Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun saat ini sudah berkembang menjadi 34 provinsi.