Selain masalah undang-undangan, keistimewaan lain yakni di Jakarta sang Gubernur yang masa tugasnya belum berakhir masih memegang kendali bahkan saat pilkada berlangsung. Bukankah hal ini justru menguntungkan sang incumbent? Didaerah saya Sulawesi Utara, pada saat pilkada berlangsung sang kepala daerah sudah terlebih dahulu melepaskan jabatannya sehingga sudah tidak lagi memegang kekuasaan saat pilkada berlangsung sehingga "pertarungan" bisa terlihat lebih fair. Tapi di Jakarta ternyata lain lagi. Atau mungkin hanya di Sulawesi Utara saja yang berbeda?
5. Dana kampanye bukan lagi hal yang paling urgent dalam pilkada. Kemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada kali ini seolah-olah menegaskan kepada para calon kepala daerah bahwa dana kampanye yang berlimpah bukanlah hal yang paling dibutuhkan untuk memikat hati konstituen. Iklan yang lalu lalang di stasiun televisi, selebaran dan poster yang bertebaran dimana-mana sudah tidak mujarab untuk memikat hati para pemilih. Hal ini sudah mulai harus dipikirkan oleh para partai politik maupun calon peserta pilkada.
Turun lansung ke masyarakat (bukannya masyarakat yang hadir ke kampanye sang calon pemimpin), duduk bersama, bercerita bersama, makan bersama dengan masyarakat merupakan salah satu resep mujarab yang diterapkan oleh pasangan dengan baju kotak-kotak untuk memikat hati para pemilih. Namun bukan hal yang mudah melakukan hal tersebut, apalagi bagi para calon pemimpin yang tidak terbiasa melakukan hal tersebut alias lebih senang ngopi di hotel berbintang, lebih senang duduk diatas panggung dan masyarakat di kursi di bawah panggung.
Akhir cerita, inilah kemenangan rakyat DKI Jakarta karena pemilukada boleh berlangsung dengan aman meskipun ada banyak hal yang perlu dibenahi termasuk masalah DPT dan Golput yang cukup besar. Tidak ada bentrokan yang terjadi di masyarakat menjadi nilai plus Pilkada DKI Jakarta. Semoga point plus ini bisa diikuti oleh daerah lainnya yang akan menyelenggarakan pilkada
