" Yasonna Laoly yang cukup lama dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM, tiba-tiba dicopot Jokowi dari jabatannya disaat masa jabatan Jokowi hanya tinggal menghitung hari. Yasona tak ubahnya seperti buah yang gugur di ujung musim"
Gedung Kementrian Hukum dan HAM RI di Jalan H R Rasuna Said No Kav 6-7, RT 06/RW 4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, mulai Senin 19 Agustus 2024 tidak lagi menjadi pusat aktivitas Yasonna Laoly. Jabatan Menkumham RI Yasona sudah digeser Supratman Andi Agtas
Kendati Yasonna mengaku telah dipanggil presiden Jokowi sebelum reshufel kabinet. Namun kebijakan Jokowi menggeser jabatan Menkumham Yasonna Laoly disaat masa jabatan Jokowi tinggal menghitung hari menjadi pertanyaan dari para politisi di kubu partai politik tempat Yasonna bernaung yakni PDIP.
Misalnya, seperti dilansir detik.com, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna Laoly diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo.
"Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin?" kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, sepereti dilansir detik.com Senin (19/8/2024).
Pertanyaan yang sama juga diutarakan Wasekjen PDIP, Adian Napitupulu. Menurut Adian pergantian Yasonna di penghujung masa jabatan cukup janggal karena sudah membantu Presiden Jokowi sejak 2014. Adian juga menyinggung kebiasaan menukar teman lama dengan teman baru
"Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi sejak 2014, apakah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan? ataukah ada hubungan perpanjangan masa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangan Pak Yasonna atau ada apa?" kata Adian dilansir detik.com
Bahkan lebih jauh, Adian juga mempertanyakan alasan di balik reshuffle kabinet menteri yang menurutnya belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Karena itu, Adian pun menduga kalau reshufel ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, bukan untuk menjawab persoalan rakyat Â
"Apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, banyaknya PHK. Rashufel ini hanya menjawab kepentingan kekuasan saja, " tandas Adian
Selain pertanyaan itu, Adian juga menyimpan dugaan lain. Ia mengatakan bisa jadi Presiden Jokowi di sisa masa jabatan yang tinggal 43 hari lagi akan mengeluarkan produk hukum. Lalu Yasonna dianggap akan menjadi batu sandungan, akan menjadi hambatan, tak ada pilihan, Yasona terpaksa didepak
