Tahapan Agenda Setting Dalam Pembentukan Kebijakan

Penulis: Farid Asyhadi 

Pemerhati Kebijakan Publik

(asyhadi002@gmail.com)

Agenda Setting: Kunci Menyusun Kebijakan Publik yang Efektif

oleh Wahyud Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Wahyudi Iswar, seorang analis kebijakan dari Diskominfo Sulawesi Barat, dalam program "BUKA RUANG," memaparkan peran krusial agenda setting dalam proses kebijakan publik. Tahap ini merupakan langkah awal untuk mengubah isu pribadi menjadi masalah publik yang akhirnya menjadi prioritas pemerintah. Menurut Wahyudi, tidak semua masalah otomatis masuk dalam agenda pemerintahan---masalah harus diidentifikasi dan divalidasi secara cermat.

Wahyudi menekankan bahwa agenda setting memungkinkan pemerintah fokus pada masalah yang benar-benar relevan dan mendesak. Misalnya, masalah akses internet di desa terpencil yang awalnya berupa keluhan pribadi bisa berkembang menjadi isu publik yang diangkat ke perhatian pemerintah melalui proses ini.

Indeks Kebijakan Publik yang diperkenalkan Wahyudi mengukur kualitas agenda setting berdasarkan dua aspek: perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan. Salah satu indikator utamanya adalah bagaimana masalah diidentifikasi, disaring, dan dikonsultasikan dengan publik. Tujuannya adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan melibatkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya persepsi pemerintah.

Sebagai contoh, Wahyudi menjelaskan proses pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Pada tahap ini, agenda setting berakhir ketika naskah akademik mulai disusun---dokumen ilmiah yang menjadi dasar kebijakan. Proses ini menegaskan bahwa agenda setting berperan sebagai pijakan penting agar kebijakan berbasis pada data yang kuat.

Pelibatan publik menjadi aspek penting dalam agenda setting. Proses ini tidak hanya mencerminkan demokratisasi tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Wahyudi menambahkan bahwa selain partisipasi publik, pendekatan ilmiah dan teknokratis juga penting agar kebijakan yang dibuat relevan dan efektif.

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah harus memastikan seluruh tahapan agenda setting berjalan lancar, termasuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk mendukung keberhasilan proses ini.

Namun, agenda setting tidak lepas dari tantangan. Wahyudi menyoroti bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses ini. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa inklusi terjadi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi. Evaluasi berkala juga diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan sesuai kebutuhan.

Di akhir perbincangan, Wahyudi berharap bahwa agenda setting yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Inklusi dan partisipasi publik merupakan kunci utama untuk membentuk kebijakan yang benar-benar berguna dan berdampak.