Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terkait Tujuan Negara di Bidang Kesejahteraan

Dalam studi Hubungan Internasional terdapat kajian mengenai politik luar negeri, yaitu pembahasan yang cukup kompleks sebab tidak hanya membahas aspek eksternal tetapi juga aspek internal suatu negara, walaupun aktor non-negara memiliki peran penting juga dalam hubungan internasional akan tetapi karena negara yang mana sebagai aktor yang bertindak dalam politik luar negeri tetap menjadi politik utama dalam sistem hubungan internasional.

Mengenai kebijakan luar negeri sendiri dapat dipahami sebagai strategi atau rencana tindakan yang dibuat dalam rangka menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya oleh pembuat kebijakan. Kebijakan luar negeri tersebut dibuat untuk dikendalikan agar dapat mencapai tujuan nasional spesifik yang terkandung dalam kepentingan nasional. Demi tercapainya kepentingan nasional masyarakat suatu bangsa, maka diperlukan pelaksanaan berbagai macam kerja sama seperti Kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Dalam kebijakan luar negeri terdapat tujuan yang merupakan fungsi dari proses tujuan negara disusun, dimana dalam prosesnya dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk waktu yang akan datang. Berbicara mengenai tujuan negara, terdapat seorang ilmuwan politik terkenal karena penelitiannya mengenai kebijakan luar negeri dan hubungan internasional yaitu Charles Holsti yang memberikan pandangan mengenai keinginan suatu negara dalam jangka panjang berdasarkan pemahaman kepentingan nasional. Holsti menyatakan dalam empat jenis tujuan :

• Tujuan keamanan nasional: Tujuan ini meliputi upaya untuk melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal, termasuk serangan militer, terorisme, dan kejahatan lintas batas.
• Tujuan ekonomi nasional: Tujuan ini mencakup upaya untuk memajukan kesejahteraan ekonomi negara, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi.
• Tujuan politik nasional: Tujuan ini mencakup upaya untuk memperkuat struktur politik negara, termasuk pengembangan sistem demokrasi, pemeliharaan hak asasi manusia, dan peningkatan tata kelola publik.
•   Tujuan sosial dan budaya nasional: Tujuan ini mencakup upaya untuk memajukan kesejahteraan sosial dan budaya negara, termasuk pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Indonesia dengan ciri khas negara berkepulauan terbesar memiliki peran penting dalam hubungan internasional yang juga memiliki kepentingan nasional yang dilindungi dan dipertahankan, sebagaimana menurut Holsti yaitu empat tujuan negara tentang keamanan nasional, kedaulatan, kesejahteraan dan prestise. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki banyak tantangan dalam memenuhi tujuan nasionalnya, termasuk dalam bidang kesejahteraan.

Menurut Holsti, tujuan kesejahteraan nasional mencakup upaya untuk memajukan kesejahteraan ekonomi negara, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi. Beberapa realitas yang telah ditunjukkan oleh Indonesia salah satunya adalah menjalin hubungan Kerjasama dengan negara lain dalam bidang perdagangan, investasi dan teknologi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan beberapa negara antara lain Negara-negara ASEAN, China, Jepang dan Uni Eropa. Indonesia juga memperjuangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain, termasuk melalui keterlibatan dalam organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, WTO, dan G20.

Sementara untuk mempromosikan isu-isu kesejahteraan dan keamanan global Indonesia juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G-20, dan PBB. Indonesia juga memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum internasional untuk menciptakan kondisi yang lebih adil bagi negara-negara tersebut. Dalam aksi nyata Indonesia juga aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara lain yang mengalami bencana alam atau konflik, seperti yang terlihat dalam partisipasinya dalam operasi penjaga perdamaian PBB di berbagai negara. Dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri, Indonesia selalu memperhatikan kepentingan nasional serta mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan kerjasama yang berkeadilan.