Sebentar Lagi Pemilihan Legislatif dan Presiden, Siapa yang Akan Kita Pilih?

Untuk memilih karyawan/pegawai terbaik atau pejabat terbaik di instansi pemerintah maupun swasta diperlukan seleksi. Kenapa perlu dilakukan seleksi? Seleksi dilakukan untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki kemampuan/kualitas yang diharapkan suatu organisasi yaitu jujur, bertanggungjawab, bersemangat, tangguh/pantang menyerah, punya visi yang jelas, komunikatif dan responsif, karena ditangan mereka akan dibebankan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memberhasilkan organisasi. Salah memilih karyawan/pegawai atau pejabat di instansi pemerintah maupun swasta maka dipastikan tujuan organisasi tidak akan tercapai bahkan kondisi terburuknya bisa-bisa perusahaan ataupun pemerintah mengalami kebangkrutan.  

Demikian halnya, untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) kita harus selektif. Kenapa harus selektif ? Karena orang-orang yang akan dipilih ini adalah orang-orang yang akan mempengaruhi tingkat kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan korupsi. Bila salah memilih maka yang akan terjadi adalah birokrasi berbelit-belit syarat korupsi, biaya berinvestasi tinggi, investor malas berinvestasi, lapangan kerja terbatas, pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, harga-harga barang terus naik, daya beli masyarakat menurun, kriminalitas meningkat dan bila tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan.  

Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah resmi menerima pendaftaran tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Tiga pasangan itu yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Bagi pemilih rasional, senyum manis, penampilan gagah, gaya bicara yang teratur, bersemangat atau berkobar-kobar, gaya pencitraan dan blusukan dari calon presiden dan calon wakil presiden tidaklah cukup bisa meyakinkannya. Pemilih rasional masih perlu mempelajari riwayat kehidupan pribadi/keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekam jejak pada masa kepemimpinannya terdahulu atau saat ini (penghargaan atas keberhasilan yang pernah diraih, tidak ada penghargaan/biasa-biasa saja atau pernah menerima sanksi/hukuman), gaya hidup sederhana atau gaya hidup hedonis dan lain sebagainya. Semua itu, akan menjadi pertimbangan bagi pemilih rasional.

Selain daripada itu, pemilih rasional perlu juga mempelajari visi dan misi serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bila nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Apakah nantinya program-program yang ditawarkan lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya atau biasa-biasa saja, apakah program-program yang ditawarkan realistis atau hanya mengada-ada/omong kosong hanya untuk meraup suara/simpati rakyat saja. Yang paling penting juga, mengingat pemerintah adalah subjek/ pelaku pembangunan maka untuk memperbaiki birokrasi perlu adanya gebrakan yang signifikan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan beribawa.

Untuk mempelajari rekam jejak dan program-program calon presiden dan calon wakil presiden termasuk juga calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih ada waktu 75 hari lagi sebelum hari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serentak tanggal 14 Februari 2024.

Sebagaimana debat-debat pada pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya, maka disarankan agar Komisi Pemilihan Umum tetap menyelenggarakan debat-debat pemilihan presiden dan wakil presiden dengan fokus pada isu-isu permasalahan yang dihadapi negara saat ini dan Komisi Pemilihan Umum Daerah di provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan resmi untuk mengetahui kualitas sekaligus mendengar program-program dari calon legislatif di kota kabupaten/kota untuk DPRD Kabupaten/Kota, di kota provinsi untuk DPRD Provinsi dan KPU RI memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan resmi untuk mengetahui kualitas sekaligus mendengar program-program dari calon legislatif DPR RI dan DPD RI di ibukota negara. Sehingga diharapkan pemilih sudah menentukan siapa Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih sewaktu datang ke tempat pemilihan suara (TPS). Dan yang paling penting juga, agar yang dipilih benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya didoakan terlebih dahulu sebelum ke TPS.