Mohon tunggu...
Hadi Putra
Hadi Putra Mohon Tunggu... -

Selalu membentang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Proyek MRT=Hambalang ke-2?

12 Desember 2012   11:50 Diperbarui: 24 Juni 2015   19:47 715
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Meskipun proyek MRT merupakan proyek nasional namun semua pihak harus siap menerima jika proyek ini batal jika ada sesuatu di dalamnya yang tidak benar.

Seperti halnya proyek Hambalang, setelah audit ternyata BPK menyebut ada pembiaran dari Menpora sehingga terjadi kerugian negara, jadi kalau caranya salah ya Gubernur DKI harus berani ambil sikap.Seperti halnya kasus yang menimpa Dahlan Iskan dengan tuduhan inefisiensi PLN, kalau tidak ada gas untuk listrik bagaimana?Kalau MRT merupakan bagian dari kebijakan pembangunan bisa-bisa saja ada sesuatu yang kotor disana.

Dugaan atau indikasi kecurangan Mark up dana dalam proyek MRT yang seharusnya hanya Rp 9 triliun tidak sampai Rp 17,5 triliun.bisa terlihat dari adanya analisis MTI bahwa harga per km dianggap lebih mahal dari MRT di negara-negara Asia.

Kalau memasukkan hitungan inflasi memang tidak sebesar itu nilainya.Indonesia bisa belajar dari negara Asia seperti Singapura atau India, namun karena kita belum punya pengalaman sehingga dalam posisi lemah dan didominasi oleh pemberi pinjaman

Jadi kalau ada tim audit menemukan penyimpangan, jangan sampai Jokowi melakukan pembiaran.Harus ada keterbukaan yang transparan dan bertanggung jawab karena itu uang rakyat.

Apalagi menjelang 2014,sama halnya Hambalang trjd sblm Pemilu 2009.Jokowi harus menutup rapat2 semua peluang anggaran publik berubah menjadi biaya politik yang digunakan pihak-pihak tertentu.Saat ini untuk meraih suara rakyat perlu biaya politik.

Dan penguasa-penguasa jaringan pos-pos anggaran-lah yg mengerti bagaimana keuangan negara dialihkan menjadi kepentingan-kepentingan politik.

Inilah mungkin yang mendasari Jokowi menolak untuk menjadikan MRT sebagai kebijakan publik.Sebab dia pasti tahu lubang-lubang kecurangan itu.Dan Jokowi sengaja menutup lubang-lubang itu,Sampai ada kajian yang jelas,transparan dan gamblang.Mungkin saja Jokowi menggagalkan proyek itu jika semuanya tidak clean.

Dan kita harus maklumi dan mengerti kenapa Jokowi menjadi lamban dalam mengambil keputusan untuk mengeksekusi proyek itu

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun