Meskipun proyek MRT merupakan proyek nasional namun semua pihak harus siap menerima jika proyek ini batal jika ada sesuatu di dalamnya yang tidak benar.
Seperti halnya proyek Hambalang, setelah audit ternyata BPK menyebut ada pembiaran dari Menpora sehingga terjadi kerugian negara, jadi kalau caranya salah ya Gubernur DKI harus berani ambil sikap.Seperti halnya kasus yang menimpa Dahlan Iskan dengan tuduhan inefisiensi PLN, kalau tidak ada gas untuk listrik bagaimana?Kalau MRT merupakan bagian dari kebijakan pembangunan bisa-bisa saja ada sesuatu yang kotor disana.
Dugaan atau indikasi kecurangan Mark up dana dalam proyek MRT yang seharusnya hanya Rp 9 triliun tidak sampai Rp 17,5 triliun.bisa terlihat dari adanya analisis MTI bahwa harga per km dianggap lebih mahal dari MRT di negara-negara Asia.
Kalau memasukkan hitungan inflasi memang tidak sebesar itu nilainya.Indonesia bisa belajar dari negara Asia seperti Singapura atau India, namun karena kita belum punya pengalaman sehingga dalam posisi lemah dan didominasi oleh pemberi pinjaman
Jadi kalau ada tim audit menemukan penyimpangan, jangan sampai Jokowi melakukan pembiaran.Harus ada keterbukaan yang transparan dan bertanggung jawab karena itu uang rakyat.
Apalagi menjelang 2014,sama halnya Hambalang trjd sblm Pemilu 2009.Jokowi harus menutup rapat2 semua peluang anggaran publik berubah menjadi biaya politik yang digunakan pihak-pihak tertentu.Saat ini untuk meraih suara rakyat perlu biaya politik.
Dan penguasa-penguasa jaringan pos-pos anggaran-lah yg mengerti bagaimana keuangan negara dialihkan menjadi kepentingan-kepentingan politik.
Inilah mungkin yang mendasari Jokowi menolak untuk menjadikan MRT sebagai kebijakan publik.Sebab dia pasti tahu lubang-lubang kecurangan itu.Dan Jokowi sengaja menutup lubang-lubang itu,Sampai ada kajian yang jelas,transparan dan gamblang.Mungkin saja Jokowi menggagalkan proyek itu jika semuanya tidak clean.
Dan kita harus maklumi dan mengerti kenapa Jokowi menjadi lamban dalam mengambil keputusan untuk mengeksekusi proyek itu
