PT. LI Gelar Turnamen, Kepolisian Harus Bersikap

Kabarnya  PT LI sudah memutuskan akan menggelar pertandingan sepakbola sekelas turnamen untuk mengisi kekosongan liga. Motifnya tentu selain untuk menjaga stamina pemain, juga untuk menggerakan kembali nilai-nilai ekonomi yang sempat mati suri akibat dihentikannya liga sebagai dampak penutupan “payung”nya oleh Menpora . Termasuk juga menjaga dapur pemain agar terus ngebul. Yang tak boleh dilupakan juga, kantong pengurus level bawah, tukang pijit, pelatih kebugaran, tenaga spritual klub sejenis dukun atau paranormal (jika ada), tentunya juga harus di isi agar mereka tetap semangat kerja, kerja dan kerja.

Baguslah itu. Walau PSSI sudah tak dianggap lagi oleh pemerintah, operator liga beserta klub masih punya itikad baik untuk menggulirkan kompetisi walau sifatnya hanya turnamen dan tidak akan diakui oleh FIFA. Pertanyaan menariknya sekarang, apakah niatan PSSI ini akan didukung oleh Menpora dengan memberikan izin pertandingan melalui pihak kepolisian? Bagaimana  dengan kepolisian, haruskah memberi izin kelak, walau Menpora misalnya, meminta agar kepolisian tak memberi peluang dengan surat resmi?

Kepolisian dalam hal ini pasti serba salah. Memberi izin dianggap nanti kurang pro dengan Kemenpora yang jelas-jelas langkahnya didukung oleh presiden. Tidak memberi izin justeru dianggap melangar UU karena izin harus dikeluarkan jika pihak penyelenggara telah memenuhi berbagai persyaratan. Syarat menggelar turnamen tanpa melibatkan embel-embel PSSI tentu dengan  mudah disiapkan  oleh operator liga dengan menunjuk panitia pelaksana beserta perangkat pertandingan lainnya.

Kalau nantinya dipersulit oleh kepolisian, maka akan menimbulkan isu yang tidak sedap. Bisa-bisa pihak kepolisian dianggap menjadi alat kekuasaan.

Kalau saya jadi Kapolri, ya saya perintahkan saja  pada bawahan untuk tidak mempersulit izin dengan alasan apapun, walau misalnya ada keberatan dari Menpora. Kepolisian harus mengambil sikap jelas sesuai UU.  Untuk menggelar kongres,  muktamar, demo, tabligh akbar dan kegiatan keramaian lainnya saja polisi bisa mengeluarkan izin dalam waktu relatif singkat, masa untuk memberikan izin pertandingan pada turnamen yang digagas harus menunggu tahun 2019?

Maunya saya sih antara Kemenpora dan PSSI kembali duduk bareng sambil makan pecel lele. Lupakan perselisihan dan kembali bersama-sama membangun sepakbola nasional tanpa main hambat-hambatan. Menpora terhambat niat baiknya, dan PSSI terhambat programnnya. Masalahnya Menpora dan petinggi PSSI loyalis kubu tertentu sih. Susah kalau orang politik ngurusi olahraga. Mereka mestinya di-reshuffle bareng.