Aroma “perang” menuju Istana sudah ditabuh. Para pendukung capres kian rajin menabuh gendang diberbagai medsos lengkap dengan pengetahuan dan keluguan masing-masing. Akun baru, akun lama yang diperbaharui, sampai akun dari negeri dedemit kerap menyelipkan komentar akan kelebihan dan kekurangan para capres. Tidak maslaah, selama tidak saling lempar bom molotov ke rumah tetangga masing-masing.
Soal koalisi jangan ditanya. Koalisi sedikit banyak telah menemukan bentuknya. PDIP sudah sepakat bergandengan tangan dengan Metro TV (Nasdem) dan Bintang Sembilan (PKB) untuk menggolkan Jokowi menduduki kursi RI1. Pesaing terberat trio partai ini, seperti Prabowo, kemungkinan besar akan menggandeng Bos PAN Hatta Radjasa sebagai wapresnya sebagai kompensasi dukungan PAN terhadap pencapresan Prabowo. PPP yang mengaku “rumah besar umat islam” secara aklamasi juga sudah menyatakan satu kubu dengan Gerindra yang ingin mewujudkan “Rumah Besar Indonesia”. PKS walau kecewa trio andalan mereka tidak dilirik Prabowo kemungkinan besar, seperti pernyataan Anis Matta, juga akan berlabuh di koalisi Indonesia Raya-nya Gerindra.
Namun yang paling menarik dan ditunggu publik saat ini bukan menyangkut siapa berkoalisi dengan siapa dan akan mendapatkan apa. Yang paling fenomenal tentunya siapa yang akan dijadikan oleh Jokowi sebagai "tangan kanan"-nya kelak. Proses tarik ulur di internal PDIP mengenai pasangan yang akan mendampingi Jokowi sampai saat ini masih ribet alias belum tuntas, sama mandek-nya seperti konvensi partai Demokrat yang berakhir tanpa diketahui akan kemana ujungnya.
Ada kabar mengatakan Jokowi sendiri yang akan menentukan wakilnya. Sementara yang lain mengatakan siapa yang akan mendampingi Jokowi tergantung dari RA Kartini-nya PDIP, yakni Megawati. Tidak jelas, makanya siapa yang akan mendampingi Jokowi masih sebatas Teka-teki silang (TTS) berhadiah yang sering kita lihat di koran atau Majalah. Atau memang Jokowi dalam persoalan ini menerapkan prinsip rapopo jadi presiden tanpa wakil karena kebingungannya disodori banyak pilihan? Jangan-jangan juga prinsip “nggak mikir” Jokowi pula yang melatari dirinya kesulitan menemukan sosok wapres idaman.
Kalau benar alasan terakhir tadi yang ada dibenak Jokowi dan petinggi PDIP, saya juga “nggak Mikir” dan tidak perlu berpikir pula siapa yang nanti akan mendampingi Jokowi. Percuma. Keterlambatan bersikap sebenarnya tidak baik bagi seorang pemimpin. Hati-hati bukan berarti lama merespon suatu persoalan yang sangat ditunggu publik. Dalam sebuah buku saya menemukan sebuah nasehat berharga, “Pemimpin yang baik adalah cepat mengambil keputusan, namun lambat mengubah keputusan yang sudah diambil.”
Kita semua yakin Jokowi dan petinggi PDIP sudah pernah membaca petuah bijak tersebut. Masalahnya sampai kapan mereka menerapkan filosofi “nggak mikir” tadi?
