Saya percaya bahwa Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi di isi oleh orang-orang terbaik dan kerja mumpuni dibidang masing-masing. Mustahil rasanya Jokowi mempertaruhkan nama baik pemerintahannya dengan menempatkan orang-orang yang dipandang buruk. Rekam jejak mereka pasti sudah dirangkum dengan sangat canggih, melibatkan masukan tim transisi, wapres serta saran dari partai koalisi.
Namun baiknya mereka ini menjadi lucu manakala semua menteri rame-rame mengikuti kiprah Jokowi yang terkenal dengan blusukan-nya. Bukan berarti saya ikut jejak Nurul Arifin dan menganggap itu tak perlu. Penting sih Iya. Namun yang paling penting adalah kerja memperbaiki sistem yang banyak error di kementerian masing-masing. Bagi saya ini yang paling penting. Dengan membenahi semua sistem yang berbiaya mahal dan proses panjang berbelit, tujuan Jokowi untuk menciptakan efisiensi disegala bidang sekaligus meningkatkan animo  publik untuk menikmati pelayanan maksimal dari aparatur negara otomatis akan tercapai. Saya pikir ini akan menjadi prestasi yang hebat bagi Jokowi diawal pemerintahannya.
Tapi sekarang? Bukan membenahi sistem. Seorang menteri malah loncat pagar hanya untuk mengecek pelayanan sebuah biro tenaga kerja. Padahal kalo beranjak dari pengalaman sebelumnya, semua orang tahu biro tenaga kerja kita rata-rata brengsek. Â Tinggal himpun saja datanya dan beri sanksi bagi biro tenaga kerja yang brengsek tadi. Selesai. Benahi regulasinya. Kelar. Itu sih pendapat saya yang tentu tidak akan sama dengan isi kepala sang menteri.
Lalu ada juga kementerian yang latah mengeluarkan SK bermasalah yang akhirnya harus malu karena dikalahkan otorotas yang lebih berwenang menangani kasus tersebut. Belum lagi ditambah dengan rencana Mendagri yang akan mempertimbangkan pembubaran FPI, menghentikan E-KTP Â dan menghilangkan kolom agama. Aduh, bagi saya ini mah bikin polemik saja.
Dari pada kabinet kerja bikin program yang memicu pro kontra, mending bikin program yang jelas dan terukur, diterima semua rakyat dengan sukacita. Misalnya Menaker mencanangkan akan membuka 2 juta lapangan kerja dalam satu tahun dengan melakukan rehabilitasi lahan tak berguna, kemenkumham mengusulkan hukuman mati bagi koruptor di atas 2 milyar seperti di China, Mendagri melakukan interisasi terhadap barang yang merupakan kekayaan negara agar tak gampang berpindah tangan atau mereformasi birokrat-birokrat busuk di semua departemen.
Waduh, kalo ini yang dilakukan maka Kabinet Kerja benar-benar kerja. Tidak seperti selama ini, kerjanya hanya bikin pro kontra karena memang bingung harus kerja apa.
