Mohon tunggu...
Erwin Alwazir
Erwin Alwazir Mohon Tunggu... Wiraswasta - Karyawan Swasta

Rayakan Kata dengan Fiksi, Politik, Humaniora dan keluarga.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

BUS, #BukanUrusanSaya, Trending Topik untuk Jokowi

1 Desember 2014   04:36 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:24 1584
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kata “bukan urusan saya” kini melekat dengan sosok Jokowi. Jokowi diangap mudah saja mengucapkan kata itu seolah-olah semua yang terjadi di republik ini tak berkaitan dengan dirinya. Memang benar tak berkaitan secara langsung. Namun tak etis juga jika semua permasalahan yang ada ketika ditanya jawabannya "Bukan Urusan Saya". termasuk ketikan menanggapi mahasiswa yang meninggal saat demo kenaikan BBM di Makassar. Sangat disayangkan jika Jokowi menganggap itu urusan kepolisian. Mending bilang saja,"Nanti saya cek, kalau ada indikasi pelanggaran hukum dari aparat, langsung kita tindak, kita copot!"

Wow, jika itu yang duicapkan. Di jamin tagar#BukanUrusanSaya tidak nangkring di trending topik medsos.

Perhatikan sentilan pakar periklanan @subiakto di bawah ini.

Kalau semua persoalan yang muncul kemudian cukup dijawab dengan “Bukan Urusan Saya”, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan pada publik. Publik akan bertanya-tanya,”Lalu urusan presiden itu apa?”

Menangani soal penenggelaman kapal? Itu Urusan Menteri perikanan. Menangani soal pendidikan? Itu Urusan Anies Baswedan. Menangani soal keamanan munas Golkar? Itu urusan aparat bukan menkopolhukam. Tetapi tetap semua itu melekat pada sosok seorang presiden karena seorang Menteri hanyalah perpanjangan tangan darinya.

Menangani soal anggaran? Nah, ini jelas urusan presiden dan DPR.

Kalau tetap dijawab “Bukan Urusan saya” juga tentunya akan menimbulkan kerancuan. Anggaran untuk mengoperasikan negara nggak kelar-kelar kalau nanti "kalimat sakti” ini menjadi produk resmi pemerintahan. Sesuai UU, anggaran bisa digelontorkan setelah ada persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR. Bukankah begitu?

Benar sekali saran Yusril. Presiden hendaknya mengangkat Jubir agar semua permasalahan dapat dijawab dengan cepat ditengah kesibukannya sehari-hari. Di negara luar yang maju, memang peran seorang Jubir sangat diperlukan. Tak ada salahnya Presiden mengangat seorang Jubir untuk mengkomunikasikan semua hasil rapat atau hal-hal lain sebelum menjadi konsumsi publik.

Tapi itu sekedar saran, dilakukan atau tidak, jelas “Bukan Urusan Yusril atau Saya”. Yang jelas, seorang pemimpin tak boleh apriori dengan kritik pihak lain. Cukup pendukung "nyinyir" saja yang menganggap sebuah kritik untuk menjatuhkan idolanya. Kekanak-kanakkan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun