Opini oleh
Erwin Febrian Syuhada
Saat ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita tidak hanya merayakan sejarah bangsa ini, tetapi juga berhadapan dengan tantangan baru dalam dunia demokrasi.
Di era digital yang semakin maju seperti sekarang, pemilu menjadi panggung di mana teknologi bertemu dengan tatanan politik. Namun, di balik gemerlapnya media sosial dan big data, pernahkan kita membayangkan bagaimana jika era digital menemui puncaknya, dan pemilu ikut didalamnya.
Sanggupkah kita membayangkan bahwa dalam hitungan beberapa dekade lagi, kita mungkin akan menyaksikan pemilu dengan cara yang lebih unik daripada sekadar mencoblos surat suara di bilik suara.
Kita semua tahu, tantangan besar demokrasi di masa depan adalah menjaga keaslian suara rakyat. Dulu, kita khawatir tentang surat suara palsu, tetapi di era yang semakin digital ini, mungkin kita harus khawatir tentang 'bot suara' yang sibuk mencoblos tanpa henti.
Bagaimana jika suatu hari kita mendapati presiden terpilih adalah bot yang 'nggak tahu diri' dan tidak bisa hadir dalam pelantikan karena sedang melakukan update sistem?
Atau yang lebih jauh dalam era di mana jari-jari kita lebih terbiasa untuk 'swipe' kanan atau kiri, demokrasi mungkin juga akan ikut beradaptasi. Dalam pemilu, ini diterjemahkan sebagai memilih calon dengan 'swipe' arah atas atau bawah.
Mungkin suatu hari nanti, kita bisa menggantikan bilik suara dengan layar sentuh yang mirip aplikasi kencan. "Calon ini serius mengurusi rakyat? Swipe atas! Calon ini sepertinya cuma cari popularitas? Swipe bawah!"
Seperti sebelumnya era digital ini juga kerap bertemu dengan tantangan sejatinya, yakni penyebaran informasi yang cepat meski belum tau asal usul kebenarannya.
Kita semua menyadari bagaimana hoaks dan berita palsu dapat menyebar dengan cepat di dunia digital. Ini menciptakan ketidakpastian dalam pemilu, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.
Hingga bulan Mei 2023, sebanyak 11.642 konten hoaks telah diidentifkasi Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Total konten itu terhitung sejak periode Agustus 2018 sampai dengan Mei 2023.
Dari total 11.642 konten hoaks itu yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo, konten hoaks dalam kategori kesehatan paling banyak ditemukan mencapai 2.287 item hoaks. Selanjutnya, 2.111 konten hoaks kategori pemerintahan, 1.938 konten hoaks kategori penipuan, dan 1.373 konten hoaks kategori politik.
Tentu tantangan ini harus diatasi dengan keterbukaan yang lebih besar. Tapi jangan khawatir, generasi muda pasti memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah unik ini.
Namun, mari kita lihat dari sisi positifnya. Era digital juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh bangs aini.
Bisa jadi pada pemilu diera mendatang di negara kita, akan ada calon presiden yang harus mengikuti tantangan kreatif di media sosial.
Ada yang harus membuat tarian kreasi sendiri yang menggambarkan visi politiknya, dan ada juga yang harus menjawab pertanyaan warga dalam bentuk rap.
Meski pelik membayangkannya, kita tetap perlu ingat, bahwa jangan sampai nanti akhirnya kita hanya memilih presiden berdasarkan siapa yang bisa membuat filter wajah paling menghibur di tiktok! Atau yang paling banyak pengikutnya di media sosial.
Tentu untuk menghadapi tantangan demokrasi dalam pemilu era digital ini, solusi yang holistik perlu untuk dihadirkan. Pendidikan digital harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat dalam mengenali berita palsu dan hoaks.
Selain itu, kerja sama erat antara lembaga pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam mengawal integritas pemilu.
Jadi, di Peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 ini, mari kita bersenang-senang merayakan kemajuan demokrasi sambil tetap menjaga akal sehat.
Siapa tahu, suatu hari nanti kita akan melihat spanduk besar bertuliskan "Suara Rakyat Tetap Serius, Meski Filternya Lucu!" di tempat pemungutan suara.
Â
