Pengelolaan Bandar Udara: Pemerintah Atau Pengusahaan?

Perbedaan hierarki itulah yang kerapkali membedakan antara bandar udara yang satu dengan yang lain. Dimana apabila bandar udara telah memiliki hierarki sebagai pengumpul skala primer atau jumlah penumpang yang dilayani lebih dari dan sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun, maka dapat dipastikan bahwa bandar udara tersebut akan disinggahi oleh pesawat berbadan besar dengan jumlah yang banyak, sehingga pengelola dapat memperoleh keuntungan.

Pencarian terhadap keuntungan inilah yang membedakan antara pengelolaan oleh UPT (Pemerintah) dengan Angkasa Pura (Pengusahaan). Apalagi sesuai dengan UU no 19 tahun 2003 mengenai BUMN jelas disebutkan bahwa maksud dari didirikannya BUMN salah satunya adalah mengejar keuntungan.

Dari keharusan untuk mengejar keuntungan ini, maka jelas beberapa bandara yang skalanya masih Pengumpan, Pengumpul skala tersier dan/atau Pengumpul skala sekunder kerap kali belum memberikan keuntungan secara finansial bagi BUMN pengelola tersebut. Dengan belum tercapainya keuntungan yang ditargetkan oleh pemegang saham, maka kerap kali direksi BUMN kesulitan untuk melakukan investasi dalam rangka mengembangkan fasilitas bandar udara yang sudah dipercayakan pengelolaannya kepada BUMN.

Bandara Kalimarau menjadi sebuah contoh kasus, dimana Pemerintah menggelontorkan dana sampai Rp. 450 milyar untuk mengembangkan bandara ini padahal berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Udara di tahun 2012, jumlah penumpang baru mencapai 364.785 orang. Sebuah investasi yang sulit dilakukan oleh sebuah BUMN. Padahal bandara seperti Eltari, Kupang merupakan pintu keluar masuk dari masyarakat di area NTT.

Melihat fakta-fakta yang ada, sebaiknya Menteri Perhubungan dapat melakukan seleksi terhadap bandara-bandara yang belum dikembangkan maksimal oleh pengelolanya. Bandara-bandara yang memang dianggap belum memberikan keuntungan bagi pengelolanya, ada baiknya untuk diserahkan kembali pengelolaannya kepada Pemerintah, sehingga konsep pelayanan kepada masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah tidak terbengkalai.

Dengan dikembalikan kepada Pemerintah, maka selanjutnya Pemerintah dapat segera membuat rencana induk nasional bandar udara dan kemudian mengembangkan bandara tersebut dengan menggunakan APBN atau dikerjasamakan dengan Pemda. Dari sisi pendapatan, walaupun jelas belum memberikan keuntungan akan tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk Kementerian Perhubungan juga dapat ditingkatkan dengan makin banyaknya bandar udara yang dikelola oleh Pemerintah. Tapi yang utama dari itu semua, jangan sampai pelayanan dan peran bandar udara menjadi terbengkalai dikarenakan perhitungan keuntungan semata.

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka tidaklah salah apabila Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan untuk dapat mengelola kembali bandara-bandara yang merugikan bagi AP I maupun AP II. Menhub Jonan mengharapkan agar masyarakat di Indonesia ini, terutama bagi yang bermaksud menggunakan moda transportasi udara, dapat merasakan standar pelayanan minimal yang sama. Hal ini serupa dengan pembenahan yang dilakukan pada stasiun-stasiun Kereta Api pada saat beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (persero).

Dan tanpa mengecilkan peran dari BUMN yang memiliki target keuntungan, maka Kemenhub lebih memiliki keleluasaan dalam mengembangkan bandara tersebut menjadi lebih baik sehingga fungsi pelayanan kepada daerah dan masyarakat jauh menjadi lebih baik. Dengan menggunakan Instruksi Menteri Perhubungan no.5 Tahun 2015, Menhub Jonan sudah memerintahkan jajarannya untuk dapat meningkatkan fasilitas bandara-bandara strategis yang ada di Indonesia guna memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

Dr. Erwin Suryadi, ST, MBA