Jalur VIP bagi Pekerja Migran di Bandara, "Selamat Datang Pembawa Remitensi Sosial"

Kedua, konter help desk. Petugas help desk dengan sigap segera membantu PMI yang bingung dan ingin menanyakan sesuatu. Fasilitas ini kini sudah tersedia di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soetta,Cengkareng.

Keempat, media digital untuk sosialisasi ke para pekerja migran. PT Angkasa Pura II menyediakan lebih dari 300 media digital di seluruh bandara, termasuk di Soekarno-Hatta untuk dipergunakan sebagai media promosi dan sosialisasi berbagai program pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik.

Kelima, tempat pemasaran produk UMKM dari para pekerja migran. Cukup banyak pekerja migran Indonesia yang sudah kembali ke tanah air dan kemudian berwiraswasta, antara lain menghasilkan sejumlah produk untuk pasar ekspor dan juga di dalam negeri. 

Tempat pemasaran tersebut terletak di area SMMILE Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini sudah dapat dipergunakan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM dari pekerja migran Indonesia. ni fasilitis keren bagi PMI purna.

Betapa tidak, produk UKM nya digelar dan dijual di bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia sehingga produknya makin dikenal luas dan dapat memperluas pasar. Fasilitas untuk tu gelar UKM itu telah siap bersama fasilitas help desk, media digital untuk sosialisasi.

Layanan khusus bagi para PMI itu menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani sebagai hal yang layak." Layak para pekerja migran Indonesia diperlakukan sebagai warga negara dengan layanan VIP. Layanan khusus ini bagian dari upaya kita memberikan pelayanan yang bersifat VIP.", ujar Benny  Rhamdani.

REMITEN SOSIAL

Inisiasi yang dilakukan BP2MI dan PT Angkasa Pura II ini  menurut penulis merupakan langkah besar yang memiliki daya jangkau  transfer sosial, ekonom,politik dan budaya. 

Jadi apa yang dilakukan di Bandara Soekarno -- Hatta  bukan sekedar simbolisasi menghilangkan stigma dan cap buruk pada eks pekerja migrant sebagai pekerja kelas "babu". Juga tidak sekedar memberikan layanan yang sudah semestinya diterima  para petarung  sejati dan pahlawan bagi keluarga dan negara dalam arti sebenarnya itu.

Sepuluh tahun terakhir layanan dan perlakukan terhadap pekerja migrant telah  membaik setelah pemerintah melakukan reformasi tata kelola penempatan pekerja migran dan masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan TKI. 

Rekomendasi KPK saat masih dipimpin komisioner Abdul Samad dan kawan -- kawan  benar -- benar ampuh membersihkan praktik tak terpuji terhadap pekerja migran. Termasuk di bandara -- bandara keberangkatan dan kedatangan.