Sejarah Panjang Tiongkok dan Taiwan
Tiongkok dan Taiwan memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarahnya, pada masa lalu Tiongkok atau China mengalami guncangan kekaucauan politiknya pasca Dinasti Qing, pemimpin China yang tahtanya berakhir pada tahun 1911. Pada saat itu terdapat dua perbedaan ideologi antara Partai Komunis China (PKC) dengan Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang saling bersaing untuk memimpin Tiongkok. Ideologi KMT menginginkan Tiongkok sebagai republik konstitusional yang mengikuti pemerintahan negara-negara barat. Sedangkan PKC yang dibentuk pada tahun 1921 menginginkan Tiongkok mengadakan adanya revolusi komunis. Sampai akhirnya tahun 1930an kedua ideologi tersebut yaitu antara KMT dan PKC memutuskan untuk bekerjasama melawan Jepang yang melakukan penjajahan. Melihat Jepang mulai mengalami kekalahan pada saat Perang Dunia II, kepala negara China, Amerika Serikat, dan Inggris Raya mendatangani sebuah deklarasi yang Bernama “Deklarasi Kairo” berisikan bahwa wilayah-wilayah yang telah direbut oleh Jepang dari Tiongkok atau China seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu akan dikembalikan ke Tiongkok (Thim, 2017 dalam berkas dpr, 2022). Pada tahun 1945 setelah Jepang mengakui kekalahannya dari sekutu dikembalikanlah Taiwan ke Tiongkok China. Akan tetapi kedua partai ideologi tersebut kembali melakukan perang sipil saudara. Sampailah pada 1 Oktober 1949 pemimpin dari PKC yaitu Mao Zedong mengumumkan telah membentuk Republik Rakyat China (RRC) di Beijing. Pembentukan RRC ini menjadi sebuah bentuk kemenangan dari Partai Komunis China (PKC) yang membuat Chiang Kai-shek pemimpin Partai Komunis Kuomintang (KMT) mundur ke Taiwan dan sampai akhirnya mendeklarasikan Taipei di Pulau Taiwan sebagai ibu kota dari Republik China (ROC) tepat pada bulan Desember 1949 dan melakukan pemutusan hubungan dengan China daratan yang telah dikuasai oleh Partai Komunis China (PKC). Pada tahun 1950 Taiwan telah menjadi sekutu Amerika Serikat yang berperang melawan Komunis China di Korea. Amerika Serikat sendiri membantu dengan mengarahkan armadanya untuk melindungi sekutunya dari serangan-serangan yang mungkin akan dilakukan oleh China daratan.
Dengan pertimbangan melihat bahwa Tiongkok sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tindakan yang dipilih Amerika Serikat pun dengan cara tetap menjalin hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok atau China. Akan tetapi walaupun menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, Amerika Serikat akan tetap berkomitmen untuk terus membantu pertahanan Taiwan dengan mendukung adanya One China Policy yang mana berartikan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, akan tetapi tetap melakukan jalinan hubungan perdagangan dan juga militer dengan Taiwan. Jadi disini, Taiwan telah melakukan klaim deklarasi bahwa Taiwan bukan lagi bagian dari China atau Tiongkok sedangkan China atau Tiongkok sendiri tetap mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan tidak mengakui atas klaim yang dilakukan oleh Taiwan. Tiongkok melihat Taiwan sebagai wilayah yang ingin melakukan separatisme dari negaranya.
Konsep Offensif Perspektif Neo-Realisme
Perspektif Neo-Realisme mempercayai bahwa struktur dalam sistem internasional meiliki sifat yang anarki yang mana berartikan bahwa tidak adanya kekuasaan di atas kekuasaan serta pemerintah di atas pemerintahan. Dalam struktur sistem internasional ini akan membentuk sebuah kebijakan luar negeri suatu negara yang mana tidak aneh lagi apabila suatu negara tersebut berpengaruh lebih besar karena memiliki kekuatan atau power (Waltz, 1979 dalam Isna Hartati, 2013). Neo-Realisme sendiri memandang kekuatan militer merupakan hal penting dalam sebuah kekuasaan yang mana kekuasaan dianggap sebagai sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
Dalam perspektif Neo-Realisme terdapat sebuah konsep offensif yang mana konsep tersbeut berartikan pemaksimalan penggunaan kekuatan militer. John Mearsheimer menjelaskan konsep ini dengan m,engatakan “To do everything possible to build up their military” yang dapat diartikan bahwa melakukan semuanya untuk meningkatkan militernya. Dalam pandangan konsep ini ekspansi militer merupakan kunci sebuah negara apabila ingin meningkatkan keamanan serta survavilitas negaranya di tengah struktur sistem internasional yang anarki.
Pembahasan
Tiongkok sering melakukan latihan militer di perbatasannya dengan Taiwan. Latihan militer ini sering kali dilakukan oleh Tiongkok, bahkan pesawat militernya yaitu Pesawat Beijing beberapa kali kedapatan melewati lintas batas udara wilayah Taiwan. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah perbatasan tersebut memiliki tingkat rivalitas yang tinggi, dengan tindakan Tiongkok yang sering kali melakukan latihan militernya disana membuat Taiwan merasa bahwa tindakan latihan militer yang dilakukan Tiongkok tersebut merupakan sebuah bentuk provokasi. Namun hal ini dilakukan Tiongkok akibat melihat hubungan Taiwan dengan rivalnya Tiongkok, yaitu Amerika Serikat yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Taiwan yang menyebabkan adanya rasa security dilemma dimana Tiongkok merasa tidak aman dalam segi keamanannya maka dengan itu Tiongkok terus melakukan tindakan offensif yaitu pemaksimalan kekuatan militer dengan sering mengadakan latihan militer di perbatasannya dengan Taiwan. Selain itu juga, melihat bahwa klaim dari Taiwan untuk tetap bersikukuh bahwa wilayahnya bukan lagi bagian dari Tiongkok menjadi alasan tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini.
Kegiatan-kegiatan latihan militer yang dilakukan oleh Tiongkok dapat dikatakan sebagai bentuk offensif yang terdapat di dalam perspektif Neo-Realisme dimana dilakukannya upaya pemaksimalan militer. Disini dapat dikatakan juga sebagai bentuk flexing yaitu memamerkan senjata atau kekuatan militernya oleh Tiongkok kepada Taiwan dan Amerika Serikat dengan maksud bahwa Tiongkok ingin menunjukkan eksistensi serta kekuatannya dalam hal militer. Pemaksimalan militer dilakukan sebagai upaya memaksimalkan power militernya untuk menjaga kedaulatan serta keamanan wilayahnya Tiongkok.
Apalagi mengetahui berita anggota DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi yang mengunjungi wilayah Taiwan pada bulan Agustus 2022 dengan tujuan perdagangan, keamanan regional, dan perubahan iklim. Namun, Tiongkok merespon kunjungan DPR Amerika Serikat ke Taiwan tersebut sebagai sebuah ancaman maka dengan itu Tiongkok melakukan patroli ketat persiapan tempur dan latihan perang di wilayah laut serta udara di sekitar perbatasan wilayah Taiwan dengan mengirimkan kapal perang, rudal, dan jet. Tiongkok merasa kunjungan tersebut termasuk dalam bentuk sebuah ancaman kedaulatannya dimana dua rivalnya memiliki hubungan yang harmonis dan memungkinkan bekerjasama untuk menyerang Tiongkok. Tiongkok sendiri tidak akan membiarkan Taiwan mencapai keinginannya untuk merdeka dari wilayah kedaulatannya.
Taiwan merespon tindakan yang dilakukan Tiongkok dengan melakukan perketat wilayah perbatasannya. Taiwan melihat latihan militer yang dilakukan Tiongkok merupakan bentuk provokasi. Sedangkan Amerika Serikat tidak mengambil pusing tindakan yang dilakukan Tiongkok dan tetap pergi berkunjung ke Taiwan sebagai bentuk memuji dan menunjukkan persahabatan ke dua negara serta mengatakan bahwa Tiongkok tidak bisa mengisolasi Taiwan.
