Dalam analisis kebijakan ada 5 tahapan yang dilakukan oleh seorang analis  yakni perumusan masalah, peramalan (forecasting), rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Untuk menganalisis kebijakan perlu memahami masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah : kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang tidak terealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam menentukan masalah kebijakan, perlu memahami tingkatan isu dan posisinya dalam kebijakan. Tingkatan dan posisi  isu tersebut meliputi isu utama (major issues), isu sekunder (secondary issues), isu fungsional (functional issues), dan isu minor (minor issues).
Peramalan (forecasting) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Sedangkan rekomendasi merupakan proses rasional dimana para analis memproduksi informasi dan argumen yang beralasan tentang solusi yang potensial dari masalah publik. Dan pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemantauan bermaksud memberikan pernyataan yang bersifat  penandaan dan terutama yang berkepentingan untuk menetapkan premis faktual tentang kebijakan publik. Pemantauan dilakukan setelah kebijakan diadopsi dan diimplementasikan.
Tahap terakhir dari analisis kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi dalam kebijakan kesehatan berbeda dengan evaluasi dalam kebijakan lain karena titik berat pada nilai hubungan ketergantungan antara nilai dan fakta, serta orientasi masa kini dan masa lalu. Kriteria Evaluasi Kebijakan Kesehatan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.
Dalam melakukan analisis kebijakan Kesehatan, dibutuhkan seseorang yang mempunyai beberapa kecakapan yakni mempunyai kemampuan analisis multi disiplin, mampu memikirkan jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil, mampu gunakan metode paling sederhana yg tepat dan gunakan logika desain metode, mampu mengemukakan dengan angka secara kuantitatif dan asumsi kualitatif, mampu buat rumusan analisa sederhana namun jelas, mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, mampu menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan bukan keputusan, mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, rasional dan komplet, mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik, dan mempunyai etika profesi yang tinggi.
Demikian tulisan saya tentang analisis kebijakan kesehatan. Semoga bermanfaat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H