Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Bapas Mataram dengan Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri (BLKDLN) Provinsi NTB. Model Pelatihannya Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU) pembuatan roti dan kue dengan instruktur yang bernama Akmaludin.
Herman Sawiran yang didampingi langsung oleh Kepala Bapas Mataram, Muhtaruddin, melihat secara langsung jalannya pelatihan, dan sejumlah perkembangan pembinaan di Griya Abhipraya ini. Pada kesempatan itu, Herman Sawiran menuturkan harapannya di hadapan semua klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan.
"Serap ilmu dan pelajari dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi bekal saat kembali ke masyarakat,"Â ujarnya singkat
Tak hanya itu, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan juga menyampaikan dukungan dan apresiasinya atas pelaksanaan program pembinaan ini.
Dirinya menuturkan bahwa kegiatan pelatihan seperti ini akan mampu membuat klien Bapas memiliki keterampilan praktis dalam industri tata boga, dan juga membuka peluang usaha yang menjanjikan.
"Saya sangat berharap, kegiatan ini dapat membantu perekonomian klien nantinya dengan bentuk keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang program ini bertujuan untuk memberikan bekal wirausaha yang berguna bagi masa depan klien pemasyarakatan," ujar Parlindungan.
Sebenarnya ada juga bentuk pelatihan keterampilan lain yang dilaksanakan, seperti pelatihan budidaya jamur tiram, penanaman kangkung cabut, dan jenis sayuran lainnya. Atau bentuk pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.
Dukungan Menteri Hukum dan HAM
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly juga selalu menuturkan, bahwa pembentukan Griya Abhipraya ini merupakan wadah untuk kegiatan pemberdayaan klien pemasyarakatan, serta peningkatan kualitas klien pemasyarakatan agar dapat hidup dengan baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Menurutnya, Griya Abhipraya adalah inisiatif untuk memberikan tempat tinggal sementara dan pendidikan berkelanjutan bagi pelanggar hukum, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang ditingkatkan dan sikap yang lebih baik.Â
Faktanya lagi, program ini mendukung konsep keadilan restoratif dengan memberikan tempat bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam proses rehabilitasi narapidana. Melalui sinergi ini, diharapkan para pelanggar hukum dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani pembinaan.
Perlu diketahui juga, bahwa Reintegrasi (pembauran ex napi ke masyarakat) yang berhasil itu, membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan keluarga narapidana.
