Saat ini gelombang perubahan ekonomi internasional berada pada generas ke lima yang disebut sebagai era informasi. Generasi pertama terjadi pada tahun 1785 hingga 1845 sebagai era revolusi industri. Generasi kedua terjadi pada tahun 1845 hingga 1900 sebagai era The Bourgeois Kondratieff. Generasi ketiga pada tahun 1900 hingga 1950 sebagai era The New Mercantilist Kondratieff. Generasi keempat pada tahun 1950 hingga 1990 sebagai era The Cold Kondratieff. Pada tahun 1990 hingga 2020 menjadi generasi lima dimana informasi, komunikasi, teknologi, dan bioteknologi menjadi aliran ekonomi internasional (Taufik, 2005). Salah satu produk pada era ini adalah Cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC).
Bitcoin menjadi salah satu mata uang digital yang sedang populer saat ini. Dimana mata uang digital ini bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan otoritas pusat seperti bank atau pemerintah. Sebaliknya, Bitcoin menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung transaksi peer-to-peer antar pengguna di jaringan terdesentralisasi.
Adapun beberapa alasan mengapa orang berinvestasi pada Bitcoin, salah satunya untuk melindungi aset mereka dari inflasi. Bitcoin menjadi sebuah penyimpan nilai yang mirip dengan emas karena langka dan sulit untuk diproduksi. Namun, Bitcoin sendiri sebenarnya lebih baik dari emas. Tidak seperti emas, Bitcoin dapat ditransaksikan secara global 24/7 dan hampir tidak terdapat biaya untuk memindahkannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kelangkaan, keamanan, likuiditas yang tinggi, dan ketersediaannya secara global. Orang-orang percaya bahwa harga dari Bitcoin akan naik seiring waktu dan dapat menjadi mata uang alternatif di masa mendatang.
Namun, kepopuleran akan investasi terhadap Bitcoin masih belum bisa menjadi alat transaksi resmi pada negara. Setidaknya di Negara Indonesia belum bisa meresmikan mata uang digital tersebut. Adapun beberapa faktor yang mendasari Bitcoin masih belum bisa menjadi alat transaksi resmi antara lain dikutip oleh Bank Indonesia. Pertama, karena terdapat simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karena itu, rupiah ditetapkan sebagai mata uang legal satu-satunya di RI. Kedua, ada nilai yang harus dijaga dalam mata uang karena menyangkut kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tugas ini merupakan amanat yang dipegang oleh bank sentral atau BI. Sedangkan, aset kripto tidak diregulasi atau memiliki otoritas terpusat di satu pihak. Nilai aset kripto murni ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan pasar. "Berlakunya dia (mata uang) sebagai alat pembayaran sah diputuskan oleh pembentuk UU yaitu pemerintah dan wakil rakyat," imbuhnya.
Akan tetapi, terdapat tiga negara yang tercatat telah meresmikan Bitcoin sebagai mata uang resmi secara hukum bagi mereka. Ketiga negara tersebut antara lain El Salvador, Paraguay, dan Panama. Ketiga negara tersebut secara resmi mengakui nilai mata uang Bitcoin untuk menjadi mata uang resmi.
Bitcoin Menjadi Mata Uang di Tiga Negara Amerika Latin
Â
El Salvador
Negara ini disebut sebagai Sang Pelopor Adopsi Bitcoin di Amerika Selatan, karena negara pertama dalam mengadopsi Bitcoin. Masyarakat El Salvador telah mulai memanfaatkan Bitcoin sebagai alat penyimpanan dan pembayaran. Gerakan ini telah diprakarsai oleh Jack Mallers, pencipta aplikasi Zap dan Strike Bitcoin. Dia juga telah membantu menyusun rancangan undang-undang untuk membuat Bitcoin legal di negara tersebut. Transisi ke alat pembayaran yang sah dapat menghilangkan capital gain dan memungkinkan orang untuk memindahkan dan mengonversi Bitcoin tanpa mengkhawatirkan pajak yang akan ditimbulkan.
"Saat ini, El Salvador akan menjadi negara Bitcoin pertama dan negara pertama yang melegalkan Bitcoin, El Salvador juga memperlakukannya sebagai mata uang dunia dan memiliki cadangan Bitcoin," kata Mallers pada konferensi Bitcoin 2021 di Miami.
Hal ini membuat para politisi dan pemimpin di berbagai negara Amerika Selatan juga menyerukan tindakan yang sama, di mana para pemimpin mengambil tindakan tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.Selain itu, tujuan para pemimpin melegalkan Bitcoin juga untuk memperlambat inflasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan menghasilkan lebih banyak uang untuk kas negara.
