Si Miskin Saat Menjabat

Saipul yakin tidak membuat kaget seantero negeri karena bergelimang harta. Kondisi kocek amblas sebelum menjadi pejabat itu biasa. 'Bokek' ketika belum petinggi wajar.

Isi kocek bisa melimpah ketika karir moncer dan menjadi nomor satu itu juga tidak membuat kita tersentak. Pundi-pundi mungkin datang dari berbagai arah. 

Karena jabatan tinggi, seseorang mungkin enak tidur nyenyak. Hidup dijalani tanpa deg-degan. Hidup terasa adem tanpa dirundung masalah. 

Nyatanya, Saipul melangkah dengan mantap akibat tidak diuber-uber oleh pihak berwewenang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama kita hidup memang tidak pernah terlepas dari masalah. Saipul ditelesuri pundi-pundinya. Hasil penelusuran harta kekayaan Saipul untuk kelas kepala daerah terbilang tidak membuat orang tercengang.

Bisa dikatakan, kurang apa jika seseorang menjabat sebagai kepala daerah. Tinggal beri "kode" atau bahasa "sinyal" lainnya, pejabat tinggi apalagi nomor satu di pemerintahan dengan enteng maraup keuntungan.

Lantaran posisinya yang kuat, Saipul bisa leluasa memanfaatkan fasilitas negara dan mengumpulkan harta kekayaan. Dia tidak susah untuk menerima "upeti" dan tanda terima kasih. Baik abu-abu maupun terang-terangan dalam genggamannya begitu gampang sebagai nomor satu pemerintahan daerah.

Sejauh itu, Saipul sebagai nomor satu di pemerintahan daerah tidak pernah dilaporkan memiliki harta kekayaan berupa tanah, rumah, dan mobil senilai total puluhan milyar rupiah. Dia tidak disebut telah menerima hadiah dari si anu, si donatur itu. Tidak heran, dia tidak pernah diperiksa karena dapat persekot. Pribadinya sebagai pejabat amat kontras dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Nilai total asetnya sebesar 162 milyar rupiah yang bersumber dari hadiah terlesuri oleh KPK. Terhitung empat bulan sejak dilantik sebagai Menpora di Istana Negara, Jakarta (3/4/2023). Dito merupakan menteri termuda di pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

Masih "seumur jagung" sebagai Menpora, Dito sudah mendulang aset bernilai fantastis. Aset itu ketahuan belangnya siapa pemiliknya lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Aset pejabat mulai terendus dari yang kasat mata. Mobil dan rumah misalnya.

Kita tinggalkan Menpora. Jika ditanya soal kendaraan dan aset lainnya tentu ada yang dimiliki oleh Saipul. Saya kira, soal 'termiskin' dilabelkan pada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga berdasarkan "ukuran" harta kekayaan yang dimiliki oleh seluruh kepala daerah se Provinsi Gorongtalo. 'Termiskin' dari yang 'terkaya'. Begitu mungkin ungkapan sederhananya.

Ukuran 'termiskin' bagi kepala daerah berbanding terbalik dengan ukuran kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Kita sudah tahu, bahwa ada 14 kriteria miskin menurut BPS.

Pas kriteria dari lembaga penyedia data nasional tersebut ada diurutan keempat belas. "Tidak memiliki tabungan/barang yang dapat dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya," begitu bunyi kriteria miskin yang keempat belas.

Terlalu ngawur jika isi kepala kita hanya menyamakan Bupati Saipul A. Mbuinga termiskin dari total kepala daerah dan termiskin versi BPS. Yang jelas, Saipul A. Mbuinga nampak tidak bermandikan harta. 

Cekidot berapa harta kekayaan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga versi LHKPN, 2023!

Semenjak 26 Februari 2021, Saipul A. Mbuinga menjabat sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igrisa. Sudah lebih dua tahun Saipul A. Mbuinga sebagai bupati dengan total harta kekayaan -146.125.275 rupiah (aha, minus 146 juta rupiah). Hutang sebesar 449.459.069 rupiah. Bagi orang yang berpikir rasional, Saipul A. Mbuinga jauh dari tindak pidana korupsi. Menjabat bupati bukan main, tetapi rawan untuk mempermainkan dan bermain-main dengan harta kekayaan.

Kita bisa bandingkan. Andaikata tabungan atau barang dalam bentuk uang. Maka minimal 500.000 rupiah sebagai kriteria miskin paling butut selama dua tahun.

Anggaplah penghasilan si anu minimal 500.000 rupiah per bulan. Lalu, ia dikali dua belas bulan, dikali lagi dua tahun. Hasil hitungan akhirnya, yaitu 12.000.000 rupiah. Alangkah amat jauhnya perbedaan harta kekayaan dari si miskin "sejati" dan termiskin ala kepala daerah, Saipul A. Mbuinga. Ada 'jurang' yang amat sangat dalam. Antara langit dan bumi jauhnya perbedaan antara kriteria miskin keempat belas dan 'termiskin' dari seluruh kepala daerah se provinsi.

Dulu, sewaktu Saipul didapuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato tidak pernah terdengar berita miring terkait harta kekayaan. Dia bersedia dicecar pertanyaan. Bukan karena tidak ada sorotan alias pertanyaan yang menjebak. 

Tetapi, tidak ada yang patut dicecar pertanyaan padanya. Jangankan gosip pejabat sialan tidak ada, suara sayup-sayup saja tidak pernah terdengar dari jauh.

Jadi kaya dan punya duit "segunung" itu tidak dilarang. Berharta kekayaan kelas jumbo dari seorang pejabat tidak menjadi perkara. Saya simak langsung dari hasil obrolan dengan kawan di kampung. 

Diskusi kecil itu tergiang kembali, sekitar satu dekade yang lalu. "Biar beli Baby Benz, Pajero, helikopter segala tidak jadi soal. Yang penting dari uang hasil keringat sendiri." Bukan harta pejabat hasil nyolong. Korupsi lebih jelasnya.

Ketika Saipul A. Mbuinga dalam keadaan kere, bukan berarti Kabupaten Pohuwato ikut miskin. Coba bayangkan, kurangnya angka kemiskinan justeru dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan sebagai kepala daerah. Ada pula mindset sebagian kecil kepala daerah yang doyan dengan status miskin daerahnya. Katanya, jika miskin, banyak bantuan mengalir ke daerahnya. Saipul A. Mbuinga berhasil paling tidak mengentaskan kemiskinan sesuai target.

Jika kinerja penurunan angka kemiskinan melebihi target itulah prestasi. Suatu daerah perlu berada pada status kaya. Daerah yang kaya potensi, maka kepala daerah harus berhati-hati, terukur, terencana, dan meratakan pembangunan.

Potensi kekayaan daerah dan kue pembangunan mesti dinikmati oleh seluruh rakyat. Kita sadar, semuanya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saipul A. Mbuinga perlu kerja sistemik untuk membangun sebuah sistem. Ya, sistem yang mana lagi. Sistem pemerintahan sekaligus sistem pembangunan yang diidamkan bersama.

Saipul A. Mbuinga tidak berkesan aji mumpung. Dia bupati yang bertengger di benaknya sebagai tajir melintir. Dia menjalani tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bupati Pohuwato secara apa adanya. Dia tidak menjauhi penggunaan mobil, kepemilikan tanah, rumah, dan aset lainnya.

Di tengah gaya hidup glamor, dia hanya memiliki harta kekayaan bukan dari hasil penyelewengan sumpah jabatan. Dia, isteri, anaknya terjaga dari flexing, pamer harta.

Selama ini, kita tidak tahu berapa kepala daerah se Indonesia yang hidupnya 'termiskin'. Belum ada data resmi tentang kepala daerah 'termiskin' secara nasional. Bisa jadi satu dua, selain atau lebih jumlah kepala daerah 'termiskin'.

Kita berharap, Bupati Saipul A. Mbuinga sebagai Bupati Pohuwato khatam bravo dan bravo hingga akhir periode. Menjauhkan godaan harta kekayaan seiring mewujudkan harapan masa depan daerah, negeri tercinta. Adil dan makmur! Kita mulai dari inspirasi ini! Dari Saipul A. Mbuinga, top markotop. Hikmah dibalik kata 'termiskin' bisa menginspirasi anak muda, terutama calon pemimpin nasional. Semoga!