Kelima, tindakan represif aparat dikecam.
Aksi represif aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendapat kecaman dari Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Â
Hal itu karena pengepungan dan penangkapan warga oleh aparat kepolisian pada warga desa tersebut.
Keenam, Desa Wadas bukan wilayah proyek strategis nasional Bendungan Bener.
Satu fakta di VOI (11/02/2022) dari hasil temuan Komisi III DPR RI. Berdasarkan hasil temuan itu, menegaskan Desa Wadas tidak termasuk dalam wilayah proyek strategis nasional, sehingga penolakan dari masyarakat terkait penambangan jadi mungkin.
Dari aspek politik, para politisi tidak bisa menyuarakan apa ada pencitraan dan penjatuhan nama tokoh di balik peristiwa konflik Wadas itu jika tidak punya dukungan fakta yang jelas dan pasti.
Dari sisi hukum, institusi hukum tidak bisa memutuskan siapa yang benar, berapa banyak pelanggaran hukum dalam kasus Wadas jika tidak ada bukti-bukti kuat di antara fakta. Termasuk seberapa jauh pelanggaran HAM dalam kasus bisa terbukti berdasarkan fakta-fakta yang jelas secara hukum.
Aspek sosial, penyelenggara negara, sosiolog dan pemerhati sosial tidak mampu menarik kesimpulan apa-apa tentang berapa banyak rumah tangga petani yang kehilangan lahan akibat kasus Wadas.Â
Sejauh mana tingkat keterbelahan sosial antarwarga desa akibat konflik tersebut. Berapa banyak anak usia sekolah yang terdampak konflik Wadas dan sebagainya. Semuanya memerlukan data di lapangan.
Aspek ekonomi, penyelenggara negara, ekonom, dan pengamat ekonomi tidak serta-merta memastikan berapa besar dampak pada daya beli masyarakat akibat konflik.
Berapa besar pengaruh konflik Wadas terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Berapa jumlah UKM yang terdampak konflik dan sejauh mana ‘isu kepentingan bisnis’ di balik kasus Wadas akan terkuak jika punya dukungan fakta dengan data yang teranalisis secara objektif.
