Proses pemerataan pendidikan juga harus dibarengi dengan kualitas pendidikan yang bermutu, dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pada 12 ayat (1) disebutkan, "Setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan kemampuannya". Agar setiap peserta didik dapat memperoleh pendidikan, maka diperlukan peran pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang mudah diakses oleh warganya.
Dengan demikian, pemerintah harus membangun instansi pendidikan dan mengirim tenaga pengajar yang profesional. Tenaga pengajar atau guru merupakan hal pokok dalam sebuah proses pendidikan, hal tersebut dikarenakan seorang guru merupakan penyalur ilmu dan pahlawan yang paling berjasa dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, kualitas seorang guru harus sangat diperhatikan, maka dari itu pemerintah perlu melakukan reformasi guru. Reformasi guru ini dimaksudkan untuk melahirkan guru yang berkualitas dengan harapan di masa mendatang, proses pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik dapat terlaksana. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru yaitu dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih profesional, memberikan pelatihan keprofesionalan, seminar, dan workshop yang dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas pengajar.
Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya membutuhkan guru saja, namun peran pemerintah untuk memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas juga sangat penting. Ada beberapa cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan kesempatan dan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, pelatihan dan seminar keprofesionalan guru. 2. Memberikan pendidikan gratis bagi seluruh peserta didik, baik itu di tingkat SD, SMP, maupun SMA, termasuk pada peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah swasta. 3. Membangun infrastruktur pendidikan yang memadai guna mendukung proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
Selain pemerintah yang mengupayakan pemerataan dalam pendidikan, mahasiswa juga perlu membantu dalam hal tersebut. Pemuda juga mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, termasuk dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga di masa depan. Di sinilah peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Peran tersebut di antaranya: 1. Berperan sebagai petugas dalam menyampaikan pengetahuan dari dunia kampus menuju luar kampus dalam upaya mencerdaskan bangsa di berbagai kalangan terutama kalangan menengah ke bawah. 2. Sebagai pelopor dalam pembentukan anggota pengembangan untuk memacu dinamisasi kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. 3. Pengembangan potensi diri sebagai kesadaran akan hakikat pendidikan yang mendasar. 4. Melakukan kontrol kebijakan pemerintah terhadap penentuan arah dan karakteristik pendidikan bangsa. 5. Berupaya untuk senantiasa memenuhi kebutuhan akan perbaikan dari sebuah sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Mahasiswa berperan aktif dalam pendidikan Indonesia, mahasiswa juga sebagai penggerak dalam kemajuan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mahasiswa Indonesia harus berada di garda terdepan untuk memajukan sistem pendidikan, berani ketika terdapat beberapa etika yang tidak sejalan dengan sistem pendidikan di Indonesia, karena pendidikan yang nyaman adalah salah satu terlaksananya sistem pendidikan yang senandung dengan ibu pertiwi.