Aksi 299 yang Bermuka Dua

Tanggal 30 September merupakan tanggal "keramat" bagi bangsa Indonesia. 52 tahun yang lalu, bangsa Indonesia mengalami peristiwa kelam dengan terbunuhnya tujuh jenderal dalam satu malam, tepatnya malam dini hari 1 Oktober. Yang paling mengerikan ialah peristiwa yang menyusul setelahnya. Pembersihan besar-besaran yang banyak korbannya notabene hanya tertuduh PKI saja. Walaupun peristiwa ini hingga kini masih menjadi kontroversi siapakah dalangnya, namun otoritas religi dan militer saat itu menyatakan bahwa PKI mendalangi peristiwa itu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.

Saat ini, isu-isu mengenai PKI kembali mencuat. Pada tanggal 29 September 2017, massa yang mengklaim sebagai alumni aksi 212 melakukan aksi damai di depan gedung MPR/DPR. Gabungan massa yang terdiri atas beberapa ormas Islam melakukan demo menuntut pemerintah agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dicabut. Yang kedua mereka menyerukan akan bahaya kebangkitan komunis. Dalam aksi tersebut beberapa orang juga mengibarkan bendera raksasa dengan meneriakkan "khilafah" yang menggema di udara. Salah satu ex-tokoh reformasi, Amien Rais yang ikut bergabung dalam aksi 299 ini memberikan orasinya dengan kata-kata yang pedas.

"Pak Jokowi, panjenengan supaya adil. Umat Islam janganlah didiskriminasi. Islam sedikit aja kesalahan ditangkap berminggu-minggu. Umat Islam juga jangan terus dikhianati. Ketika ada umat non-Islam yang salah dilindungi, tetapi saat umat Islam melakukan kesalahan langsung ditangkap dan ditahan, pemerintah jangan seperti itu."

Aksi damai 299 boleh dikatakan sebagai aksi yang "bermuka dua". Pertama dalam tuntutannya, mereka menginginkan agar Perppu No. 2 tahun 2017 dicabut. Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu, tentulah sudah melalui sebuah pertimbangan dan kajian yang mendalam. Terbitnya Perppu ini bukan bertujuan secara khusus ditujukan kepada HTI atau ormas Islam saja, namun kepada seluruh ormas yang ingin mendirikan khilafah islamiyah di Indonesia.

Melalui Menko Polhukam, Wiranto, pemerintah saat itu membubarkan HTI melalui Perppu ini. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah membubarkan HTI melalui Perppu No. 2 tahun 2017. Pertama HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang telah dilakukan oleh HTI telah mengindikasikan kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan sifat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, kegiatan HTI telah secara nyata mengakibatkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam keutuhan NKRI. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah hukum demi terjaminnya keutuhan NKRI.

Lihatlah dalam sejarah kita, bahwa negara kita berdiri atas dasar persamaan nasib dan kehendak ingin bersatu. Mereka dipersatukan oleh satu perasaan senasib, sebagai bangsa yang terjajah. Oleh karena itulah pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh masyarakat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Irian bertekad ingin menjadi satu bangsa dan satu bahasa, bukan atas dasar agama yang sama. Walaupun dalam Piagam Jakarta, sila pertama menyebutkan "Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" tetapi pada akhirnya atas kerelaan dari para pendiri bangsa kita, dihapuskanlah tujuh kata itu menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Para pendiri bangsa kita, tentulah memiliki pola pikir yang komprehensif. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak cinta terhadap Islam. Mereka mencintai Islam sepenuh hati dalam lingkaran NKRI. Seorang Islam yang baik, akan melakukan apapun demi negaranya. Inilah yang dinamakan jihad sejati.

Massa ormas Islam berusaha menuntut pemerintah dengan membawa embel-embel dan isu-isu PKI yang sebenarnya sudah basi. Mereka membawa simbol-simbol palu arit dengan berlindung dibalik tameng agama. Dibalik topeng suci mereka, tersimpan nafsu tersembunyi, sebuah pemerintahan yang rasional, masyarakat yang rasional yang akan dibangun. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nalar abadi mesti disingkirkan tanpa belas kasihan. Kita juga telah melihat bagaimana nalar abadi ini pada kenyataannya tidak lain adalah pemahaman mereka yang diidealisasikan, yakni membentuk khilafah.. Pendeknya, mereka ingin menciptakan dunia menurut bayangan mereka sendiri.

Dengan datangnya zaman baru, kita tiada perlu menghabiskan waktu sedetik pun membahas peristiwa 65 yang sudah menjadi barang masa lalu. Kita bisa meninggalkannya untuk para intelektual ikan teri untuk secara khidmat berdalih-dalih dengan fantasi-fantasi ini, yang dewasa ini hanya membuat kita tersenyum, dan untuk berkoak-koak atas keunggulan penalaran mereka sendiri yang gersang itu, jika dibandingkan dengan "kegilaan" seperti itu.

Bagi mereka semua, khilafah islamiyah adalah ekspresi kebenaran, nalar, dan keadilan yang absolut, dan hanya perlu ditemukan untuk bisa menaklukkan seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Dan karena kebenaran absolut tidaklah terikat oleh waktu, ruang,dan perkembangan historis manusia, maka hanya kebetulan belaka kapan dan dimana ia akan ditemukan.