Mohon tunggu...
Erlanda Juliansyah Putra
Erlanda Juliansyah Putra Mohon Tunggu... -

Mahasiswa Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Indonesia, Presidium Forum Pascasarjana Hukum Tata Negara UI (ForpasHTNUI), Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH), Praktisi, dan Lawyer

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Aspek Leadership Dalam Birokrasi Pemerintahan

28 April 2014   02:29 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:07 5870
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Good governance merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Masyarakat menuntut kepada Pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan good governance. Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (ins-titusional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat Pemerintahan, baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholders, Pemerintah sebagai eksekutif dan lembaga perwakilan sebagai shareholder. Sedangkan reformasi manajemen sektor publik, terkait dengan perlunya digunakan model manajemen Pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma namun juga perubahan manajemen. Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu, sebagai pelayan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel. Apabila publik dapat terlayani dengan baik oleh aparatur birokrasi, maka dengan sendirinya aparatur birokrasi mampu menempatkan posisi dan kedudukannya yaitu sebagai civil servant ataupublic service. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dari aparatur birokrasi yang sesuai dengan harapan dari masyarakat, pada akhirnya akan menimbulkan trust kepada aparatur birokrasi tersebut. Hal inilah yang akan menjadikan negara yang maju dalam hal pelayanan kepada publik dan melahirkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan.



Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan hanya dapat dilaksanakan apabila kita memiliki kemampuan kemimpinan birokrasi yang baik dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, kepemimpinan birokrasi yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat adalah wujud kepimpinan birokrasi yang diperlukan dalam mewujudkan good governance. Kepemimpinan dalam perspektif komunikasi adalah suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi orang-orang supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan itu, Haiman menyatakan, “kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaran ataupun melalui prilaku orang lain”. Menurut Keith Davis “ kepimimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan aktivitas lainnya secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan”.Sedangkan Rogers dan Svenning,menegaskan, “ kepemimpinan merupakan kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Myers & Myers,1998 :194-195), intinya menyatakan bahwa, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang selain memiliki kemampuan pribadi tertentu, juga mampu membaca keadaan anak buah dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dari pendekatan situasional yang berpedoman pada tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap situasi, gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak buah. Melihat dari definisi di atas maka dapat kita lihat posisi pemimpin adalah posisi yang paling fundamental di dalam suatu struktur organisasi pemerintahan, kemampuan komunikasi dan pemberdayaan anggota merupakan kunci keberhasilan pemimpin dalam memberikan pengaruhnya dalam mewujudkan segala program yang dimilikinya. Di era sistem pemerintahan desentralisktik sekarang ini.Persoalan pemerintahan yang paling sering disoroti adalah mengenai birokrasi pelayanan publik. Persoalannya timbul dari proses perekrutan jabatan yang tidak sesuai prosedur yang tidak memperhatikan kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam bidang kerjanya, sehingga mereka tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat yang memegang amanah jabatan. Hal ini disebabkan oleh karena penempatan pejabat eselon II dan III, bukan berdasarkan pendidikan dan latihan penjenjangan kerier, tetapi lebih ditentukan oleh tim sukses kemenangan pimpinan daerah setempat. Pelayanan birokrasi yang terjadi didaerah tidak mampu mengimbangi perkembangan tuntutan masyarakat akan pelayanan, seperti pelayanan cepat, tepat, efektif dan efisien, bahkan dalam sistem pelayanan publik modern menuntut para birokrat melakukan pelayanan prima pada publik. Untuk itu di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan langkah strategis dalam upaya penataan prinsip birokrasi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan, cepat, tepat, efektif dan efesien salah satu contoh misalnya daerah DKI Jakarta yang memiliki Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat terhadap perizinan yang ada di DKI Jakarta, hal ini juga sebagai wujud transparansi birokrasi di DKI Jakarta.

Dalam hal perbaikan kapasitas birokrasi pemerintahan, masing-masing daerah  memiliki trobosan yang unik dalam mengisi posisi jabatan ,contohnya seperti pasangan jokowi dan basuki yang menerapkan sistem lelang jabatan untuk lurah di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari sistem birokrasi.serta  ganjar pranowo yang lebih memfokuskan lelang jabatan di posisi-posisi penting di struktur organisasi pemerintahan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah dalam memberikan penilaian terhadap para birokrat terbaik untuk dapat menduduki posisi jabatan tersebut. Prof. Eko Prasojo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai upaya yang paling baik dalam memperbaiki kinerja aparatur pemerintahan adalah dari segi rekruitmen yang dimana calon pegawai negeri sipil harus berasal dari lulusan terbaik Perguruan Tinggi. Selain itu di dalam suatu kesempatan Prof. Eko Prasojo pernah menyinggung mengenai 7 Kebobrokan Birokrasi di IndonesiaPertama pola pikir para birokrat di Indonesia terlalu sesuai aturan.  Kedua adalah orientasi budaya kerjanya lemah. "Orientasi budaya kerja atau culture-set birokrat di Indonesia lemah,  Ketiga adalah, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Hal ini terkait masalah  Keempat bahwa perundang-undangan yang tidak harmonis. "Sistem dan aturan kita membuat ketakutan yang sehingga orang nggak berani mengambil keputusan,"  Kelima adalah banyak seorang birokrat ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Artinya banyak posisi yang diisi jauh dari kompetensi birokrat. "SDM Aparatur unfit dengan tuntutan," sebutnya Keenam yang masih terkait dengan masalah kelima, adalah soal kewenangan yang tumpang tindih atauoverlapping. Ia menilai ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. "Kalau dikasih kewenangan besar cenderung disalahgunakan," Ia menyatakan ini menyebabkan pelayanan publik menjadi buruk, sebagai masalah Ketujuh. Dimana merupakan ujung tombak dari gambaran birokrasi Indonesia. Beberapa contoh diatas menunjukan pelaksanan perbaikan birokrasi pemerintahan yang lebih efisien dapat tercipta dengan menerapkan kebijakan yang bersumber dari kebijakan pimpinan dalam suatu daerah, pemimpin dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan bawahannya dan memberikan solusi bagi permasalahannya. Selain itu pemimpin juga membutuhkan kesolidan team dalam merealisasikan segala programnya dengan penguatan teamworkyang baik.

Beberapa Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Leadership Dalam Membangun Birokrasi di Indonesia

Keberhasilan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang dimilikinya,  ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan leadership dalam membangun birokrasi di Indonesia, Pertama, Teori yang menjelaskan asal muasal pembentukan pemimpin, Kedua, beberapa tipe-tipe Pemimpin, Ketiga, ciri kepemimpinan dalam mencapai tujuan, Keempatteori yang menjelaskan sebab-sebab timbulnya pemimpin, dan terakhir, Kelima, motivasi dan kedisiplinan. Saliman, dalam artikel kepemimpinan yang berjudul kepemimpinan , konflik dan strategi penanggulanganya, menyebutkan ada tiga teori yang menjelaskan asal muasal pemimpin : pertama, Teori Genetis, teori ini menyatakan pada dasarnya pemimpin itu tidak dibuat melainkan lahir sebagai pemimpin, dan sudah ada sejak dia lahir, yang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. kedua, Teori sosial, teori ini menyatakan seorang pemimpin harus ditetapkan dan dibentuk, dengan kata lain tidak lahir begitu saja, teori ini menjelaskan setiap orang dapat menjadi pemimpin. ketiga, Teori ekologi, teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori diatas, menyatakan bahwa seseorang sukses sebagai pemimpin sejak lahir sudah memiliki bakat kepemimpinan kemudian bakat itu dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, dan juga karna tuntutan ekologi/lingkungan.



Selain teori di atas beberapa tipe kepemimpinan juga dapat mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin suatu birokrasi pemerintahan, Kartini Kartono menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas :pertama, Tipe Kharismatik, tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut dalam jumlah besar, kesetian dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. kedua, Tipe Paternalistik, tipe pemimpinan dengan sifat-sifat antara lain, menganggap bawahannya belum dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang member kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan, dan selalu bersikap serba tahu.ketiga, Tipe Otoriter, pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat sebagai berikut, pemimpin organisasi sebagai miliknya, pemimpin bertindak sebagai diktator, cara menggerakkan bawahan dengan ancaman atau paksaan.keempat, Tipe Militeristik, dalam tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat yang menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku, lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan, formalitas yang berlebihan, tidak menerima saran dan kritikan dari bawahan dan sifat komunikasi yang sepihak.kelima, Tipe Demokrasi, tipe demokrasi mengedepankan sistem kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan, kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun

Dari beberapa tipe pemimpin yang dijabarkan oleh Kartini Kartono dalam penjelasannya di atas maka dapat disimpulkan tipe kepemimpinan yang terbaik adalah perpaduan Tipe Kharismatik dan Tipe Demokrasi, kedua tipe kepimpinan tersebut  sangat ideal untuk diterapkan dalam prinsip birokrasi dan good governance, tipe demokrasi, memberikan peluang bagi para bawahan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memajukan birokrasi pemerintahan, komunikasi yang dibangun adalah komunikasi dua arah yang terjalin diantara atasan dan bawahan, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi dalam memimpin suatu organisasi pemerintahan maka dengan sendirinya tipe kharismatik tersebut timbul dari sosok individu pemimpin yang dapat memberikan kepercayaan kepada bawahan terhadap setiap tindakan dan program yang akan dikerjakan dengan arif dan bijaksana.

Agar kepemimpinan dapat berhasil  mencapai tujuan, pelaksanaan kepemimpinan yang baik dapat dilihat dari cara seorang pemimpin melakukan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut;


  1. Penglihatan sosial, suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari.
  2. Kecakapan berfikir abstrak, dalam artian seorang pemimpin harus mempunyai  otak yang cerdas, intelegensi yang tinggi, dalam menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi.
  3. Keseimbangan emosi dalam mengambil tindakan dan kebijakan dalam mengambil keputusan.

Selain ciri-ciri yang dipaparkan diatas, seorang pemimpin juga harus bisa memberikan motivasi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan semangat kepada para bawahan dalam pencapaian target yang diharapkan. Menurut Malthis motivasi merupakan hasrat didalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Sedangkan Rivai berpendapat bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Motivasi merupakan faktor psikologis yang menunjukan minat individu terhadap pekerjaan, rasa puas dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan.Sedangkan Hasibuan berpendapat bahwa motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi merupakan sesuatu yang membuat bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan kegiatan yang dapat mendorong perilaku manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini lah yang harus dimiliki pemimpin dalam memberikan motivasi kepada bawahannya. Selanjutnya pemimpin harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam mencapai tujuan. Menurut Simamora (1997) disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan pemimpin untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku dalam meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin. Adapun kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut James A. Lee dalam bukunya anagement Theories and Prescription, dalam Salam (1002:91), adalah: 1) kapasitas dalam bidang kecerdasan, kewasdaan, kemampuan berbicara, Facility, keahlian dan kemampuan menilai; 2) Prestasi yang meliputi bidang gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dan olahraga; 3) tanggung jawab, yaitu sifat dan karakteristik pribadi yang mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif dan punya hasrat unggul, dan; 4) Partisipasi dalam arti aktif, punya sosiabilitas yang tinggi, mampu bergaul, kooperatif, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor.

Kendala yang di hadapi Leadership dalam Birokrasi Pemerintahan

Seorang pemimpin sering mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin hal ini disebabkan karena kurangnya harmonisasi hubungan antara pimpinan dan bawahan sehingga sering menimbulkan konflik diantara keduanya. Dampak yang ditimbulkan kemudian adalah tidak tercapainya target dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan sejak awal. Ketidak harmonisan hubungan tersebut menimbulkan konflik diantara keduanya, baik pemimpin ataupun bawahan harus bisa berkomunikasi satu dengan lainnya sehingga keharmonisanpun timbul. Menurut Johnson (Supratiknya, 1995) konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain.Sedangkan Adam Ibrahim Indrawijaya mendefinisikan Konflik adalah bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi baik antara seseorang dengan orang yang lain, antara seseorang dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan organisasi atau mungkin pula antara perseorangan dengan organisasi secara menyeluruh.Konflik ini biasa terjadi dalam sebuah organisasi sedangkan konflik-konflik  emosional (emotional conflict) timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan,  ketidaksenangan, takut, sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan  kepribadian. Seseorang dapat berhasil sebagai pemimpin apabila memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, seperti: kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai, prestasi, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif, partisipasi aktif,stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul, dsb. Di samping syarat mutlak yang harus dimiliki yaitu: kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Seorang pemimpin juga harus mampu menggunakan pendekatan kepemimpinan yang tepat dalam mengambil kebijakan dalam kepemimpinannya.



Seorang pemimpin kadang menghindari terjadinya konflik dalam lembaga yang dipimpinnya. Tetapi perlu disadari bahwa konflik dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam batas-batas tertentu konflik tidak selamanya merugikan justru sangat bermanfaat bagi penciptaan perilaku yang efektif. Oleh sebab itu perlu seni mengelola konflik, yaitu: membuat standard penilaian, menentukan masalah kontroversial dan konflik, menganalisa situasi dan evaluasi terhadap konflik, dan akhirnya pemimpin harus memilih tindakan yang tepat terhadap penyimpangan yang menimbulkan konflik.Ada beberapa strategi dalam penanggulangan konflik:


  1. Pemecahan persoalan, sebagai anggapan dasar bahwa semua pihak mempunyai keinginan untuk menanggulangi konflik, oleh sebab itu perlu dicari ukuran-ukuran yang dapat memuaskan pihak yang terlibat dalam konfllik dan persoalan harus selalu dilalui dua tahappenting yaitu proses penemuan gagasan dan prose pematangannya.
  2. Musyawarah, dalam musyawarah terlebih dahulu ditentukan secara jelas apa yangmenjadi persoalan. Kemudian kedua belah pihak yang sedang dalam pertikaian mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik pertemuan. Pada waktu musyawarah dapat dikembangkan suatu konsesus bahwa setelah terjadi kesepakatan, masing-masing pihak harus mencegah terjadinya konflik.
  3. Peningkatan interaksi dan komunikasi, pihak-pihak yang berkonflik dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi mereka, pada suatu saat mereka juga akan lebih mengerti dan menghargai dasar pemikiran dan perilaku pihak lain. Penghargaan dalam hal ini penting sekali karena dapat mengurangi pandangan buruk terhadap kelompok lain.
  4. Koordinasi, koordinasi dapat menimbulkan konflik dan dapat juga menangani konflik. Suatu usaha koordinasi dapat menjadi salah satu sumber konflik. Karena melalui koordinasi seseorang dapat menjadi koordinator sedang yang lain berperan sebagai yang dikoordinasikan. Pihak kedua dituntut perilaku untuk melaksanakan perubahan tersebut dengan baik.

Empat strategi penanggulangan konflik diatas sangat cocok diterapkan oleh pimpinan dalam menyelesaikan persoalan birokrasi pemerintahan, hubungan antara pimpinan dan bawahan sangat mendukung keberhasilan yang akan dicapai oleh suatu intansi pemerintahan.Kesimpulannya, Dalam hal penentuan keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin birokrasi pemerintahan, penulis dalam hal ini menyimpulkan ada lima butir penting penentuan keberhasilan kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia yaitu antara lain Pertama, Teori yang menjelaskan asal muasal pembentukan pemimpin, Kedua, beberapa tipe-tipe Pemimpin, Ketiga, ciri kepemimpinan dalam mencapai tujuan, Keempat teori yang menjelaskan sebab-sebab timbulnya pemimpin, dan terakhir, Kelima, motivasi dan kedisiplinan. Selanjutnya penulis juga memuat beberapa kendala dan penyelesaian konflik dari suatu permasalahan, dalam pandangannya penulis berpendapat Aspek Leadership Dalam Birokrasi Pemerintahan merupakan suatu perangkat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu struktur organisasi pemerintahan, setiap kebijakan dan tindakan seorang pemimpin merupakan contoh dan tauladan yang baik bagi para bawahannya, ketegasan dalam mengambil keputusan serta ketelitian merupakan fungsi dari seorang pemimpin untuk lebih arif dan bijaksana dalam menentukan keputusan terbaik dalam penyuksesan program. Mengatur dan mengurus birokrasi pemerintahan, tidak hanya cukup dengan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kerjasama dalam tim dalam memberikan kontribusi untuk menyukseskan suatu program itu yang terpenting, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu hasil yang baik , kerjasama tim “teamwork” adalah modal bagi pemimpin dalam menyukseskan birokrasi pemerintahan yang baik, penempatan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian merupakan tuntutan kewajiban profesionalitas pemimpin ideal dalam birokrasi pemerintahan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun