Gambaran Realisasi Keuangan Negara APBN Lingkup Provinsi Banten

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan selama kurun waktu Tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan persentase pertumbuhan yang bervariasi. Rata-rata pendapatan mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 -2019 sebesar 3,48 % pertahun sedangkan pada tahun 2019 -- 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar 3,97%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,48 %. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat devisit Pendapatan sebesar 11,43%, pada periode yang sama terdapat Pertumbuhan pada Pajak Perdagangan internasional sebesar 6,50% dan Pendapatan BLU sebesar 0,68%. Devisit ini terjadi akibat wabah covid-19 yang melanda dunia, dan mulai dirasakan pada akhir tahun 2019.

Pada semester I  2021, terjadi devisit sebesar 2,32% berdasarkan rilis dari BPS yang mana pemberlakuan lockdown semua aktivitas yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan sehingga dilakukan penyesuaian target penerimaan, sementara dari sisi pajak perdagangan internasional mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan sebagaimana dimaksud yang dihasilkan dari penerimaan Pajak Perdangan Internasional yang mengalami kenaikan sebesar 15,94% dari pertumbuhan pada tahun 2019 terjadi minus sebesar (2,93)% menjadi surplus sebesar 15,94% pada tahun 2020, dan kalau diambil rata-rata pertumbuhan Pajak Perdagangan Internasional  sebesar 6,50%.

Dari sisi pendapatan BLU pada tahun 2020 mengalami devisit sebesar 9,10%, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 10,47%. Akan tetapi persentase rata-rata pertumbuhannya terdapat peningkatan sebesar 0,68% walaupun tidak signifikan, sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan negara di Provinsi Banten pada periode tahun 2018 -- 2020 terjadi pada Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dan Pendapatan BLU.

Sumber data : OM-SPAN APBN Year toDate

• Realisasi pendapatan negara di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, ternyata sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari penerimaan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten sejak awal hingga akhir periode semester I 2019-2020 masih bergantung pada penerimaan perpajakan, namun demikian PNBP Kementerian/Lembaga Negara juga mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dengan jelas pada gambar 1 diatas.
• 
  
• Belanja
• Belanja Pusat merupakan semua kewajiban negara yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pusat meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban pusat dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat dalam hal Kementerian/Lembaga Negara yang dalam tulisan ini dikhususkan untuk wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan jenisnya, belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
• Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud terdiri dari:
• 1. Belanja pegawai;
• 2. Belanja barang;
• 3. Belanja modal;
• 4. Bantuan sosial;

Klasifikasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari:

• 1. Transfer ke daerah (khusus Dana Alokasi Khusus Fisik);
• 2. Dana Desa;
• Pengelolaan belanja negara dilaksanakan dengan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance Budget) yaitu belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja harus berorientasi pada kepentingan publik. Gambaran tentang realisasi belanja negara periode Semester I Tahun 2018- 2020 dapat dilihat pada tabel 2.

Sumber data : OM-SPAN APBN Year toDate

• Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi belanja negara (K/L) di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi belanja dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih realisasi anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%.
• Secara rata-rata belanja negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 2,67% pertahun. Hal ini disebabkan karena realisasi pencairan dana Belanja Pemerintah Pusat  terutama Belanja Pegawai tumbuh sebesar 3,61%, Belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 21,28%, Belanja Bantuan Sosial tumbuh sebesar 21,57%, Sedangkan transfer ke daerah untuk Transfer dana bagi hasil pajak tumbuh sebesar 6,76%, Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus pada Transfer Dana Alokasi khusus fisik terdapat pertumbuhan sebesar 9,34%, Transfer Dana Alokasi khusus non fisik terdapat pertumbuhan sebesar 5,78%, Dana Insetif Daerah sebesar 77,06%, serta Dana Desa sebesar 8,84%. Dilihat pertumbuhan yang sangat besar terjadi pada tahun 2020 sebesar 128,50% pada Dana Insentif Daerah kalau dibanding pada periode yang sama pada tahun 2018 - 2019 sebesar 25,63%.

Sumber data : OM-SPAN APBN Year toDate

 

• Kesimpulan
• Dari sisi Pendapatan, rata-rata pendapatan mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 - 2019 sebesar 3,48 % pertahun sedangkan pada tahun 2019 -- 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar 3,97%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,48 %. Devisit Pendapatan sebesar 11,43% terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, sehinga target penerimaan tidak tercapai. Oleh karena itu pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target penerimaan.
• Dari sisi Belanja, secara rata-rata belanja negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 2,67% pertahun. Hal ini disebabkan karena realisasi pencairan dana Belanja Pemerintah Pusat terutama Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.
• Dengan melihat data penerimaan dan belanja negara di Provinsi Banten, maka terjadi defisit anggaran setiap tahun dengan rata-rata sebesar 12,86%, dengan defisit terendah terjadi pada periode tahun 2020 sebesar minus Rp.4.149.407.082.910,- atau minus 78,5%. Dengan demikian dapat disampaikan suatu kesimpulan bahwa kapasitas fiskal di Provinsi Banten masih rendah dengan dibuktikan bahwa belanja negara terutama transfer ke daerah masih lebih besar dari pendapatan negara yang dapat dihasilkan di Provinsi Banten.