Gubernur Hebat Mau Dimakzulkan

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir-akhir ini nampak kurang kondusif. Maklum saja, para wakil rakyat di provinsi tanah kelahiran Presiden ke-3 BJ Habibie itu sedang berkolaborasi untuk melengserkan atawa memakzulkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Memang tidak semua wakil rakyat setuju. Banyak juga yang menentang. Terutama wakil rakyat dari partai pendukung sang gubernur, yakni PDIP, PKS dan PAN. Tapi desakan pemakzulan dari wakil rakyat yang lain, seperti dari Partai Golkar, Nasdem, Gerindra dan lainnya, tidak pula bisa diremehkan.

Nurdin Abdullah bukanlah politisi kemarin sore. Namanya sudah lama menjulang. Bahkan sampai ke luar negeri. Ini berkat kepemimpinannya yang dianggap berhasil selama 10 tahun menjadi Bupati Bantaeng, Sulsel (dua periode, 2008-2018).

Nurdin tercatat sebagai profesor pertama di Indonesia yang berhasil terpilih sebagai bupati. Nurdin lalu menjadi buah bibir karena keberhasilannya membangun Bantaeng dalam berbagai sektor.

Karena keberhasilannya itu pula, pada Mei 2015, Harian Republika menobatkan Nurdin sebagai Tokoh Perubahan. Lalu pada 15 Agustus 2016, ia mendapat anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI Joko Widodo. Tanda jasa ini dianugerahkan karena dinilai telah memberikan sumbangsih dalam bidang sosial kemanusiaan.

Selama menjabat Bupati Bantaeng, sudah tak terbilang penghargaan yang diterima Nurdin. Dan yang terpenting, Nurdin berhasil memacu tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula hanya 4,7 persen menjadi 9,2 persen.

Dapat dipastikan, karena keberhasilan Nurdin di Bantaeng itulah kemudian memuluskan jalan Nurdin menuju kursi Sulsel 1. Dan benar adanya, Nurdin yang maju berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman dengan mulus terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2018-2023. Ia dengan mudah mengalahkan tokoh terkenal Sulsel lainnya yang juga maju sebagai calon, seperti Nurdin Halid.

Usai terpilih sebagai Gubernur Sulsel, nampak sekali kebahagian tersirat dari mayoritas masyarakat Sulsel. Ini misalnya terbaca saat Nurdin disambut ribuan pendukungnya saat pertama kali menuju Kediaman Resmi Gubernur.

Tapi tentu Bantaeng tidak sama dengan Sulsel secara keseluruhan. Bantaeng hanyalah salah satu kabupaten di Sulsel, yang selama 10 tahun dapat dikendalikan dengan baik oleh Nurdin. Tapi ketika menjadi orang nomor satu di Sulsel tentu kondisi dan tantangannya berbeda lagi.

Buktinya Nurdin yang dinilai banyak pihak telah berhasil sebagai bupati, kini justru sebagai Gubernur sedang menghadapi upaya pemakzulan dari DPRD Sulsel.

Kita pun sangat yakin, tidaklah mudah memakzulkan seorang kepala daerah setingkat gubernur. Apalagi mengacu UU 23/2014 tentang Pemda, usulan pemakzulan harus melalui persetujuan Presiden RI yang disampaikan melalui Mendagri. Setelah itu, kalau disetujui, usulan itu juga harus mendapat kekuatan hukum dari Mahkamah Agung RI.

Dalam kasus Nurdin yang secara politis didukung oleh PDIP, tidaklah mungkin (rasanya) Presiden Jokowi yang jelas-jelas kader PDIP, begitu juga Mendagri Tjahjo Kumolo petinggi PDIP, membiarkan Nurdin lengser ke prabon.  

Apalagi dalam salah satu wawancara khusus Nurdin dengan salah satu media nasional, Nurdin dengan tegas mengklarifikasi semua tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Baik soal mutasi yang tidak sesuai aturan, indikasi KKN, sampai soal serapan anggaran yang dinilai minim.

Mungkin harapan kita ke depan, Pak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah agar lebih berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Karena kini Bapak sudah Gubernur, bukan Bupati Bantaeng lagi. Masak baru lebih-kurang 11 bulan menjadi Gubernur sudah mau dilengserkan!

Kami sangat yakin, pasti masih sangat banyak masyarakat Sulsel yang berharap dengan kepemimpinan Bapak untuk membawa Sulsel ke arah yang lebih baik, makmur dan sejahtera. Wallahu'alam...