Eksklusif Kemenkes: Tidak Hanya Mendatangkan Dokter Asing

EKSKLUSIF: Kemenkes tidak hanya mendatangkan Dokter Asing

Bukan hanya program mendatangkan Dokter Asing, Kemenkes telah dan akan memiliki banyak program antara lain beasiswa bagi ribuan dokter dan perawat untuk mengatasi kelurangan named dan nakes di Indonesia.

Tanggapan Menkes RI, Bpk. Budi Gunadi Sadikin atas usulan Dokter Internet, Mengatasi Kekurangan Dokter Indonesia,  

Ternyata Surat Terbuka yang kami tulis dengan judul, "Mengatasi Kekurangan Dokter Indonesia" 

https://www.kompasiana.com/eriktapan/6699d362ed641510a07bd363/surat-terbuka-untuk-menkes-tips-mengatasi-kekurangan-dokter-indonesia

memperoleh tanggapan langsung dari Menteri Kesehatan Indonesia. Berikut komentar dari Bpk Budi Gunadi Sadikin:

Dr. Erik yg baik.
Terima kasih atas masukannya.
Saran-saran Dr Erik sudah Kemenkes lakukan, misalnya, sudah dilakukan komunikasi dengan para stakeholder, seperti:
- dokter senior maupun junior,
- perawat,
- kader posyandu,
- Bupati, Walikota, Kadinkes,
- Dirut & Pemilik RS Pemerintah & Swasta,
- Apotik,
- Perusahaan Farmasi,
- Mahasiswa, Yayasan, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan.

Dan yang paling penting adalah Pasien dan Masyarakat kita. Kesimpulan dan opini mereka, rata-rata mengeluh KEKURANGAN Dokter.

Berikut rincian poin-poinnya:

Untuk Alat Kesehatan
Mengenai ketersediaan alkes sesuai masukan Dr. Erik, bisa kami jelaskan bahwa sejak tahun 2024 hingga 2027, Kemenkes akan mendistribusikan:
- ke 514 RSUD kabupaten/kota:  Mammogram, Chemotherapy, Cathlab, CT Scan, Imunohistokimia (IHK) untuk Patologi Anatomi, Colono/Endo/Bronco-scopy, Set Endourologi

- ke 34 RSUD Propinsi: MRI, LINEC, Set Bedah Jantung Terbuka, PET-Scan di 16 Propinsi, ESWL, Cyclotron di 8 titik hub produksi radiofarmaka, Next-Generation Sequencing / NGS untuk Patologi Anatomi

Untuk Telemedisin yang jadi andalan Pak Erik:
Di tahun 2022 Kemenkes sudah menerbitkan izin operasi khusus untuk 17 Start-Up Telemedisine seperti Halodoc, Gooddoctor, dll.

UU dan PP yang baru sudah secara spesifik menampung issue ini

Pembicaraan mengenai tarif Telemedisin dengan BPJS sudah hampir final.

Untuk Pembiayaan:
Di tahun 2024, untuk pertama kalinya sejak BPJS berdiri tahun 2014, Kemenkes mengubah naik tarif reimbursement BPJS ke RS.

Tahun ini (2024) Kemenkes akan merubah Grouper INA-CBGs yang meniru model layanan penyakit di Thailand/Malaysia menjadi Indo Grouper yg sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Indonesia.

Untuk RS Terapung:
Saya sudah naik kapal milik Dr. Lie Darmawan dan Ksatria Airlangga. Berdasarkan feedback dari mereka, Kemenkes sudah melakukan:
*  mendonasikan alat cataract phaco kedua RS terapung tsb.
*  membuat Kepmenkes mengenai RS Terapung yg menjadi landasan hukum formal bagi mereka
*  karena adanya landasan hukum, RS terapung bisa melakukan klaim ke BPJS untuk layanannya
*  karena adanya landasan hukum, Pertamina sudah memberikan donasi bahan bakar solar yg merupakan komponen terbesar biaya operasi RS Kapal apung
*  karena adanya landasan hukum, Kemenkes mulai menaruh PPDS/PDGS di RS Terapung, yang merupakan cost komponen besar juga bagi mereka.

Dokter Lie sangat merasakan dampak positifnya.

Hasil kerjanya, di Juni 2022 hanya ada 44 kab/kota (setelah 80 tahun merdeka) yg punya cathlab utk menyelamatkan serangaan stroke dan jantung. Sekarang sudah punya 224 cathlab

Hasil kerja ini menimbulkan masalah lain, ternyata hanya 100an yg ada dokter SpJP Intervensi atau SpPD KKV. Padahal tahun depan akan ada ratusan cathlab lagi yang masuk utk mengejar target 514 kab/kota dan menyelamatkan nyawa.

Jadi kita kerja meyakinkan kementerian keuangan utk mendapatkan beasiswa bagi ribuan dokter, dokter sp1, dokter sp2, perawat sp dll.

Pada artikel berikutnya akan disampaikan pemaparan Menkes RI mengenai pemenuhan pelayanan di bidang Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah termasuk Stroke.

Semoga bisa dimengerti