Sedang almarhum Jenderal Richard Joweni adalah mandataris dari Brigadir Jenderal Zeth J. Rumkorem sendiri. Selain itu, Komite Nasional Papua Barat dibawah kepemimpinan tuan Buctar Tabuni juga telah dipersatukan dan difasilitasi Tentara Pembebasan Nasional Papua dari berbagai Kodap dan menghasilkan KOMNAS TPN-PB dan Jenderal Goliat Tabuni terpilih menjadi panglima Revolusi pada tahun 2012 di Biak.
Maka dalam proses penyatuan ini secara langsung atau tidak semua faksi militer kita terlibat dan ikut mendorong memdirikan United Liberation Moverment for West Papua sebagai lembaga representatif dan organisasi politik resmi bangsa Papua saat ini.
ULMWP kemudian mendapat dukungan sangat kuat oleh basis masa rakyat bangsa Papua dan dalam waktu singkat menjadi sangat terkenal di seluruh Papua. Sementara itu, basis masa rakyat dan pemerintah di negara-negara Melanesia bangkit, mendukung dan mengakui ULMWP sebagai lembaga politik perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Dukungan dan pengakuan terus berkembang secara regional dan internasional dalam waktu relatif singkat, maka secara tegas United Liberation Moverment for West Papua adalah jawaban penderitaan bangsa Papua selama ini. Â Â
Dukungan dan Pengakuan Internasional
United Liberation Moverment for West Papua (ULMWP) dibentuk, selain bentuk kesatuan orang Papua dari tiga organ politik di atas, lembaga kesatuan bangsa Papua ini pun dibentuk atas dukungan dan dorongan rakyat dan pemerintah negara-negara Melanesia yang dipelopori Vanuatu. Di mana pemerintah Vanuatu di bawah kepemimpinan Mr. Joe Natuman telah memfasilitasi orang Papua ke Port-Vila untuk bersatu dan dibentuk ULMWP sebagai lembaga representasi politik bangsa Papua secara resmi. Organisasi politik representasi ini dideklarasikan pada 6 Desember 2014 yang dikenal dengan Deklarasi Saralana.
Ketika dideklarasikan basis masa rakyat dari negara-negara Melanesia dan Pasifik bangkit dan menyebar cepat untuk menyatakan dukungan kepada ULMWP dan kemerdekaan bangsa Papua. Mereka melakukan long march, demonstrasi, konferensi dan lobi-lobi nasional, regional dan internasional, dukungan basis masa ini diorganisir melalui organisasi-organisasi gereja, LSM, pemuda, perempuan dan media masa.
Dukungan dengan cepat berkembang dalam struktur pemerintahan dan partai-partai politik baik pihak oposisi maupun partai yang berkuasa. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT-MSG) pada tanggal 18 sampai 26 Juni 2015 di Honiara, Salomon Islands, ULMWP diterima sebagai Observer dalam keanggotaan MSG.
Hal ini merupakan pengakuan resmi terhadap ULMWP dan hak kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua oleh pemerintah dan negara-negara berdaulat yang tergabung dalam lembaga regional ini. Di mana terdiri dari empat negara merdeka, yaitu Vanuatu, Salomon Islands, Papua New Guinea dan Fiji, serta Kanaky sebagai calon negara yang baru dilaksakan referendum kemerdekaan pada tanggal 18 Juni 2018 dalam minggu ini.
Secara struktur MSG adalah organisasi sub regional di bawah Pacific Islands Forum (PIF) yang merupakan organisasi regional dari United Nations. Dalam waktu enam bulan dukungan terhadap ULMWP dan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua berkembang luas di kawasan Pasifik. Dalam pertemuan PIF pada tahun 2015 perjuangan bangsa Papua ditetapkan menjadi salah satu agenda utama dalam forum regional ini, dan hal itu berlanjut dalam beberapa tahun terakhir ini.
Dalam KTP PIF tahun itu juga dikeluarkan resolusi pengiriman Misi pencari Fakta ke Papua tentang kejahatan kemanusiaan dan proses genosida di Papua. Dalam waktu yang sama negara-negara Pasifik bergabung dan membentuk Pacific Coalitian for West Papua (PCWP) yang terdiri dari 7 negara: Vanuatu, Salomon Islands, Tonga, Nauru, Tuvalu, Kiribati dan Palau. Pembentukan Pacific Coalitian for West Papua ini diinisiasi perdana Menteri Salomon, Hon. Manase Sogavare dan kerja keras para pemimpin ULMWP yang dikomandoi tuan Octovianus Mote.Â
Di mana negara-negara yang tergabung dalam Pacific Coalitian for West Papua itu secara bersama-sama membawa masalah Papua ke sidang Umum United Nations dan menyampaikan, peninjauan kembali rekayasa tindakan pilihan bebas tahun 1969, pengiriman misi pencari fakta ke Papua dan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Dalam sidang umum United Nations ini pun mereka menyampaikan ULMWP sebagai lembaga representatif bangsa Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan.
