Koran Tempo hari ini mengangkat keberpihakan sejumlah stasiun televisi nasional pada partai dan koalisi partai politik tertentu yang berujung pada ketidakberimbangan berita. Koran Tempo menyebut sederet nama stasiun televisi yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik tertentu. Sejalan dengan kepentingan politik pemilik modal, stasiun-stasiun televisi itu melanggar jumlah maksimal pemberitaan tentang satu tokoh/partai politik dan cenderung memberitakan keburukan pasangan calon presiden dan wakil presiden koalisi partai lain.
Topik utama yang diangkat Koran Tempo menggambarkan fenomena umum dalam sejarah pers nasional dewasa ini. Era reformasi yang bergulir sejak 1998 sering disebut sebagai era kebebasan pers, masa di mana banyak perusahan media didirikan dan para pekerja media bebas berkarya.
Akan tetapi, kebebasan itu hanya sesaat. Lepas dari belenggu kekuasaan otoriter pemerintah Orde Baru, sejumlah media justru menjadi pelayan, mungkin juga budak, bagi kepentingan politik dan pemilik modal. Situasi sekarang tidak lebih buruk dari era Soeharto. Bedanya, pada masa Orde Baru pekerja-pekerja media merasa tertekan karena tidak bebas berkarya. Sedangkan sekarang cengkeraman pemilik modal dan kepentingan politik tampak dinikmati begitu saja. Ada keluhan dan protes dari segelintir awak media, seperti yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada pada aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh, tetapi gaungnya kecil dan tidak mengubah keadaan.
Keberpihakan media pada partai politik bahkan sedang mengulang sejarah masa Orde Lama. Saat itu media massa berafiliasi dengan partai-partai politik dan menjadi alat untuk menyebarluaskan ideologi partai.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah media massa kita masih dapat mendidik masyarakat dan mendorong kemajuan dalam kehidupan berbangsa? Ataukah media massa justru sedang membodohi masyarakat melalui agenda setting yang menggiring opini publik untuk menilai tokoh dan partai tertentu sebagai yang baik dan menjelek-jelekkan pihak lain.
