Lukas Enembe dan Permasalahan Papua

Bulan September 2022 tepat di tahun ke 9 masa jabatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menerima kado pahit, karena ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima Gratifikasi sebesar rp 1 Milyar. 

Menurut kuasa Hukum Lukas Enembe, Transfer dana sebesar rp 1 Milyar itu adalah dari uang pribadi Lukas Enembe untuk membayar biaya pengobatannya.

Di tahun 2022 ini, sudah 3 orang pejabat Papua yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yaitu Ricky Ham Pagawak ( Bupati Kab.Mamberamo Tengah ), Eltinus Omaleng ( Bupati Kab. Mimika ) dan Lukas Enembe ( Gubernur Papua ). Tentunya kondisi ini menimbulkan luka yang mendalam bagi para pendukung pejabat Papua tersebut.

Lukas Enembe adalah seorang Gubernur yang telah menyetujui pembentukan 7 Provinsi baru di tanah Papua, walaupun keputusan itu dengan berat hati diambil karena sebahagian besar rakyat Papua tidak menyetujui kebijakan DOB itu. Karena, Lukas Enembe sudah menyetujuinya maka rakyat Papua pun ikut mendukungnya. Dan proses pelaksanaannya di daerah daerah juga bisa berjalan dengan baik.

Lukas Enembe, bukan hanya sebagai Gubernur semata di tanah Papua, Lukas Enembe sudah dianggap sebagai KEPALA SUKU BESAR dan juga orang tua yang menjadi panutan bagi Orang Asli Papua ( OAP ). Kecintaan dan kepedulian Lukas Enembe kepada masyarakat Papua sudah terbukti dan banyak dirasakan selama 2 periode masa kepemimpinannya.

Adat dan Budaya Papua berbeda dengan Provinsi-Provinsi Lainnya di Indonesia, Papua sebagai Provinsi yang baru bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969, tentunya perlu waktu yang lama agar mereka benar-benar merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan nyaman bergabung dengan negara Republik Indonesia.

Bahkan, terkadang Lukas Enembe harus " Bertentangan " dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang semata-mata demi untuk membela kepentingan Orang Asli Papua ( OAP ).

Bisa dibayangkan, jika Lukas Enembe ditangkap KPK dan ditahan KPK, akan semakin banyak masayarakat Papua yang kecewa dengan Pemerintah Pusat, karena Gubernur yang mereka cintai itu ditahan dan ditangkap KPK. 

Di kalangan masyarakat Orang Asli Papua, mereka hanya melihat bahwa KPK itu adalah bagian dari Pemerintah Pusat, dan mereka hanya melihat Out Putnya saja yaitu jika pemimpin besar mereka ditangkap. Mereka tidak akan menganalisa apa penyebabnya pemimpin mereka itu ditangkap atau ditahan.

Orang Asli Papua pastinya akan sedih, kesal dan marah, dan kemarahan ini akan kerkomulasi dengan berbagai kekecewaan lainnya yang terjadi selama ini di tanah Papua. 

Dan yang saat ini, demo yang terjadi baru hanya di kota Jayapura, sangat besar kemungkinan juga akan terjadi didaerah daerah dalam waktu yang cukup lama. Tentunya kondisi seperti ini akan menghambat pembangunan di papua dan menciptakan suatu kondisi yang tidak kondusif.

Perlu waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk menciptakan suatu kedamaian di tanah Papua. Demikian juga, didalam hal mengobati rasa kecewa dan sedih yang dialami oleh Orang Asli Papua. Makanya, khusus di tanah Papua diperlukan suatu Pertimbangan yang sangat hati-hati didalam menerapkan Hukum kepada para pemimpin Papua.

Bukan berarti para kepala daerah di Papua kebal hukum, tetapi hendaknya bisa dipilah-pilah, kasus yang merugikan Negara dalam jumlah besar dengan kasus yang hanya kesalah Adminitrasi saja.

Didalam pengakan Hukum, seharusnya juga dipertimbangkan pada kondisi fhisik seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Lukas Enembe saat ini dalam kondisi sakit dan dalam masa pengobatan. Apalagi cukup banyak persoalan di Papua yang harus dituntaskan oleh Lukas Enembe. Persoalan yang harus memimpin Provinsi Papua tanpa memiliki wakil Gubernur, lalu banyak Buapti yang ditangkap KPK serta realisasi penerapan 3 Propinsi Baru di tanah Papua.

Jasa, tenaga serta pemikiran Lukas Enembe didalam membangun Papua, sangat besar dan tak terhitung, yang terakhir adalah bagaimana bisa menyelenggarakan PON XX dengan sukses di Tanah Papua. Lukas Enembe ingin pensiun dengan Happy Ending, masa pensiun yang hanya tinggal 1 tahun lagi.

Keinginan Presiden Jokowi untuk membangun tanah Papua, sejalan dengan cita-cita Lukas Enembe. Dana yang patut kita ingat bagaimana ketika Pilpres 2019 Lukas Enembe secara berani menyatakan dukungannya kepada Jokowi- Ma;ruf Amin. Padahal Lukas Enembe adalah seorang Ketua DPD Partai Demokrat yang saat itu mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Lukas Enembe berani mengambil resiko dipecat oleh Partai Demokrat yang telah membesarkan namanya. Semua itu dilakukan oleh Lukas Enembe Karena melihat Visi dan keinginan Presiden Jokowi untuk membangun dan mensejahterakan Papua.

Semoga para pejabat di pusat dan juga Presiden Joko Widodo bisa melihat kasus Hukum yang menimpa Lukas Enembe ini dalam Scope yang lebih luas, dan dengan berbagai pertimbangan yang dalam untuk kedamaian tanah Papua. Dalam kasus yang menimpanya kali inu, Lukas Enembe tidak merugikan negara, Lukas Enembe hanya memakai uang pribadinya untuk biaya pengobatan dirinya.