Lukas Enembe dan Permasalahan Papua

Bulan September 2022 tepat di tahun ke 9 masa jabatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menerima kado pahit, karena ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima Gratifikasi sebesar rp 1 Milyar. 

Menurut kuasa Hukum Lukas Enembe, Transfer dana sebesar rp 1 Milyar itu adalah dari uang pribadi Lukas Enembe untuk membayar biaya pengobatannya.

Di tahun 2022 ini, sudah 3 orang pejabat Papua yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yaitu Ricky Ham Pagawak ( Bupati Kab.Mamberamo Tengah ), Eltinus Omaleng ( Bupati Kab. Mimika ) dan Lukas Enembe ( Gubernur Papua ). Tentunya kondisi ini menimbulkan luka yang mendalam bagi para pendukung pejabat Papua tersebut.

Lukas Enembe adalah seorang Gubernur yang telah menyetujui pembentukan 7 Provinsi baru di tanah Papua, walaupun keputusan itu dengan berat hati diambil karena sebahagian besar rakyat Papua tidak menyetujui kebijakan DOB itu. Karena, Lukas Enembe sudah menyetujuinya maka rakyat Papua pun ikut mendukungnya. Dan proses pelaksanaannya di daerah daerah juga bisa berjalan dengan baik.

Lukas Enembe, bukan hanya sebagai Gubernur semata di tanah Papua, Lukas Enembe sudah dianggap sebagai KEPALA SUKU BESAR dan juga orang tua yang menjadi panutan bagi Orang Asli Papua ( OAP ). Kecintaan dan kepedulian Lukas Enembe kepada masyarakat Papua sudah terbukti dan banyak dirasakan selama 2 periode masa kepemimpinannya.

Adat dan Budaya Papua berbeda dengan Provinsi-Provinsi Lainnya di Indonesia, Papua sebagai Provinsi yang baru bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969, tentunya perlu waktu yang lama agar mereka benar-benar merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan nyaman bergabung dengan negara Republik Indonesia.

Bahkan, terkadang Lukas Enembe harus " Bertentangan " dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang semata-mata demi untuk membela kepentingan Orang Asli Papua ( OAP ).

Bisa dibayangkan, jika Lukas Enembe ditangkap KPK dan ditahan KPK, akan semakin banyak masayarakat Papua yang kecewa dengan Pemerintah Pusat, karena Gubernur yang mereka cintai itu ditahan dan ditangkap KPK. 

Di kalangan masyarakat Orang Asli Papua, mereka hanya melihat bahwa KPK itu adalah bagian dari Pemerintah Pusat, dan mereka hanya melihat Out Putnya saja yaitu jika pemimpin besar mereka ditangkap. Mereka tidak akan menganalisa apa penyebabnya pemimpin mereka itu ditangkap atau ditahan.

Orang Asli Papua pastinya akan sedih, kesal dan marah, dan kemarahan ini akan kerkomulasi dengan berbagai kekecewaan lainnya yang terjadi selama ini di tanah Papua. 

Dan yang saat ini, demo yang terjadi baru hanya di kota Jayapura, sangat besar kemungkinan juga akan terjadi didaerah daerah dalam waktu yang cukup lama. Tentunya kondisi seperti ini akan menghambat pembangunan di papua dan menciptakan suatu kondisi yang tidak kondusif.