Golkar Selalu Tegak Lurus pada Aturan

KALIMAT itu disampaikan Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kominfo, untuk menegaskan sikap partainya terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut sekaligus menepis kesan abu-abu yang melekat pada Golkar belakangan ini, di mana partai beringin diidentifikasikan bersikap mendua. 

Satu sisi dikesankan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden sekaligus penundaaan pemilu. Namun di sisi lain, Golkar terus memajukan Airlangga Hartarto sebagai capres ideal 2024. Ketua Umum Partai Golkar itu tak mengendurkan semangat konsolidasi partai baik di pusat maupun daerah.

Apa yang disampaikan oleh Nurul Arifin sekaligus mengubur kesan bahwa Gokkar bersikap abu-abu atau tidak tegas. Sebagai partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintah, Golkar konsisten mendukung sikap pemerintah yang memutuskan akan tetap menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui, yakni pada 14 Februari 2024. 

Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang, demikian ditegaskan Nurul Arifin dalam  keterangan tertulisnya, Senin (11/4/2022), sebagaimana ramai dikutip media.

Golkar selalu tegak lurus pada peraturan. Golkar selalu mengikuti aturan terkait pemilu, baik pemilihan presiden atau pemilu Legislatif. Soal adanya wacana penundaan pemilu di masyarakat, Nurul Arifin menyatakan bahwa Golkar menyikapinya sebagai kebebasan rakyat dalam bersuara dan berpendapat. Hal ini termasuk aspirasi yang disampaikan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar di Riau pada 24 Februari lalu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Bagi Golkar itu jelas sekadar wacana dan aspirasi dari rakyat. Golkar menerima itu sebagai bentuk masukan. Golkar menghormatinya. Namun, sebagaimana penjelasan Nurul Arifin, hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Pilpres harus tetap digelar 14 Februari 2024, sementara Pilkada serentak 27 November 2024.

Dengan penegasan tersebut Nurul Arifin sekaligus menekankan kesiapan partainya untuk bertarung pada kontestasi politik akbar 2024 tersebut. Golkar solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Golkar secara masif terus mensosialisasikan program-program menuju Pilpres dan Pileg 2024. Program-program yang mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Golkar menjadi partai pertama yang menegaskan dukungannya pada komitmen pemerintah untuk tetap menggelar Pilpres dan Pileg pada 2024. Dalam dinamika politik praktis, sikap Golkar sekaligus memperlihatkan perlawanan atas pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebalumnya meyakini bahwa banyak pemilih PDIP, Golkar, Gerindra, serta Demokrat dan PKB yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.

Mayoritas pendukung partai-partai tersebut, seru Luhut, tidak menginginkan pemerintah menghabiskan dana hingga lebih dari Rp110 triliun untuk pemilihan presiden pada 2024 di tengah kondisi saat ini. Luhut menekankan bahwa suara-suara yang disebutnya terangkum dalam "big data" itu sebagai bagian dari demokrasi. 

Artinya, semuanya bergantung pada kondisi di lapangan. Apalagi, dari beberapa survei yang dilakukan, rakyat Indonesia sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan, survei kepuasannya pernah mencapai 74 persen.

Kendati demikian, kita ketahui bahwa legitimasi perpanjangan masa jabatan presiden berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sangat keliru. Para politisi itu keliru. Tingkat kepuasan yang tinggi itu dialami baik oleh Presiden Jokowi maupun Presiden SBY. 

Kepuasan pada presiden SBY sering di atas 70 persen, pernah beberapa kali di atas 75 persen. Dan ini tak pernah jadi isu untuk perpanjangan jabatan presiden. Rakyat menghargai kerja pemimpinnya, tapi mereka juga patuh konstitusi bahwa presiden berkuasa lewat pemilu langsung untuk hanya dua periode, masing-masing hanya lima tahun.

Terkait wacana penundaan Pemilu, jelas hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejak awal mendukung adanya penundaan pemilu 2024.Golkar tidak pernah secara gamblang menyebut perlunya pemilu ditunda. Golkar hanya menangkap aspirasi saja, di sinilah sekaligus kecerdikan Golkar.

Berbeda dengan PKB dan PAN yang di satu sisi bicara penundaan pemilu, tetapi di sisi lain juga bicara capres, Golkar konsisten untuk hanya melakukan sosialisasi 2024. Khususnya sosialisasi pencapresan Airlangga Hartarto.  

Penegasan sikap Golkar yang mendukung kebijakan pemerintah terkait Pilpres dan Pileg 2024, Golkar tampaknya sekaligus akan turut menarik diri dari pembahasan amandemen UUD 1945, sebagaimana PDIP, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN)

Kita ketahui, wacana amandemen UUD 1945 sudah lama bergulir sejak diusulkan oleh MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, amandemen tak berhasil dilaksanakan pada periode tersebut karena minim dukungan. Pada periode MPR 2019-2022, isu amandemen konstitusi kembali bergulir dengan dukungan sejumlah partai di lingkaran pemerintahan Jokowi, yakni PDIP, Golkar dan PKB.

Penolakan yang kemudian berkembang terhadap wacana amandemen tak terlepas dari situasi politik yang tidak stabil sebab kemunculan isu presiden 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024. Melihat dinamika politik yang berkembang saat ini, mayoritas parpol akhirnya bersikap agar amandemen terbatas UUD 45 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024.*