Golkar Selalu Tegak Lurus pada Aturan

KALIMAT itu disampaikan Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kominfo, untuk menegaskan sikap partainya terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut sekaligus menepis kesan abu-abu yang melekat pada Golkar belakangan ini, di mana partai beringin diidentifikasikan bersikap mendua. 

Satu sisi dikesankan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden sekaligus penundaaan pemilu. Namun di sisi lain, Golkar terus memajukan Airlangga Hartarto sebagai capres ideal 2024. Ketua Umum Partai Golkar itu tak mengendurkan semangat konsolidasi partai baik di pusat maupun daerah.

Apa yang disampaikan oleh Nurul Arifin sekaligus mengubur kesan bahwa Gokkar bersikap abu-abu atau tidak tegas. Sebagai partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintah, Golkar konsisten mendukung sikap pemerintah yang memutuskan akan tetap menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui, yakni pada 14 Februari 2024. 

Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang, demikian ditegaskan Nurul Arifin dalam  keterangan tertulisnya, Senin (11/4/2022), sebagaimana ramai dikutip media.

Golkar selalu tegak lurus pada peraturan. Golkar selalu mengikuti aturan terkait pemilu, baik pemilihan presiden atau pemilu Legislatif. Soal adanya wacana penundaan pemilu di masyarakat, Nurul Arifin menyatakan bahwa Golkar menyikapinya sebagai kebebasan rakyat dalam bersuara dan berpendapat. Hal ini termasuk aspirasi yang disampaikan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar di Riau pada 24 Februari lalu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Bagi Golkar itu jelas sekadar wacana dan aspirasi dari rakyat. Golkar menerima itu sebagai bentuk masukan. Golkar menghormatinya. Namun, sebagaimana penjelasan Nurul Arifin, hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Pilpres harus tetap digelar 14 Februari 2024, sementara Pilkada serentak 27 November 2024.

Dengan penegasan tersebut Nurul Arifin sekaligus menekankan kesiapan partainya untuk bertarung pada kontestasi politik akbar 2024 tersebut. Golkar solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Golkar secara masif terus mensosialisasikan program-program menuju Pilpres dan Pileg 2024. Program-program yang mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Golkar menjadi partai pertama yang menegaskan dukungannya pada komitmen pemerintah untuk tetap menggelar Pilpres dan Pileg pada 2024. Dalam dinamika politik praktis, sikap Golkar sekaligus memperlihatkan perlawanan atas pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebalumnya meyakini bahwa banyak pemilih PDIP, Golkar, Gerindra, serta Demokrat dan PKB yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.

Mayoritas pendukung partai-partai tersebut, seru Luhut, tidak menginginkan pemerintah menghabiskan dana hingga lebih dari Rp110 triliun untuk pemilihan presiden pada 2024 di tengah kondisi saat ini. Luhut menekankan bahwa suara-suara yang disebutnya terangkum dalam "big data" itu sebagai bagian dari demokrasi. 

Artinya, semuanya bergantung pada kondisi di lapangan. Apalagi, dari beberapa survei yang dilakukan, rakyat Indonesia sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan, survei kepuasannya pernah mencapai 74 persen.