JAKARTA--Akhirnya tiba juga ke saat penentuan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Setelah sekian lama menjadi pusat perhatian komunitas politik dan masyarakat pada umumnya, Golongan Karya sebagai partai politik tertua dan sekaligus yang terbaik di negeri ini, menyelenggarakan Musyawarah Nasional-nya pada Selasa ini hingga Kamis, 3-5 Desember di Hotel Ritz Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta.
Bisa jadi ini akan menjadi panggung politik terbesar di Partai Golkar setelah era reformasi, setelah sempat diselingi dengan dualisme yang diwarnai dengan pergelaran dua munas dari dua kubu yang bertikai. Ekpektasi kader Golkar, demikian juga harapan publik pencinta partai berlambang beringin ini, semoga saja Munas Partai Golkar ke-30 tahun 2019 ini tersaji dengan aman, lancar, nyaman, dan menghasilkan output seperti yang diharapkan.
Yakni, figur ketua umum yang mampu membawa kepengurusan menjawab tantangan besar di tahun-tahun mendatang. Khususnya menghadapi pemilihan umum serentak di berbagai provinsi dan kabupaten/kota sepanjang 2020 hingga 2023, yang berpuncak pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Dinamika dan interaksi yang terjadi menjelang Munas XXX/2019 Partai Golkar yang cenderung panas hingga menjelang 'Hari H' tak terlepas dari arah dan tujuan besar tersebut.
Menurut keterangan yang dihimpun, Presiden Joko Widodo akan membuka resmi gelaran Munas XXX/2019 Partai Golkar ini pada Selasa (3/12/2019) malam di Ballroom Hotel Ritz Carlton. Wakil Presiden K.H.Ma'ruf Amin berkenan menutupnya pada Kamis (5/12) malam.
Terkabarkan pula jika hingga akhir proses pendaftaran calon-calon ketum Partai Golkar 2019-2024 tersebut sudah mendaftar lima nama. Yakni, Airlangga Hartarto, inkumben Partai Golkar sejak akhir Desember 2019. Lalu, Bambang Soesatyo, wakil koordinator bidang pratama Partai Golkar yang sejak 3 Oktober lalu menjabat Ketua MPR. Lalu, Ridwan Hisjam, Ketua Bidang Pendidikan Dasar DPP Partai Golkar. Kader terbaik Partai Golkar lainnya yang mendaftar adalah Agun Gunandjar Sudarsa, yang menjadi bintang sewaktu menjabat katua panitia khusus (pansus) e-ktp.
Kesediaan Presiden Jokowi untuk membuka resmi Munas XXX Partai Golkar tentunya ditanggapi berbagai sentimen oleh para kader Golkar, baik sentimen positif atau negatif. Sentimen positif, kehadiran presiden yang notabene orang nomor wahid di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dinilai semakin menguatkan posisi Airlangga Hartarto. Kader-kader partai beringin tentu akan mengkaitkannya dengan kedekatan Jokowi dengan Airlangga selama dua tahun terakhir ini.
Jokowi sebelumnya hadir pada perayaan puncak HUT ke-55 Partai Golkar bulan lampau di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Jokowi pada kesempatan itu menyampaikan penghargaannya kepada Airlangga Hartarto dan Partai Golkar secara institusi. Golkar turut memberi peran pada kemenangan duet Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Pada kesempatan lainnya, Jokowi secara terbuka melontarkan pujiannya kepada Airlangga Hartarto, yang dinyatakannya sebagai Ketum Partai Golkar terbaik.
Dari eskalasi sentimen negatif, kubu loyalis dari lawan-lawan Airlangga Hartarto menyebut bahwa tanggapan serta pernyataan Presiden Jokowi normatif saja. Artinya, bukan berarti pujian Jokowi harus ditafsirkan sebagai dukungannya agar Menko Perekonomian itu ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketum Golkar 2019-2024.
Saat ini, mayoritas dari kader-kader Golkar di pusat dan daerah memberikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto. Dukungan dari DPD Tingkat I (provinsi), DPD Tingkat II (kabupaten dan kota), serta sejumlah organisasi sayap, disebut-sebut akan memuluskan langkah Airlangga Hartarto menjabat ketua umum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan dengan kemungkinan besar melalui musyawarah mufakat. Dukungan dan rekomendasi dari DPD Tingkat I, DPD Tingkat II dan belasan organisasi sayap dilakukan tanpa paksaan.
Mekanisme penentuan ketua umum Partai Golkar 2019-2024 melalui mekanisme musyawarah mufakat adalah juga bagian dari proses demokrasi yang menjadi salah satu dari kearifan lokal, Indonesia. Menoleh kebelakang, musyawarah mufakat menjadi salah satu keputusan penting yang dihasilkan dari Rapimnas beberapa waktu lalu di Ritz Carlton. Dalam Rapimnas itu, ke-34 DPD Tingkat I dan organisasi sayap merekomendasikan satu nama untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024: Airlangga Hartarto.
Sekedar mengingatkan kembali bahwa proses dan dan tata cara pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 akan diserahkan sepenuhnya kepada para peserta Munas. Dalam  AD/ART Partai Golkar dijelaskan bahwa soal pemilihan ketua yang disebutkan dilakukan secara langsung. Namun, langsung dalam hal ini tentunya bisa dimaknai langsung memakai surat atau langsung memakai suara. Yang jelas, seorang calon ketua umum harus memperoleh dukungan minimal 30 persen suara pemilih atau voters Munas.
