Awas, Pemilihan Ketum Golkar Sering Berujung Perpecahan

Tahun 2014, perpecahan kembali mendera Golkar. Ical, sapaan Aburizal Bakrie, memecat sejumlah kader muda potensial Golkar yang berseberangan sikap politik dalam pemilu presiden. Langkah ini membuat Ical menjadi "musuh bersama" sebagian kader partai beringin.

Ical menjadi target untuk digulingkan. Itu pula sejumlah kader Golkar menghendaki munas digelar tahun 2014, tak perlu menunggu tahun 2015. JK yang terpilih sebagai wakil presiden untuk kedua kalinya membayang-bayangi upaya Ical mempertahankan sisa kepemimpinannya di Golkar.

Sejarah kemudian mencatat adanya dua munas yang diselenggarakan dalam waktu hampir bersamaan, yakni di Bali dan Ancol, Jakarta. Sama-sama berbalut Munas IX Partai Golkar, Munas di Bali menyepakati berlanjutnya kepemimpinan Ical untuk memimpin Partai Golkar pada periode 2014-2019. Hanya terpaut hitungan hari, Munas IX Partai Golkar yang digelar oleh Presidium Penyelamat Golkar memutuskan H.R. Agung Laksono sebagai ketua umum.

Sebagian besar dari para pemangku kepentingan Partai Golkar yang berada dalam pusaran sejarah konflik pasca reformasi, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie, masih terkesan aktif. Namun, mereka berada di posisi yang sama, yakni mendukung Airlangga Hartarto.

Para senior Golkar ini tentunya sangat memahami bahwa friksi, konflik, yang berujung pada perpecahan dan munas tandingan hanya menimbulkan kerugian besar bagi partai. Baik di pusat dan daerah. Itu juga yang dikemukakan oleh para pimpinan DPD Tingkat I Golkar se Indonesia, baik yang disampaikan secara terbuka dalam forum Rapimnas yang digelar 14-15 November lalu di Jakarta, atau dalam kesempatan di wawancarai oleh media.

Menurut mereka, perpecahan hanya menimbulkan 'euforia kemenangan' sesaat. Setelah itu penyesalan. Oleh karena itu perpecahan mesti dihindari, apalagi sampai terulangnya munas tandingan, yang hanya akan membuat partai kembali terpuruk.