Mohon tunggu...
Fajar Perada
Fajar Perada Mohon Tunggu... Jurnalis - seorang jurnalis independen
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pernah bekerja di perusahaan surat kabar di Semarang, Jawa Tengah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Visi Airlangga Hartarto untuk Wujudkan Indonesia Maju

19 November 2019   18:51 Diperbarui: 19 November 2019   19:22 600
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (foto: tribunnews.com)

JAKARTA--Presiden Joko Widodo menamakan kabinet 2019-2024 sebagai Kabinet Indonesia Maju. Tentu ada alasan atau pertimbangan kuat dari Jokowi untuk menyebut jajaran para pembantunya, atau menteri, pada periode kedua pemerintahannya dengan penamaan itu. Kabinet Indonesia Maju menjadi tahapan berikut dari Kabinet Kerja, sebutan dari kabinet 2014-2019.

Setelah berbagai sinergi yang diperoleh Kabinet Kerja, pencapaian dari Kabinet Indonesia Maju tentunya diharapkan lebih baik. Dari berbagai tantangan yang dihadapi, Jokowi menempatkan para pembantu utamanya di posisi-posisi strategis--tanpa mengabaikan peranan lain dari jajaran menteri lainnya. Di posisi Menko, misalnya, Jokowi mempercayakan jabatan Menko Perekonomian kepada Airlangga Hartarto. Bisa dipahami, Jokowi menaruh harapan besar pada Ketua Umum Golkar yang sebelumnya menjadi Menteri Perindustrian tersebut.

Perekonomian tetap menjadi isu sentral dalam proses pembangunan setiap negara. Apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari berbagai isu global dewasa ini, perlambatan perekonomian menjadi salah satu isu utama yang dibahas di forum-forum internasional.

Salah satu dari misi dan visi Jokowi yang harus diimplementasikan oleh Kabinet Indonesia Maju adalah suksesnya pembangunan nasional. Dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan Nasional itu, telah ditetapkan empat sektor unggulan pembangunan nasional. Salah satunya kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
 
Indonesia perlu meningkatkan kedaulatan energi melalui produktivitas energi. Faktor penting dalam kedaulatan energi adalah ketahanan dan kemandirian Energi. Kedaulatan energi tentunya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Inilah salah satu hal penting yang terus dikemukakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
Adapun kebijakan kedaulatan energi dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas program pemenuhan kebutuhan energi dan tingkat kesehatan pengusahaan energi dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional.
 
Arah kebijakan energi kita adalah konservasi energi dan diversifikasi energi. Konservasi Energi yaitu meningkatkan efisiensi energi pada sisi suplai dan permintaan di sektor industri, transportasi, rumah tangga dan komersial. Sedangkan Diversifikasi Energi yaitu meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.

Peran Kemenko Perekonomian dalam ketahanan energi nasional karenanya menjadi sangat penting. Di samping itu, sebagaimana sering dikemukakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pada era industri 4.0, ada beberapa kunci untuk mendukung inovasi di bidang industri. Salah satu contoh adalah hadirnya startup atau perusahaan rintisan yang berbasis penerapan teknologi digital.

"Contohnya, terkait dengan investasi di bidang database , salah satunya kami akan dorong di Batam, dekat dengan klaster Singapura dan itu sudah mempunyai jaringan internet yang tepat, juga di sekitar Tangerang. Inilah yang akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia," kata Airlangga Harrtarto.

Sillicon Valley merupakan julukan suatu wilayah di bagian selatan San Fransisco dan Callifornia, Amerika Serikat yang merupakan domisili dari kantor pusat banyak perusahaan teknologi digital dunia, seperti Google, eBay, Apple Computer, Intel dan masih banyak yang lainnya.

Airlangga mengungkapkan, untuk mendukung inovasi di bidang industri, Kementerian Perindustrian akan memanfaatkan kerja sama dengan para akademisi, peneliti, dan lembaga iptek untuk membangun industri kecil melalui program penumbuhan startup. Airlangga juga mendorong transformasi pendidikan nasional yang diarahkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi industri 4.0.

Airlangga Hartarto juga menyampaikan faktor penting lain dalam mendukung pencapaian kedaulatan energi. Yakni, keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan biodiesel B20. Airlangga Hartarto menyampaiakan hal itu pada pertemuan "The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries", di Kuala Lumpur, Malaysia. Menko Perekonomian yang Ketua Umum Partai Golkar mengajak negara lain untuk ikut meniru langkah ini demi membangun kedaulatan energi.
     
Beberapa tahun belakangan, tekanan terhadap produksi sawit meningkat melalui banyak black campaign. Negara produsen utama sawit seperti Indonesia dan Malaysia merasakan dampaknya terhadap nilai jual yang terus-menerus anjlok.

"Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," terang Airlangga Hartarto.

Pertemuan antar negara ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ghana, Honduras dan Brazil. 

Turut dibahas di dalamnya perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar serta kebijakan perdagangan internasional.            

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan ada langkah konkret dalam memerangi isu negatif atas sawit,  juga komitmen para negara produsen sawit untuk menyusun strategi menyusun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. Kemudian, melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).

"Mulai dari mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun strategi upaya memperbaiki harga terutama untuk petani. Melanjutkan promosi meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global," demikian disampaikan Airlangga Hartarto.

Semoga. Indonesia berdaulat energi, Indonesia semakin maju!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun