Rapat Sidang Paripurna, DPR Lupa Etika Berdemokrasi?

"Tidak! saya yang mengatur"

"Tidak, saya dulu...(mikrofon dimatikan)"

Pada tayangan rekaman jalannya rapat tersebut tampak beberapa kali terjadi pemotongan pembicaraan. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak. Terutama mengenai moral toleransi dan apresiasi ketika berbicara menyampaikan pendapat dalam suatu rapat penting. 

Anggota DPR merupakan orang-orang pilihan yang terpercaya mampu menyampaikan aspirasi rakyatnya secara santun. Sangat disayangkan jika dalam melaksanakan hak berpendapat dalam musyawarah sesuai pasal 28 UUD 1945,tidak mengindahkan kaidah atau etika dalam berdemokrasi. 

Seyogyanya para elite politik mengingat dan mengevaluasi kembali wawasan terhadap nilai-nilai Pancasila dan asas berdemokrasi, berpendapat, serta mengeluarkan pikirannya dengan lebih santun, agar tidak terjadi lagi peristiwa yang tidak atau kurang etis dihadapan publik pada sidang-sidang berikutnya. 

Beberapa asas Demokrasi untuk melawan lupa para elite politik, antara lain:

1. Asas Kerakyatan

Asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, memiliki semangat kerakyatan, berintegrasi kepada rakyat untuk mencapai satu tujuan yang sama dengan rakyat. 

2. Asas Musyawarah

Asas musyawarah merupakan asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum konsultasi bersama didasari rasa kasih sayang untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. 

Dalam bermusyawarah, saat menyampaikan pendapat untuk mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan pendapat, terdapat etika atau tata krama yang perlu diperhatikan. Sehingga dibutuhkan cara yang tepat agar suasana musyawarah pun berjalan dengan kondusif. Etika berpendapat tersebut, yakni;