Kontroversi Kebijakan SAP IMF

International Monetary Fund (IMF) merupakan salah satu lembaga Brettonwoods yang bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi internasional, perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan mengawasi kebijakan negara anggotanya agar tidak memberikan dampak buruk terhadap ekonomi internasional. Namun dalam prakteknya IMF seringkali mendapatkan kritikan dikarenakan terlalu mengintervensi kebijakan ekonomi negara lain, bahkan kebijakan yang diterapkan IMF justru malah memperburuk kondisi krisis suatu negara. IMF memiliki peraturan dimana negara yang ingin mengajukan peminjaman haruslah mengadopsi SAP (Structural Adjustment Program) dimana kebijakan ini dirancang oleh IMF. IMF sendiri menganut sistem kuota dalam pengambilan suara sehingga negara dengan sumbangan terbesar memiliki hak suara tertinggi. 

Hak suara tertinggi di dominasi oleh Amerika, Barat, Jepang dan Arab Saudi, hal ini rentan akan kepentingan politik negara-negara tersebut dalam pembuatan kebijakan SAP. Contoh saja seperti di Bangladesh, untuk mendapatkan pinjaman baru Bangladesh haruslah mengimpor udang mereka, kebanyakan pasar mereka adalah negara Barat, mereka menjual udang dengan harga yang murah. Memang, jika dipikirkan sekilas ekspor udang ini akan menguntungkan Bangladesh, namun rakyat lokal tidak menikmati hasil udang mereka sehingga untuk mengonsumsi udang, Bangladesh harus mengimpor udang dari negara lain dengan harga yang lebih tinggi tentunya. 

Hal ini membuat perekonomian Bangladesh tidak mengalami kemajuan yang signifikan, sebaliknya mereka malah harus tergantung pada ekspor. Dikarenakan hal seperti di atas, SAP seringkali dikritiki karena kebijakannya yang menguntungkan beberapa pihak dan kebijakan SAP ini seringkali tidak sesuai dengan kondisi ekonomi ataupun politik negara peminjam. 

Seperti Jamaika yang awalnya negara sosialisme harus terpaksa melakukan privatisasi sebagai syarat peminjaman IMF, kondisi ini sempat membuat kerusuhan di Jamaika akibat kebijakan yang dinilai merugikan negara. SAP juga dinilai terlalu mengeneralisir kebijakan di negara lain, negara Jamaika yang menganut sosialisme dinilai IMF sebagai penyebab terjadinya krisis, sehingga jalan yang harus ditempuh adalah dengan meliberalisasi perekonomian Jamaika meskipun liberalisme tidak cocok untuk Jamaika. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi negara-negara di seluruh dunia agar sistem dan struktur di IMF dapat menjadi lebih adil kedepannya.