Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perwujudan Demokrasi dimana pemilu merupakan cerminan dari tingkat demokrasi suatu negara. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting; tanpa keterlibatan warga, pemilu hanya menjadi formalitas belaka. Secara keseluruhan, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah indikator keberhasilan demokrasi. Mengingat keputusan politik yang diambil pemerintah berdampak pada kehidupan warga, maka mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih tidak lepas dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:
1. Peran media sosial yang secara terus-menerus membentuk opini kepada masyarakat agar memberikan hak suaranya ketika pemilu.
2. Tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah.
3. Daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu terutama bagi Kalanga milenial juga sangat menentukan dalam menaikkan grafik angka pemilih
Tahapan proses demokratisasi
Proses demokrasi selama ini memang mengandung unsur besar eksperimentasi, trial and eror. Â Akan tetapi, justru hanya dengan keberanian menempuh proses-proses itu terdapat harapan untuk memperoleh pendewasaan sosial politik, sehingga demokrasi yang sebenarnya dapat menjadi kenyataan. Dikutip dari buku "Perkembangan Politik Sistem Birokrasi Di Beberapa Negara" karya Dr. H. Encup Supriatna, M.Si. bahwa dalam proses demokratisasi terdapat konsolidasi demokrasi yang merupakan interaksi antara state, political, society, civil society, dan market (economy), dalam hal ini global market.Â
Berikut analisis tahapan proses demokratisasi:
1. Liberalisasi, Proses liberalisasi dalam demokratisasi Indonesia dimulai pada tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Perubahan ini menandai peralihan dari pemerintahan otoriter ke sistem demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pembentukan partai politik baru seperti PDI dan PKS, yang memperjuangkan hak-hak politik dan sipil masyarakat, dan pengakuan terhadap kebebasan pers serta hak asasi manusia.
2. Institusionalisasi, Tahap institusionalisasi dalam proses demokratisasi Indonesia dimulai pada tahun 2000, fokus pada penguatan lembaga negara dan sistem politik untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi kekhawatiran terhadap otoritas pemerintah. Langkah penting yang diambil termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat kebebasan berpendapat dan otonomi daerah, serta pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah berperan dalam memantau reformasi, sementara warga aktif dalam pemilihan umum untuk memastikan keadilannya. Penguatan lembaga negara dan sistem politik ini membuat demokrasi di Indonesia semakin kuat.
3. Konsolidasi, Konsolidasi demokrasi di Indonesia antara 2004 dan 2014 fokus pada penguatan sistem demokrasi. Selama periode ini, pemilihan umum rutin dilaksanakan, termasuk pemilihan presiden langsung pertama pada 2004, menunjukkan komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Partisipasi tinggi dalam pemilu 2004 dan 2009 mencerminkan kesadaran politik yang meningkat. Lembaga demokrasi, seperti KPU dan MK, diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sipil juga semakin aktif dalam advokasi hak asasi manusia dan pengawasan pemilu. Meski ada tantangan seperti korupsi dan intoleransi, periode ini dianggap penting untuk kematangan demokrasi Indonesia.
Tantangan dan Perkembangan
Indonesia menghadapi tantangan baru dalam proses demokratisasi sejak 2014, seperti populisme dan intoleransi, serta polarisasi politik yang dipicu oleh isu identitas dan disinformasi. Namun, terdapat juga kemajuan, seperti meningkatnya partisipasi pemilih dan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mengembangkan sistem demokrasi sejak akhir abad ke-18 meskipun menghadapi tantangan, sementara Myanmar mengalami perjalanan demokratisasi yang rumit, terganggu oleh kudeta militer pada 2021 setelah reformasi politik 2010. Ini mencerminkan dinamika antara tantangan dan kemajuan dalam memperkuat demokrasi.
Dampak partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan demokratisasi dimana Proses demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, forum-forum diskusi, dan kegiatan sosial politik lainnya menciptakan ruang bagi warga untuk menyuarakan pendapat dan mempengaruhi kebijakan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia , tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu berkontribusi pada legitimasi pemimpin terpilih dan stabilitas politik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik di kalangan warga. Menurut penelitian Rully Akbar menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini berkontribusi pada kualitas pemilih yang lebih baik dan penguatan demokrasi. Dengan meningkatnya partisipasi, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Proses demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi. Keterlibatan ini menciptakan akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi yang tinggi cenderung memiliki institusi demokrasi yang lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan yang muncul. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya berkontribusi pada legitimasi pemimpin terpilih, sehingga menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan warga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan proses demokratisasi, tetapi juga memperkuat demokrasi itu sendiri dalam jangka panjang, menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan terlibat dalam proses politik.
